Ketua Komite III DPD RI Harap Kegiatan Konsolda Pendidikan Wujudkan Visi Papua Cerdas
Jum'at, 06 Maret 2026 - 12:58 WIB
loading...
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengapresiasi Konsolda Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Foto/istimewa.
A
A
A
PAPUA BARAT - Konsolidasi Daerah (Konsolda) Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Kegiatan yang berlangsung di Vega Prime Hotel and Convention, Sorong, Papua Barat Daya ini berlangsung pada 4-6 Maret 2026.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai agenda tersebut sangat penting dilaksanakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat Daya, utamanya dalam mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Forum ini menjadi ruang konstruktif untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan guna mencapai target pembangunan pendidikan di kedua wilayah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi agenda BPMP tersebut, karena kepala daerah kita baik Gubernur Papua Barat dan Papua Barat Daya beserta seluruh kepala daerah itu memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk membangun pendidikan dan mewujudkan visi besar Papua Cerdas. Maka kolaborasi pemegang kebijakan ini sangat penting lantaran isu pendidikan kita juga masih sangat kompleks,” ujar Filep, Jumat (6/3/2026).
Baca juga: 5 Kombes Pol Pecah Bintang Jadi Brigjen pada Akhir Februari 2026, Ini Daftarnya
Filep menambahkan, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga menyatakan komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan pendidikan secara nasional. Hal itu diantaranya tentang Program Indonesia Pintar (PIP), program revitalisasi sekolah, program digitalisasi sekolah hingga mekanisme evaluasi nasional melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
“Harapan saya bahwa semua sekolah se-Tanah Papua atau setidaknya di wilayah 3T itu menjadi skala prioritas dalam pembangunan pendidikan. Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari semua pihak khususnya instansi teknis, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib untuk mem-backup kepala daerah untuk menyiapkan data yang dibutuhkan oleh Kementerian agar mempercepat proses realisasi,” ujar Filep.
Lihat video: Satgas Yonif 400 Banteng Raiders Hadir di Papua Rayakan Natal Bersama Masyarakat
Senator Papua Barat ini menyebut program revitalisasi sekolah ini program yang sangat baik dan mengurangi beban anggaran daerah. Maka pemda wajib pro-aktif dalam program ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak ke sektor pendidikan.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai agenda tersebut sangat penting dilaksanakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat Daya, utamanya dalam mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Forum ini menjadi ruang konstruktif untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan guna mencapai target pembangunan pendidikan di kedua wilayah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi agenda BPMP tersebut, karena kepala daerah kita baik Gubernur Papua Barat dan Papua Barat Daya beserta seluruh kepala daerah itu memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk membangun pendidikan dan mewujudkan visi besar Papua Cerdas. Maka kolaborasi pemegang kebijakan ini sangat penting lantaran isu pendidikan kita juga masih sangat kompleks,” ujar Filep, Jumat (6/3/2026).
Baca juga: 5 Kombes Pol Pecah Bintang Jadi Brigjen pada Akhir Februari 2026, Ini Daftarnya
Filep menambahkan, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga menyatakan komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan pendidikan secara nasional. Hal itu diantaranya tentang Program Indonesia Pintar (PIP), program revitalisasi sekolah, program digitalisasi sekolah hingga mekanisme evaluasi nasional melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
“Harapan saya bahwa semua sekolah se-Tanah Papua atau setidaknya di wilayah 3T itu menjadi skala prioritas dalam pembangunan pendidikan. Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari semua pihak khususnya instansi teknis, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib untuk mem-backup kepala daerah untuk menyiapkan data yang dibutuhkan oleh Kementerian agar mempercepat proses realisasi,” ujar Filep.
Lihat video: Satgas Yonif 400 Banteng Raiders Hadir di Papua Rayakan Natal Bersama Masyarakat
Senator Papua Barat ini menyebut program revitalisasi sekolah ini program yang sangat baik dan mengurangi beban anggaran daerah. Maka pemda wajib pro-aktif dalam program ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak ke sektor pendidikan.
Lihat Juga :
