LBH : Aksi May Day Tidak Boleh Dilarang Karena Dilindungi Undang-undang

Pria yang aktif dan mengambil konsentrasi pada masalah hukum perburuhan itu mengatakan May Day tahun ini begitu penting bagi buruh dan serikat buruh, sebab saat ini mereka sedang memperjuangkan hak haknya, memperjuangkan sikapnya untuk menolak Omnimbus Law RUU Cipta Kerja, terlebih kondisi saat ini tujuh ribu lebih buruh di Sulsel yang terkena PHK dan pemotongan upah.

"Situasi sekarang memang sangat merugikan buruh, selain mereka mengkhawatirkan RUU Cilaka, gelombang PHK dan pemotongan upah akan menjadi motivasi May Day tahun ini, makanya saya kira mereka akan mencari alternatif agar momentum bersejarah bagi mereka ini tetap dilangsungkan, apalagi saya kira dalam aturan PSBB, unjuk rasa itu tidak dilarang dan tidak ada aturan yang melarang itu," tambah Dia.

Lebih lanjut, Haedir mengaku sangat menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung menguntungkan perusahaan, alih-alih melindungi buruh yang merupakan tulang punggung produksi, pemerintah malah memberi banyak sekali keuntungan pada perusahaan, termasuk pembebasan pajak, pemberian insentif dan wacana pemberian hibah.

"Dalihnya menyelamatkan roda ekonomi, tapi dasarnya dari mana kalau perusahaan terancam bangkrut, kalau rugi iya memang, sudah konsekuensi pengusaha kondisi seperti ini akan merugi, tapi yang jadi soal kenapa situasi seperti ini bukannya buruh yang diprioritaskan. Saya kemarin sempat baca diberita, ada kritik itu, katanya dengan membiarkan PHK dan Pemotongan upah pada kaum buruh, itu justru berimbas pada daya beli. Tapi kejadiannya Pemerintah juga abai," ujarnya.

Sementara itu, terpisah, Ketua Serikat Buruh KSN, Salim saat dikonfirmasi turut angkat bicara dan mengaku tetap akan melakukan aksi unjuk rasa sesuai kesepakatan.