Perpusnas Perkuat Kolaborasi TPBIS Lewat Stakeholder Meeting
Kamis, 28 Juli 2022 - 15:36 WIB
loading...
Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Mukhtar Dolle, saat menghadiri Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi di Hotel Gammara Makassar, Kamis (28/7/2022). Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus mendorong peningkatan literasi dan budaya baca di masyarakat. Di samping itu, juga menjalankan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) untuk mendorong masyarakat agar mampu berdaya secara ekonomi.
Untuk mewujudkan hal itu, Perpusnas memperkuat kolaborasi bersama sejumlah pihak terkait melalui Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi. Kegiatan ini mempertemukan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat berkolaborasi atau bersinergi dalam membangun literasi masyarakat.
Baca juga:Wujudkan TPBIS, Perpusnas Fasilitasi PLM Pengelola Perpustakaan
SHM tingkat Provinsi Sulawesi Selatan digelar di Hotel Gammara Makassar, dengan menghadirkan sejumlah pihak, di antaranya Tim Sinergi Program TPBIS, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel , TP PKK Provinsi Sulsel, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD Sulsel), dan Bagian Humas CSR Bank Sulselbar.
Kemudian hadir juga Dr Muliono Koordinator Pengawas Disdik Provinsi Sulsel, Dr Tuti Bahfiarti dari Universitas Hasanuddin, Dr Asniar Khumas dari Universitas Negeri Makassar, Dr Andi Ibrahim dari UIN Alauddin Makassar dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LPPM) Universitas Hasanuddin.
Hadir pula perwakilan budayawan dan pegiat literasi, di antaranya Yudhistira Sukatanya, Rusdin Tompo, Rezky Amalia Syafiin dan M. Galang Pratama.
Kepala Perpustakaan Nasional , Muhammad Syarif Bando mengungkapkan, kolaborasi dan sinergi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan mendorong tugas pokok dan fungsi ataupun tujuan dari setiap stakeholder.
Baca juga:Semarakkan Bulan Bung Karno, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Hadirkan Acara Menarik
"Kolaborasi yang bisa diberikan dapat berupa kerja sama program, sumber daya manusia, barang dan material," ungkap Syarif, dalam keterangan resminya, Kamis (28/7/2022).
Syarif menjelaskan, SHM tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten dan desa.
Ekosistem pendukung diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya kerja sama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan, dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.
"Bila ekosistem sudah berjalan baik, maka peran seluruh pemangku kepentingan akan jelas dan saling terkait satu sama lain serta saling bersinergi hingga proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan akan berkelanjutan dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat," jelas dia.
Baca juga:Sambut Presidensi 2022, Perpusnas Terbitkan Buku Dunia Baru Pascapandemi
Diketahui, SHM ini merupakan rangkaian dari siklus tahunan pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Sebelumnya, juga telah dilaksanakan Peer Learning Meeting (PLM) bagi Pengelola Perpustakaan di Provinsi Sulsel.
PLM mempertemukan sesama pengelola perpustakaan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam menjalankan transformasi perpustakaan.
PIC Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sulsel, Nazaruddin mengemukakan dari PLM yang digelar, diperoleh sejumlah rekomendasi yang bakal ditindaklanjuti dalam menjalankan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ke depan.
Di antaranya, dibutuhkan penguatan dukungan dan komitmen dari pemangku jabatan, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa untuk pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Baca juga:Perpusnas Dorong Akses Bahan Bacaan yang Luas Pada Masyarakat
"Selain itu juga perlu penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota untuk penganggaran dalam rangka pengembangan TPBIS termasuk pemberian insentif bagi pengelola perpustakaan desa," ungkapnya.
Lebih jauh, kata dia, juga dibutuhkan optimalisasi pendampingan dari Dinas Perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota untuk pengembangan program TPBIS, dan dukungan maksimal dari stakeholder dan pemangku kepentingan dalam mendukung program TPBIS sesuai dengan bidang tugasnya masing masing.
"Rekomendasi terakhir tentunya melanjutkan replikasi mandiri TPBIS, yang saat ini jumlahnya di Sulsel sudah mencapai 305 perpustakaan," pungkasnya.
Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI , Mukhtar Dolle, menambahkan, perpustakaan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Peningkatan kualitas itu bisa dilakukan melalui peningkatan literasi.
Baca juga:Siaran Radio di Perpustakaan? Emang Ga Berisik? Radio RDI 97.1 FM Jakarta Ramaikan HUT Perpustakaan Nasional
Data menunjukkan, lebih dari 55 persen orang Indonesia yang sudah menyelesaikan pendidikan masih mengalami keterbatasan kemampuan dalam mengelola kehidupan sehari-hari akibat rendahnya kemampuan baca tulis.
"Maka dari itu literasi diyakini punya peran penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Ini jadi upaya salah mengurangi angka kemiskinan," pungkasnya.
Untuk mewujudkan hal itu, Perpusnas memperkuat kolaborasi bersama sejumlah pihak terkait melalui Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi. Kegiatan ini mempertemukan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat berkolaborasi atau bersinergi dalam membangun literasi masyarakat.
Baca juga:Wujudkan TPBIS, Perpusnas Fasilitasi PLM Pengelola Perpustakaan
SHM tingkat Provinsi Sulawesi Selatan digelar di Hotel Gammara Makassar, dengan menghadirkan sejumlah pihak, di antaranya Tim Sinergi Program TPBIS, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel , TP PKK Provinsi Sulsel, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD Sulsel), dan Bagian Humas CSR Bank Sulselbar.
Kemudian hadir juga Dr Muliono Koordinator Pengawas Disdik Provinsi Sulsel, Dr Tuti Bahfiarti dari Universitas Hasanuddin, Dr Asniar Khumas dari Universitas Negeri Makassar, Dr Andi Ibrahim dari UIN Alauddin Makassar dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LPPM) Universitas Hasanuddin.
Hadir pula perwakilan budayawan dan pegiat literasi, di antaranya Yudhistira Sukatanya, Rusdin Tompo, Rezky Amalia Syafiin dan M. Galang Pratama.
Kepala Perpustakaan Nasional , Muhammad Syarif Bando mengungkapkan, kolaborasi dan sinergi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan mendorong tugas pokok dan fungsi ataupun tujuan dari setiap stakeholder.
Baca juga:Semarakkan Bulan Bung Karno, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Hadirkan Acara Menarik
"Kolaborasi yang bisa diberikan dapat berupa kerja sama program, sumber daya manusia, barang dan material," ungkap Syarif, dalam keterangan resminya, Kamis (28/7/2022).
Syarif menjelaskan, SHM tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten dan desa.
Ekosistem pendukung diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya kerja sama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan, dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.
"Bila ekosistem sudah berjalan baik, maka peran seluruh pemangku kepentingan akan jelas dan saling terkait satu sama lain serta saling bersinergi hingga proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan akan berkelanjutan dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat," jelas dia.
Baca juga:Sambut Presidensi 2022, Perpusnas Terbitkan Buku Dunia Baru Pascapandemi
Diketahui, SHM ini merupakan rangkaian dari siklus tahunan pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Sebelumnya, juga telah dilaksanakan Peer Learning Meeting (PLM) bagi Pengelola Perpustakaan di Provinsi Sulsel.
PLM mempertemukan sesama pengelola perpustakaan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam menjalankan transformasi perpustakaan.
PIC Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sulsel, Nazaruddin mengemukakan dari PLM yang digelar, diperoleh sejumlah rekomendasi yang bakal ditindaklanjuti dalam menjalankan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ke depan.
Di antaranya, dibutuhkan penguatan dukungan dan komitmen dari pemangku jabatan, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa untuk pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Baca juga:Perpusnas Dorong Akses Bahan Bacaan yang Luas Pada Masyarakat
"Selain itu juga perlu penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota untuk penganggaran dalam rangka pengembangan TPBIS termasuk pemberian insentif bagi pengelola perpustakaan desa," ungkapnya.
Lebih jauh, kata dia, juga dibutuhkan optimalisasi pendampingan dari Dinas Perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota untuk pengembangan program TPBIS, dan dukungan maksimal dari stakeholder dan pemangku kepentingan dalam mendukung program TPBIS sesuai dengan bidang tugasnya masing masing.
"Rekomendasi terakhir tentunya melanjutkan replikasi mandiri TPBIS, yang saat ini jumlahnya di Sulsel sudah mencapai 305 perpustakaan," pungkasnya.
Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI , Mukhtar Dolle, menambahkan, perpustakaan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Peningkatan kualitas itu bisa dilakukan melalui peningkatan literasi.
Baca juga:Siaran Radio di Perpustakaan? Emang Ga Berisik? Radio RDI 97.1 FM Jakarta Ramaikan HUT Perpustakaan Nasional
Data menunjukkan, lebih dari 55 persen orang Indonesia yang sudah menyelesaikan pendidikan masih mengalami keterbatasan kemampuan dalam mengelola kehidupan sehari-hari akibat rendahnya kemampuan baca tulis.
"Maka dari itu literasi diyakini punya peran penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Ini jadi upaya salah mengurangi angka kemiskinan," pungkasnya.
(luq)
Lihat Juga :
