Pendekatan Pembangunan di Papua Belum Berkelanjutan

Senin, 15 Agustus 2022 - 17:28 WIB
loading...
Pendekatan Pembangunan di Papua Belum Berkelanjutan
Ketua DPW Partai Perindo Papua, Raflous Doranggi. Foto: Aan/SINDOnews
A A A
PAPUA - Pemekaran di Papua tak akan bisa berjalan efektif ketika pendekatan pembangunan belum dilakukan secara berkelanjutan. Apalagi, angka kemiskinan di wilayah ini masih sangat tinggi.

Ketua DPW Partai Perindo Papua, Raflous Doranggi menuturkan, indeks pembangunan berwawasan masih sangat rendah di Papua. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Papua, masih belum maksimal dan jauh dari kata sempurna. Apalagi, ada bonus demografi yang membuat tantangan semakin tinggi.

“Sehingga masyarakat di Papua selalu ada pertanyaan, kita jadi pelaku atau hanya penonton saja,” katanya, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Partai Perindo Papua Optimistis Hadapi Pemilu 2024

Ke depan, perlu penataan yang lebih baik. Langkah strategis yang perlu dilakukan segera adalah penataan situasi. Caranya, dengan membuat grand desain panjang dan menengah. Provinsi baru bisa dilakukan secara partisipatif, transparan dan berkelanjutan. “Harus bisa berdampak luas dan mempunyai daya ungkit,” jelasnya.

Layanan, katanya, yang biasanya input dan output, maka ke depan prosesnya juga harus kelihatan. Pendekatan pembangunan juga harus konstektual, yang bisa mewujudkan masyarakat Papua yang tangguh dan berdaya saing.

“Masyarakat mampu menjadi pelaku pembangunan, memiliki kepercayaan diri, memiliki pendapatan pasti dan bisa berdaya saing,” jelasnya.

Baca: Legislator Perindo Papua Jalani Bimtek Organisasi dan Korupsi

Untuk prioritas, katanya, harus dilakukan secara menyeluruh. Pemekaran wilayah merupakan jembatan untuk perubahan itu. “Pendidikan misalnya, akses harus ditingkatkan. Untuk kesehatan, maka layanan kesehatan harus baik,” ucapnya.

Termasuk juga mengelola sumber daya alam yang baik dan ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. “Sumber daya lokal juga harus dimanfaatkan,” tambahnya.

Sektor pendidikan, katanya, juga bisa dilakukan dengan layanan pendidikan terpadu yang bisa mengarah pada Papua bebas buta aksara. Bisa juga dengan pengembangan guru pulang kampung, serta pengembangan sekolah SATAP berpola asrama. “Ada juga penguatan komite sekolah konteks lokal,” tukasnya.
(san)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1919 seconds (10.177#12.26)