Perpusnas Perkuat Kolaborasi TPBIS Lewat Stakeholder Meeting
Kamis, 28 Juli 2022 - 15:36 WIB
loading...
A
A
A
Syarif menjelaskan, SHM tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten dan desa.
Ekosistem pendukung diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya kerja sama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan, dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.
"Bila ekosistem sudah berjalan baik, maka peran seluruh pemangku kepentingan akan jelas dan saling terkait satu sama lain serta saling bersinergi hingga proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan akan berkelanjutan dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat," jelas dia.
Baca juga:Sambut Presidensi 2022, Perpusnas Terbitkan Buku Dunia Baru Pascapandemi
Diketahui, SHM ini merupakan rangkaian dari siklus tahunan pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Sebelumnya, juga telah dilaksanakan Peer Learning Meeting (PLM) bagi Pengelola Perpustakaan di Provinsi Sulsel.
PLM mempertemukan sesama pengelola perpustakaan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam menjalankan transformasi perpustakaan.
PIC Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sulsel, Nazaruddin mengemukakan dari PLM yang digelar, diperoleh sejumlah rekomendasi yang bakal ditindaklanjuti dalam menjalankan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ke depan.
Di antaranya, dibutuhkan penguatan dukungan dan komitmen dari pemangku jabatan, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa untuk pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Baca juga:Perpusnas Dorong Akses Bahan Bacaan yang Luas Pada Masyarakat
Ekosistem pendukung diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya kerja sama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan, dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.
"Bila ekosistem sudah berjalan baik, maka peran seluruh pemangku kepentingan akan jelas dan saling terkait satu sama lain serta saling bersinergi hingga proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan akan berkelanjutan dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat," jelas dia.
Baca juga:Sambut Presidensi 2022, Perpusnas Terbitkan Buku Dunia Baru Pascapandemi
Diketahui, SHM ini merupakan rangkaian dari siklus tahunan pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Sebelumnya, juga telah dilaksanakan Peer Learning Meeting (PLM) bagi Pengelola Perpustakaan di Provinsi Sulsel.
PLM mempertemukan sesama pengelola perpustakaan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam menjalankan transformasi perpustakaan.
PIC Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sulsel, Nazaruddin mengemukakan dari PLM yang digelar, diperoleh sejumlah rekomendasi yang bakal ditindaklanjuti dalam menjalankan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ke depan.
Di antaranya, dibutuhkan penguatan dukungan dan komitmen dari pemangku jabatan, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa untuk pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Baca juga:Perpusnas Dorong Akses Bahan Bacaan yang Luas Pada Masyarakat
Lihat Juga :
