Tak Terima Lahannya Diserobot Mafia Tanah, Wanita Ini Mengadu ke Kajati Sumut
Senin, 01 Agustus 2022 - 23:35 WIB
loading...
Seorang wanita bernama Marwita6 (57) mendatangi Kantor Kejati Sumatera Utara, Senin (1/8/2022) untuk melaporkan penyerobotan lahan yang diduga dilakukan mafia tanah. Foto: Istimewa
A
A
A
MEDAN - Seorang wanita paruh baya bernama Marwita (57), warga Jalan Pabrik Papan, Kota Medan , mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara , Senin (1/8/2022).
Kedatangan warga Lingkungan 15, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan itu untuk memohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Idianto, agar menindak terduga mafia tanah yang menyerobot 48,23 hektare lahan miliknya di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara.
Marwita didampingi adiknya Jhon Hendri mengaku, lahan seluas 48,23 hektare merupakan warisan dari orangtuanya berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 117/II/SKPT/SDA/1967 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tanggal 3 Januari 1967.
Baca juga: Puluhan Hektare Hutan di Samosir Terbakar, Asap Tebal Membuat Warga Panik
SKPT tersebut lanjut Marwita, atas nama Maryam bertalian dengan Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah No Daftar: 565/KLD/1961 tanggal 22 Djuni 1961 yang ditandatangani Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli.
Dia menjelaskan, dasar surat mereka Surat Keterangan No. 640/C/III/1964 tanggal 22 Nopember 1964 yang ditandatangani Kepala Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapraja Tebing Tinggi, berdasarkan dokumen tersebut terletak dahulu bernama Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang dan saat ini berubah nama menjadi Jalan Pasar 6 Dusun 25 Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara.
Dijelaskannya lagi, batas-batas tanah miliknya, sebelah utara berbatas dengan Jalan Mabar ke Percut sepanjang 640 meter, sebelah timur berbatas dengan Sei Kera sepanjang 390 M + 70 M + 87 meter, sebelah Selatan berbatas dengan Kebun sepanjang 985 meter dan sebelah Barat berbatas dengan Kebun sepanjang 75 M + 474,2 meter.
Namun belakangan timbul permasalahan yang tanpa sepengetahuan para ahli waris ada pihak lain menguasai lahan dengan memagar dan memasang plank pengumuman jika tanah itu milik mereka.
Baca juga: 20 TKI Ilegal Terjaring Operasi TNI AL saat Hendak Diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia
Alhasil, Marwita bersama kuasa hukumnya Mahsin SH melaporkan persoalan dugaan penyerobotan lahan yang dimana Kejaksaan Tinggi yang telah membentuk Satgas Mafia Tanah dengan harapan persoalan ini segera ditindaklanjuti.
Laporan tersebut akhirnya diterima staf PTSP Kejatisu Tasya dan difasilitasi Petugas Piket PTSP Kejatisu Nova Manurung H yang menyambut baik laporan masyarakat yang segera disampaikan ke pimpinannya.
Adapun menurut Marwita, objek eksekusi sebagaimana tertera di plank tak berada di lokasi tanahnya karena setahunya pada tahun 2010 lalu putusan PK: 94 PK/PDT/2004 yang dimenangkan oleh 70 penggugat/ pemohon eksekusi telah dilaksanakan eksekusi dan lavering di sekitar 8 s/d 10 Kilometer dari lokasi tanahnya.
“Setahu saya putusan PK: 94 PK/PDT/2004 yang dimenangkan 70 penggugat yang menamakan diri mereka Kelompok Tani Manunggal objeknya telah dieksekusi di sekitar 8 sampai 10 kilometer dari lahan saya,” paparnya.
Baca juga: Nelayan Labuhanbatu Temukan Tas Berisi 25 Kg Sabu, 2 Tersangka Diamankan Polisi
Kepada wartawan Marwita menjabarkan, guna menghindari perampasan lahan miliknya, Marwita telah 2 kali melayangkan Pemblokiran Tanah ke Kantor Pertanahan Deli Serdang yakni pada tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 2 Agustus 2021.
“Saya telah melayangkan 2 kali surat blokir ke Kantor Pertanahan Deli Serdang yang turut ditembuskan ke Kanwil BPN Sumut, Gubsu, Ketua PN Lubuk Pakam, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut, Ketua KPK RI dan jajaran pemerintahan lainnya,” tegas wanita paruh baya ini.
Marwita berharap, Presiden RI, Menteri Agraria dan BPN dan Bapak Kajati Sumut melakukan tindakan hukum agar masalah yang dialaminya dapat segera dituntaskan dan terduga pelaku dapat dihukum.
Senada dengan ini, Kuasa Hukum Marwita, Mahsin SH menyampaikan harapannya kepada Kajati Sumum Idianto SH segera menindaklanjuti laporan kliennya bersamaan dengan keriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah tanah yang diduga banyak dipermainkan oknum Mafia Tanah.
“Atas laporan ini, kami mengharapkan Kajati Sumut segera menindaklanjuti laporan ini dan masalah kliennya mendapatkan kepastian hukum,” harapnya.
Dia merinci, sesuai Pengaduan Dugaan Mafia Tanah yang dibuat Kuasa Hukum Marwita, Mahsin SH, Boni F Sianifar SG M.Hum dan Jovi H Sianipar SH dari Lawyer dan Legal Consultan Mahsin dan Rekan sesuai surat nomor 348/M-R/LLC/VII/2020 tanggal 22 Juli 2022.
Dalam laporan ini pada pokoknya adanya dugaan praktik mafia tanah dalam eksekusi putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) RI No. 94 PK/PDT/2004 yang dilakukan 2 kali yakni pada eksekusi oleh Jurusita PN Lubuk Pakam Oloan Sirait SH pada tanggal 27 Juli 2010 dan Lanjutan Eksekusi Pengosongan No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999 tanggal 6 Januari 2011 dan telah dilakukan penyerahan atas tanah yang dieksekusi (levering).
Namun pada tanggal 22 Oktober 2014 Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan eksekusi kembali sesuai Berita Acara Eksekusi No.06/Eks/2009/ 67/PDT.G/2009/PN-LP.
Sementara, Kajati Sumatera Utara melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Yos A Tarigan mengaku, telah menerima informasi ada laporan Marwita ke PTSP Kejati Sumut. Dijelaskan, selanjutnya laporan pengaduan masyarakat ini akan diproses sesuai mekanisme.
Dia memaparkan, masalah konflik pertanahan kini menjadi atensi utama Kejati Sumut. Pihaknya pun akan segera memeriksa laporan tersebut untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran hukum atas laporan itu.
“Terima kasih atas perhatian masyarakat kepada Kejati Sumut yang memercayakan pelaporan masalah konflik pertanahan. Selanjutnya akan kami periksa, ada tidaknya pelanggaran hukum karena dalam masalah tanah harus diteliti unsur pelanggaran pidana atau perdata. Jika perdata akan dilakukan penelaahan dan penerangan akar masalah. Minimal masyarakat mengerti masalah apa yang dihadapinya,” kata mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini.
Kedatangan warga Lingkungan 15, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan itu untuk memohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Idianto, agar menindak terduga mafia tanah yang menyerobot 48,23 hektare lahan miliknya di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara.
Marwita didampingi adiknya Jhon Hendri mengaku, lahan seluas 48,23 hektare merupakan warisan dari orangtuanya berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 117/II/SKPT/SDA/1967 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tanggal 3 Januari 1967.
Baca juga: Puluhan Hektare Hutan di Samosir Terbakar, Asap Tebal Membuat Warga Panik
SKPT tersebut lanjut Marwita, atas nama Maryam bertalian dengan Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah No Daftar: 565/KLD/1961 tanggal 22 Djuni 1961 yang ditandatangani Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli.
Dia menjelaskan, dasar surat mereka Surat Keterangan No. 640/C/III/1964 tanggal 22 Nopember 1964 yang ditandatangani Kepala Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapraja Tebing Tinggi, berdasarkan dokumen tersebut terletak dahulu bernama Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang dan saat ini berubah nama menjadi Jalan Pasar 6 Dusun 25 Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara.
Dijelaskannya lagi, batas-batas tanah miliknya, sebelah utara berbatas dengan Jalan Mabar ke Percut sepanjang 640 meter, sebelah timur berbatas dengan Sei Kera sepanjang 390 M + 70 M + 87 meter, sebelah Selatan berbatas dengan Kebun sepanjang 985 meter dan sebelah Barat berbatas dengan Kebun sepanjang 75 M + 474,2 meter.
Namun belakangan timbul permasalahan yang tanpa sepengetahuan para ahli waris ada pihak lain menguasai lahan dengan memagar dan memasang plank pengumuman jika tanah itu milik mereka.
Baca juga: 20 TKI Ilegal Terjaring Operasi TNI AL saat Hendak Diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia
Alhasil, Marwita bersama kuasa hukumnya Mahsin SH melaporkan persoalan dugaan penyerobotan lahan yang dimana Kejaksaan Tinggi yang telah membentuk Satgas Mafia Tanah dengan harapan persoalan ini segera ditindaklanjuti.
Laporan tersebut akhirnya diterima staf PTSP Kejatisu Tasya dan difasilitasi Petugas Piket PTSP Kejatisu Nova Manurung H yang menyambut baik laporan masyarakat yang segera disampaikan ke pimpinannya.
Adapun menurut Marwita, objek eksekusi sebagaimana tertera di plank tak berada di lokasi tanahnya karena setahunya pada tahun 2010 lalu putusan PK: 94 PK/PDT/2004 yang dimenangkan oleh 70 penggugat/ pemohon eksekusi telah dilaksanakan eksekusi dan lavering di sekitar 8 s/d 10 Kilometer dari lokasi tanahnya.
“Setahu saya putusan PK: 94 PK/PDT/2004 yang dimenangkan 70 penggugat yang menamakan diri mereka Kelompok Tani Manunggal objeknya telah dieksekusi di sekitar 8 sampai 10 kilometer dari lahan saya,” paparnya.
Baca juga: Nelayan Labuhanbatu Temukan Tas Berisi 25 Kg Sabu, 2 Tersangka Diamankan Polisi
Kepada wartawan Marwita menjabarkan, guna menghindari perampasan lahan miliknya, Marwita telah 2 kali melayangkan Pemblokiran Tanah ke Kantor Pertanahan Deli Serdang yakni pada tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 2 Agustus 2021.
“Saya telah melayangkan 2 kali surat blokir ke Kantor Pertanahan Deli Serdang yang turut ditembuskan ke Kanwil BPN Sumut, Gubsu, Ketua PN Lubuk Pakam, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut, Ketua KPK RI dan jajaran pemerintahan lainnya,” tegas wanita paruh baya ini.
Marwita berharap, Presiden RI, Menteri Agraria dan BPN dan Bapak Kajati Sumut melakukan tindakan hukum agar masalah yang dialaminya dapat segera dituntaskan dan terduga pelaku dapat dihukum.
Senada dengan ini, Kuasa Hukum Marwita, Mahsin SH menyampaikan harapannya kepada Kajati Sumum Idianto SH segera menindaklanjuti laporan kliennya bersamaan dengan keriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah tanah yang diduga banyak dipermainkan oknum Mafia Tanah.
“Atas laporan ini, kami mengharapkan Kajati Sumut segera menindaklanjuti laporan ini dan masalah kliennya mendapatkan kepastian hukum,” harapnya.
Dia merinci, sesuai Pengaduan Dugaan Mafia Tanah yang dibuat Kuasa Hukum Marwita, Mahsin SH, Boni F Sianifar SG M.Hum dan Jovi H Sianipar SH dari Lawyer dan Legal Consultan Mahsin dan Rekan sesuai surat nomor 348/M-R/LLC/VII/2020 tanggal 22 Juli 2022.
Dalam laporan ini pada pokoknya adanya dugaan praktik mafia tanah dalam eksekusi putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) RI No. 94 PK/PDT/2004 yang dilakukan 2 kali yakni pada eksekusi oleh Jurusita PN Lubuk Pakam Oloan Sirait SH pada tanggal 27 Juli 2010 dan Lanjutan Eksekusi Pengosongan No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999 tanggal 6 Januari 2011 dan telah dilakukan penyerahan atas tanah yang dieksekusi (levering).
Namun pada tanggal 22 Oktober 2014 Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan eksekusi kembali sesuai Berita Acara Eksekusi No.06/Eks/2009/ 67/PDT.G/2009/PN-LP.
Sementara, Kajati Sumatera Utara melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Yos A Tarigan mengaku, telah menerima informasi ada laporan Marwita ke PTSP Kejati Sumut. Dijelaskan, selanjutnya laporan pengaduan masyarakat ini akan diproses sesuai mekanisme.
Dia memaparkan, masalah konflik pertanahan kini menjadi atensi utama Kejati Sumut. Pihaknya pun akan segera memeriksa laporan tersebut untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran hukum atas laporan itu.
“Terima kasih atas perhatian masyarakat kepada Kejati Sumut yang memercayakan pelaporan masalah konflik pertanahan. Selanjutnya akan kami periksa, ada tidaknya pelanggaran hukum karena dalam masalah tanah harus diteliti unsur pelanggaran pidana atau perdata. Jika perdata akan dilakukan penelaahan dan penerangan akar masalah. Minimal masyarakat mengerti masalah apa yang dihadapinya,” kata mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini.
(nic)
Lihat Juga :
