DKI Gelar Seminar Publik Masa Depan Pemberdayaan Kampung Kota di Jakarta

Kamis, 04 Agustus 2022 - 05:26 WIB
loading...
A A A
Leilani menilai penggusuran paksa adalah pelanggaran hak asasi atas Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Langkah ini dinilainya sudah sangat tepat, serta mengakui kampung sebagai bagian dari kota. Pemprov DKI Jakarta saat ini telah mengakui kampung sebagai bagian dari hunian di Jakarta melalui Rencana Detail Tata Ruang.

Leilani Farha yang pernah mengunjungi Jakarta pada 2017 juga mengapresasi langkah pelibatan publik yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta dalam melaksanakan community action plan dan community implementation project.

“Usaha untuk memastikan bahwa masyarakat bisa terlibat langsung dalam merencanakan lingkungan mereka dan memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan yang akan mempengaruhi kondisi hidup mereka adalah langkah penting dalam melihat perumahan sebagai hak asasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Somsook Boonyabancha, pendiri Community Organizations Development Institute/CODI (Thailand) turut berbagi pengalaman mengenai langkah penataan kota dan perbaikan lingkungan tempat tinggal di Thailand.

Ia mengatakan, ada dua pendekatan dalam membangun perumahan, yakni pertama melalui pendekatan perbaikan daerah padat penduduk yang dimulai dari kondisi eksisting untuk merekonstruksi rumah yang terjangkau bersama dengan komunitas yang ada di lokasi tersebut dan menemukan solusi bersama yang tepat untuk warga di daerah padat penduduk.

Kedua, pendekatan dari suplai membangun rumah untuk para pembeli, dalam hal ini menemukan orang yang tepat untuk tinggal di rumah yang baru dibangun tersebut. Baca: Wagub Pastikan Penataan Kampung Bayam Dekat JIS Manusiawi

“CODI adalah organisasi di bawah Pemerintah Thailand yang mengurus tentang perbaikan tempat tinggal masyarakat. CODI memperbaiki tempat tinggal warga dari kekumuhan, menemukan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan tanah, sosial, keuangan, bahkan hukum. Semua dilihat secara bersamaan dan terintegrasi untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut,” ujar Somsook.

Somsook juga menyebut bahwa dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi dengan warga beserta komunitas untuk merencanakan perbaikan kampung padat penduduk, melibatkan profesional/pakar, sehingga masyarakat di kampung bisa lebih memperbaiki kualitas hidupnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
SPMB Jakarta 2026, Pengajuan...
SPMB Jakarta 2026, Pengajuan Akun dan Verifikasi KK Jenjang SMA dan SMK Telah Dibuka
KJP Juni 2026 Belum...
KJP Juni 2026 Belum Cair? Simak Prediksi Tanggal Pencairan dan Cara Mengurusnya
Rekomendasi
Sidang Tuntutan Dalang...
Sidang Tuntutan Dalang Pembunuhan Kacab Bank Ditunda
Perkuat Kolaborasi Kampus,...
Perkuat Kolaborasi Kampus, MNC University Inisiasi Konsorsium Perguruan Tinggi ASEAN
Unair Tembus Peringkat...
Unair Tembus Peringkat 276 Dunia di QS WUR 2027, Raih Posisi Ketiga Nasional
Berita Terkini
Pengadilan Eksekusi...
Pengadilan Eksekusi Kawasan Hotel Sultan, Aset Dipindahkan ke Gudang di Cikarang
Polda Metro Gandeng...
Polda Metro Gandeng Kemenhaj Cari Solusi bagi Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Gelombang Demonstrasi...
Gelombang Demonstrasi Berlanjut di Medan Merdeka Selatan, Mahasiswa Sampaikan Kritik Kebijakan Pemerintah
Konsep 8B Jadi Usulan...
Konsep 8B Jadi Usulan Fahira Idris untuk Wujudkan Jakarta yang Inklusif dan Berkeadilan
Korban Tewas Gempa Magnitudo...
Korban Tewas Gempa Magnitudo 6,7 di Sulteng Bertambah Jadi 3 Orang
Infografis
Pasar di Jakarta Hasilkan...
Pasar di Jakarta Hasilkan 500 Ton Sampah Per Hari
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved