Realisasi Pendapatan APBD Kota Makassar Belum Capai 50 Persen
Jum'at, 22 Juli 2022 - 23:22 WIB
loading...
Realisasi pendapatan APBD Kota Makassar belum mencapai 50 persen. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Realisasi pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Makassar belum mencapai 50 persen. Padahal, saat ini sudah memasuki semester kedua tahun anggaran 2022.
Berdasarkan data yang dihimpun per tanggal 20 Juli 2022, realisasi pendapatan masih berkisar 42,26 persen atau setara Rp1,79 triliun. Sementara anggaran pendapatan yang ditetapkan pada APBD tahun ini yakni sebesar Rp4,25 triliun.
Baca Juga: DPRD Makassar Minta Pemkot Setor Ranperda Perubahan APBD
Adapun sumber-sumber anggaran pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
Kemudian bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, serta lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman menyebut, meski realisasi pendapatan masih tergolong rendah, namun kondisi ini dinilai sudah cukup membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Terlebih lagi, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hingga medio 2022 sudah menyentuh angka Rp480 miliar, atau berkisar 30 persen dari target pajak yang ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun.
"Kalau pendapatan secara year to date, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) sudah jelaskan bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik dari tahun lalu. Artinya kondisi ekonomi sekarang sudah cukup baik. Kami harapkan ini bisa dipertahankan, caranya dengan melakukan belanja daerah," ungkap Helmy.
Dari 27 organisasi perangkat daerah (OPD), ada 5 OPD yang realisasi pendapatannya sangat rendah, alias masih di bawah 20 persen. Kelima OPD itu adalah Dinas Lingkungan Hidup (18,67%) dengan realisasi Rp169 juta dari total anggaran Rp910 juta.
Lalu Dinas Pemadam Kebakaran (15,69%) dengan realisasi Rp156 juta dari total anggaran Rp1 miliar, kemudian Kecamatan Ujung Pandang (14,84%) dengan realisasi Rp489 juta dari total anggaran Rp3,3 miliar.
Baca Juga: APBD 2021 Makassar Ditetapkan: Fokus Ekonomi, Infrastruktur dan Pendidikan
Kemudian Dinas Penataan Ruang (12,38%) dengan realisasi Rp12,3 miliar dari total anggaran RpRp100 miliar, dan Kecamatan Mamajang (9,07%) dengan realisasi Rp226 juta dari total anggaran Rp2,5 miliar.
Diakui Helmy, ada sejumlah persoalan yang dihadapi OPD tersebut sehingga realisasi pendapatannya yang didominasi retribusi itu terhambat.
Di kecamatan misalnya, terhambat akibat penagihan retribusi sampah. Di Dinas Pemadam Kebakaran terkendala regulasi retribusi alat pemadam api ringan atau APAR, lalu di Dinas Penataan Ruang terkait penerimaan prasarana, sarana dan utilitas atau PSU, serta di Dinas Lingkungan Hidup terkendala akibat penagihan iuran pemakaman dan Bank Sampah yang banyak tidak aktif.
"Terkait iuran sampah, dua kecamatan itu jadi catatan. Sebenarnya cukup miris karena mereka berada di tengah kota. Kalau di tengah kota pasti yang namanya produksi sampah cukup banyak. Disayangkan kalau masyarakat tidak melakukan pembayaran," katanya.
Baca Juga: Serapan APBD Masih Rendah, Pemkot Makassar Target Bisa Capai 90%
"Ini sementara kami evaluasi. Kami akan panggil lurahnya Senin pekan depan untuk dua kecamatan yang bermasalah ini, kenapa tidak melakukan penagihan. Ini juga jadi catatan," imbuh dia.
Di samping itu, ada pula sejumlah pengusaha yang ditemukan tak membayar retribusi sampah sebab sampah yang dihasilkannya langsung dibuang sendiri ke tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa. Mereka tak menggunakan jasa pengangkutan sampah.
"Tetap pengelolaan sampah itu jadi kewajiban pemerintah. Meski mereka punya kendaraan angkut sendiri, ujungnya kan sampahnya dikelola oleh pemerintah juga di TPA. Tetap harus ada retribusi untuk itu. Kalau semua merasa mampu angkut sendiri sampahnya, kan tidak ada retribusi yang masuk untuk pengelolaan sampah ke depan," tandas Helmy.
Berdasarkan data yang dihimpun per tanggal 20 Juli 2022, realisasi pendapatan masih berkisar 42,26 persen atau setara Rp1,79 triliun. Sementara anggaran pendapatan yang ditetapkan pada APBD tahun ini yakni sebesar Rp4,25 triliun.
Baca Juga: DPRD Makassar Minta Pemkot Setor Ranperda Perubahan APBD
Adapun sumber-sumber anggaran pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
Kemudian bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, serta lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman menyebut, meski realisasi pendapatan masih tergolong rendah, namun kondisi ini dinilai sudah cukup membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Terlebih lagi, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hingga medio 2022 sudah menyentuh angka Rp480 miliar, atau berkisar 30 persen dari target pajak yang ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun.
"Kalau pendapatan secara year to date, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) sudah jelaskan bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik dari tahun lalu. Artinya kondisi ekonomi sekarang sudah cukup baik. Kami harapkan ini bisa dipertahankan, caranya dengan melakukan belanja daerah," ungkap Helmy.
Dari 27 organisasi perangkat daerah (OPD), ada 5 OPD yang realisasi pendapatannya sangat rendah, alias masih di bawah 20 persen. Kelima OPD itu adalah Dinas Lingkungan Hidup (18,67%) dengan realisasi Rp169 juta dari total anggaran Rp910 juta.
Lalu Dinas Pemadam Kebakaran (15,69%) dengan realisasi Rp156 juta dari total anggaran Rp1 miliar, kemudian Kecamatan Ujung Pandang (14,84%) dengan realisasi Rp489 juta dari total anggaran Rp3,3 miliar.
Baca Juga: APBD 2021 Makassar Ditetapkan: Fokus Ekonomi, Infrastruktur dan Pendidikan
Kemudian Dinas Penataan Ruang (12,38%) dengan realisasi Rp12,3 miliar dari total anggaran RpRp100 miliar, dan Kecamatan Mamajang (9,07%) dengan realisasi Rp226 juta dari total anggaran Rp2,5 miliar.
Diakui Helmy, ada sejumlah persoalan yang dihadapi OPD tersebut sehingga realisasi pendapatannya yang didominasi retribusi itu terhambat.
Di kecamatan misalnya, terhambat akibat penagihan retribusi sampah. Di Dinas Pemadam Kebakaran terkendala regulasi retribusi alat pemadam api ringan atau APAR, lalu di Dinas Penataan Ruang terkait penerimaan prasarana, sarana dan utilitas atau PSU, serta di Dinas Lingkungan Hidup terkendala akibat penagihan iuran pemakaman dan Bank Sampah yang banyak tidak aktif.
"Terkait iuran sampah, dua kecamatan itu jadi catatan. Sebenarnya cukup miris karena mereka berada di tengah kota. Kalau di tengah kota pasti yang namanya produksi sampah cukup banyak. Disayangkan kalau masyarakat tidak melakukan pembayaran," katanya.
Baca Juga: Serapan APBD Masih Rendah, Pemkot Makassar Target Bisa Capai 90%
"Ini sementara kami evaluasi. Kami akan panggil lurahnya Senin pekan depan untuk dua kecamatan yang bermasalah ini, kenapa tidak melakukan penagihan. Ini juga jadi catatan," imbuh dia.
Di samping itu, ada pula sejumlah pengusaha yang ditemukan tak membayar retribusi sampah sebab sampah yang dihasilkannya langsung dibuang sendiri ke tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa. Mereka tak menggunakan jasa pengangkutan sampah.
"Tetap pengelolaan sampah itu jadi kewajiban pemerintah. Meski mereka punya kendaraan angkut sendiri, ujungnya kan sampahnya dikelola oleh pemerintah juga di TPA. Tetap harus ada retribusi untuk itu. Kalau semua merasa mampu angkut sendiri sampahnya, kan tidak ada retribusi yang masuk untuk pengelolaan sampah ke depan," tandas Helmy.
(agn)
Lihat Juga :
