Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
BNI Dorong Smart Province Bengkulu Bersama Warkop Digital
loading...
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan Program Smart Province. (Ist)
A
A
A
BENGKULU - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan Program Smart Province.
BNI juga menggandeng PT Cybers Global Indonesia dengan penandatanganan MoU untuk Program Smart Province dan Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan melalui Warkop Digital.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan Program Smart Province milik BNI merupakan ide cemerlang perbankan dalam menghadapi teknologi digital pascapandemi Covid-19.
"Kerja sama ini merupakan awal pemulihan ekonomi rakyat pascapandemi Covid-19. Kita patut mengapresiasi program milik BNI ini sehingga komoditi unggulan di Bengkulu bisa kembali terangkat kepermukaan atas bantuan kerja sama BNI ini," kata Rohidin saat penandatanganan MoU dan PKS di Bengkulu, Rabu, 24 Agustus 2022.
Rohidin menjelaskan Provinsi Bengkulu melalui PT Cybers Global Indonesia memiliki program Warkop Digital yang bisa menjadi agen BNI 46 di daerah.
Selain memberikan kemudahan pada pelayanan perbankan, Warkop Digital juga menjadi pusat informasi produk unggulan di desa atau pelosok.
"Pada program Smart Province ini juga ada program bank sampah plastik yang mampu menambah pendapatan ekonomi pada agen BNI 46 di desa, dan Warkop Digital di desa bisa berkaloborasi pada program ini," ujar Rohidin.
Sementara itu, Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir mengatakan penandatanganan MoU dan PKS ini merupakan awal dari langkah strategis kerja sama untuk penerapan Smart Province di pemerintah daerah.
Menurut Ronny Venir, implementasi Smart Province ini juga sebagai bentuk dukungan BNI kepada segenap pemerintah kabupaten dan kota menuju 100 Smart City yang merupakan program
bersama Kementerian Komunikasi dan informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.
Gerakan ini bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.
BNI juga menggandeng PT Cybers Global Indonesia dengan penandatanganan MoU untuk Program Smart Province dan Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan melalui Warkop Digital.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan Program Smart Province milik BNI merupakan ide cemerlang perbankan dalam menghadapi teknologi digital pascapandemi Covid-19.
"Kerja sama ini merupakan awal pemulihan ekonomi rakyat pascapandemi Covid-19. Kita patut mengapresiasi program milik BNI ini sehingga komoditi unggulan di Bengkulu bisa kembali terangkat kepermukaan atas bantuan kerja sama BNI ini," kata Rohidin saat penandatanganan MoU dan PKS di Bengkulu, Rabu, 24 Agustus 2022.
Rohidin menjelaskan Provinsi Bengkulu melalui PT Cybers Global Indonesia memiliki program Warkop Digital yang bisa menjadi agen BNI 46 di daerah.
Selain memberikan kemudahan pada pelayanan perbankan, Warkop Digital juga menjadi pusat informasi produk unggulan di desa atau pelosok.
"Pada program Smart Province ini juga ada program bank sampah plastik yang mampu menambah pendapatan ekonomi pada agen BNI 46 di desa, dan Warkop Digital di desa bisa berkaloborasi pada program ini," ujar Rohidin.
Sementara itu, Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir mengatakan penandatanganan MoU dan PKS ini merupakan awal dari langkah strategis kerja sama untuk penerapan Smart Province di pemerintah daerah.
Menurut Ronny Venir, implementasi Smart Province ini juga sebagai bentuk dukungan BNI kepada segenap pemerintah kabupaten dan kota menuju 100 Smart City yang merupakan program
bersama Kementerian Komunikasi dan informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.
Gerakan ini bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.
Explore More