Wujudkan TPBIS, Perpusnas Fasilitasi PLM Pengelola Perpustakaan

MAKASSAR - Sudah sejak tahun 2018 Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Hal ini guna mendorong gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional 2020-2024 dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia Maju.



Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengungkapkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan.

"Hal itu bertujuan agar dalam memberikan layanan perpustakaan, pengelola perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan melibatkan keterlibatan masyarakat dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat," ungkap Syarif, dalam keterangan resminya.

Pada tahun 2022 ini, Perpustakaan Nasional memperluas Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 96 Perpustakaan Desa yang berada di 136 kabupaten/kota, di 34 Provinsi.

"Pada bulan Maret hingga Juni 2022, Perpustakaan Nasional telah membekali para pengelola perpustakaan penerima manfaat program melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK)," jelasnya.

Pasca bimtek tersebut, lanjut Syarif, perpustakaan didorong untuk mengimplementasikan program dengan meningkatkan layanan informasi, melakukan kegiatan pelibatan masyarakat sesuai kebutuhan, melakukan advokasi untuk membangun dukungan serta publikasi dari kegiatan perpustakaan.

Agar proses transformasi perpustakaan dapat terus berlanjut dan meningkat, Perpustakaan Nasional memfasilitasi pertemuan antar pengelola perpustakaan dalam kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) tingkat Provinsi.

"Disebut Peer Learning Meeting karena mempertemukan sesama pengelola perpustakaan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam menjalankan transformasi perpustakaan," tuturnya.

Tahun ini, PLM Provinsi dilakukan secara tatap muka di 33 lokasi untuk 34 provinsi. Peserta PLM diharapkan dapat saling belajar, menghargai capaiannya masing masing dan capaian perpustakaan lain.



Melalui PLM Provinsi ini juga, sambung Syarif, perpustakaan diharapkan dapat lebih membuka diri dan rendah hati belajar dari keberhasilan perpustakaan lainnya dan menjadikannya sebagai motivasi meningkatkan strategi pengembangan perpustakaan.

"Perpusnas mempercayakan proses fasilitasi sesi-sesi dalam PLM Provinsi dilakukan oleh para master trainer dan fasilitator daerah yang merupakan pelaku implementasi program, sehingga dapat membagikan best practices atau pengalaman baik dalam melaksanakan transformasi perpustakaan selain memberikan dukungan kepada penguatan sumber daya di daerah," tandasnya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, Moh. Hasan, berujar, sejak implementasi program TPBIS empat tahun lalu, banyak dinamika perkembangan kemajuan yang telah dialami. Perpustakaan yang dulunya sepi pengunjung, kini menjadi ramai karena program peningkatan layanan perpustakaan yang terus dipacu.

Di samping itu, pengelola perpustakaan penerima manfaat aktif melakukan kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan.

"Sehingga kalau dulunya perpustakaan hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan, membaca dan meminjam buku semata, kini telah berubah menjadi pusat kegiatan dan pusat pemberdayaan masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan kegiatan pelatihan keterampilan berbasis life skill di perpustakaan," ungkap Hasan.

Hingga akhir Desember 2021, jumlah perpustakaan penerima manfaat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dari Perpustakaan Nasional RI di Sulawesi Selatan, sebanyak 7 Perpustakaan Umum Kabupaten dan 49 Perpustakaan Desa. Jumlah ini tentu sangat besar bila di banding dengan provinsi lain.

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini sangat sejalan dengan visi dan misi Pemprov Sulsel yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter, sehingga Pemprov Sulsel melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mereplikasi program ini secara mandiri dengan menggunakan dana APBD Provinsi.

Bahkan Sulsel saat ini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki Repilkasi Mandiri terbanyak. Hingga tahun 2022 ini, jumlahnya mencapai 305 perpustakaan yang dibiayai dengan menggunakan dana APBD.

"Itu yang mengantar kami selama tiga tahun berturut-turut menjadi provinsi dengan Replikasi Mandiri terbaik. Sehingga tidak mengherankan tahun ini Perpustakaan Nasional kembali melakukan perluasan terhadap Penerima Manfaat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke-7 kabupaten kota, ditambah tiga perpustakaan desa di Kabupaten Luwu Utara," beber Hasan.

Adapun ke-7 daerah tersebut yakni Kabupaten Luwu Timur, Tana Toraja, Pangkep, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Kota Palopo, dan Kota Parepare. Kemudian tiga perpustakaan desa di Luwu Utara meliputi Perpustakaan Desa Baloli, Perpustakaan Desa Kariango, dan Perpustakaan Desa Pengkendekan.

PIC Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sulsel, Nazaruddin menambahkan, seluruh daerah tersebut mendapatkan stimulan dari Perpusnas , mulai dari bantuan buku, rak buku, komputer, televisi, hingga server perpustakaan.

Hal itu kemudian ditindaklanjuti dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan melakui bimbingan teknis.



"Mereka diajari bagaimana cara meningkatkan layanan informasi perpustakaan, melakukan pelibatan masyarakat di perpustakaan, dan melakukan advokasi. Program itulah yang dimonitor pelaksanannya sampai saat ini," ucapnya.

"Bagi orang perpustakaan, literasi itu bukan hanya dimaknai kemampuan baca tulis, tapi juga kemampuan mengimplementasikan apa yang ada di buku," tandas Nazaruddin.