Komisioner KPU Jabar Dijebloskan Penjara Kasus Dugaan Korupsi Dana Kampanye Kota Depok

BANDUNG - Terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah kampanye Kota Depok yang juga Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Titik Nurhayati dijebloskan ke penjara.

Upaya eksekusi terhadap mantan Ketua KPU Kota Depok itu dilakukan jaksa atas permintaan majelis hakim dalam persidangan. Awalnya, Titik sebagai terdakwa tidak ditahan karena masih aktif menjabat Komisioner KPU Jabar.

"Awalnya terdakwa memang tidak ditahan, namun hakim langsung mengeluarkan penetapan untuk penahanan," ujar Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Sutan Harahap dalam keterangannya, Selasa (9/8/2022).

Baca juga: Jamaah Haji Cimahi Sudah Pulang, Dinkes dan Kemenag Pantau Kondisi Kesehatannya

Menurut Sutan, melalui kuasa hukumnya, Titik memang telah mengajukan penangguhan penahanan. Namun, kata Sutan, pengajuan penangguhan penahanan tersebut masih dipertimbangkan, sehingga hakim meminta terdakwa tetap dibui. "Terhadap penetapan itu, dilakukan eksekusi terhadap terdakwa," tutur dia.

Sutan menambahkan, Titik sendiri ditahan sejak Senin (8/8/2022) kemarin di Rumah Tahanan (Rutan) Wanita di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamismin, Kota Bandung.

Diketahui, Titik Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggunaan dana hibah kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015 di Kota Depok.

Titik mendapat dana hibah dari Pemkot Depok berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok tanggal 23 Maret dan 30 Oktober 2015. Titik diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat masih menjabat Ketua KPU Kota Depok.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Mohtar Arifin mengungkapkan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Titik berawal saat KPU Kota Depok mendapatkan dana hibah sebesar Rp 44.965.962.000 dari Pemkot Depok.

Titik menggunakan dana hibah tersebut untuk kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015 berupa pekerjaan debat terbuka pasangan calon dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik tahun anggaran (TA) 2015.

"Sebagaimana telah diuraikan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp817.309.091 (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah)," ungkap Arifin.



Titik disebut mengubah metode lelang menjadi penunjukan langsung. Bahkan, dia juga diduga melakukan penyusunan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dengan menyalin dari angka-angka yang sudah ada dalam rencana kebutuhan biaya (RKB) revisi 1 tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak terkait.

"Tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara," katanya.