Pengendalian Gratifikasi di Pemkab Bojonegoro Raih Peringkat 5 Tertinggi Nasional 2022

Rahmat melanjutkan, inovasi dilaksanakan 100 persen yang sudah diverifikasi dengan inovasi aplikasi pengendalian internal di antaranya si-pinter.siapwaspada, aplikasi survei kualitas layanan dan persepsi antikorupsi si-esi.siapwaspada.site, dan dikembangkan juga inovasi game pesan-pesan anti korupsi yang rencananya akan dilombakan saat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Desember nanti.

Pelaporan gratifikasi 100 persen yang dikelola UPG, lanjut Rahmat juga dimasifkan. Termasuk pelaporan gratifikasi menjelang hari raya. Pihaknya terus menyampaikan ke seluruh OPD dan BUMD yang juga berpotensi gratifikasi tidak hanya berupa uang. Seperti bahan pangan berupa bawang untuk kalangan penyuluh pertanian dan lainnya.

Rahmat menegaskan, menjelang pilkades dan banyaknya proyek fisik di Bojonegoro juga berpotensi terjadinya gratifikasi bahkan mungkin suap. “Ada yang menjanjikan dan dijanjikan, ada yang memberi dan diberi. Maka, kami berharap jangan lakukan itu. Semua harus dilandasi kejujuran, integritas dan profesionalisme,” tegasnya.

Sementara untuk peningkatan profesionalisme di Inspektorat khusus gratifikasi, lebih lanjut dikendalikan oleh UPG dengan auditor ahli di bidang tersebut, yaitu Imam Wahyudi sehingga lebih fokus.

Berikut ini 11 instansi dengan nilai peringkat tertinggi nasional tahun 2022 :
1. Pemkab Boyolali : 100
2. Pemkab Pati : 95.28
3. PT Indonesia Comnets Plus : 93.93
4. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) : 93.59
5. Pemkab Bojonegoro : 93.32
6. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri / Taspen (Persero) : 93.25
7. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) : 92.78
8. PT Pegadaian (Persero) : 92.58
9. Pemkab Hulu Sungai Selatan : 92.04
10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : 91.9
11. Pemkab Sampang : 91.9