Demo RUU HIP, Ormas di Sumsel Minta Presiden Bubarkan BPIP
Jum'at, 26 Juni 2020 - 15:56 WIB
loading...
Demo RUU HIP, Ormas di Sumsel minta presiden bubarkan BPIP. Foto SINDOnews
A
A
A
PALEMBANG - Ratusan massa dari puluhan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu menggelar aksi menolak kebangkitan komunisme dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 di halaman Gedung DPRD Sumsel, Jumat (26/06/2020).
Ketua Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu, Habib Mahdi Al-Habsy mengatakan, setelah membaca dan menganalisa secara akademik naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Idioiogl Pancasila (HIP) yang diusulkan oleh beberapa Fraksi di DPR Rl, maka pihaknya meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU HIP. (Baca: Danrem Gapo: Warga dan Perusahaaan Diminta Hentikan Membuka Lahan dengan Membakar )
"Kami akan mengawal maklumat Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia tentang penolakan atas RUU HIP. Selain itu juga meminta para wakil rakyat di legislatif menghentikan pembahasan RUU HIP dl Prolegnas, karena itu tidak menjadikan Tap MPRS XXV tahun 1966 sebagai dasar dan ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Pancasila, serta memberi peluang bangkitnya paham komunisme," ujar Habib Mahdi saat diwawancarai SINDOnews.
Aksi ini juga, lanjut Habib Mahdi, sebagai bentuk penolakan atas bangkitnya kembali paham komunisme, Ieninisme dan semua bentuk paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
"Menolak segala bentuk penyimpangan terhadap ruh dasar Negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, termasuk peraturan perundang-undangan yang substansinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," lanjutnya. (Baca: Dua Gubernur Sepakat Bangun Jalan Baru Sumsel-Bengkulu )
Ketua Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu, Habib Mahdi Al-Habsy mengatakan, setelah membaca dan menganalisa secara akademik naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Idioiogl Pancasila (HIP) yang diusulkan oleh beberapa Fraksi di DPR Rl, maka pihaknya meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU HIP. (Baca: Danrem Gapo: Warga dan Perusahaaan Diminta Hentikan Membuka Lahan dengan Membakar )
"Kami akan mengawal maklumat Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia tentang penolakan atas RUU HIP. Selain itu juga meminta para wakil rakyat di legislatif menghentikan pembahasan RUU HIP dl Prolegnas, karena itu tidak menjadikan Tap MPRS XXV tahun 1966 sebagai dasar dan ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Pancasila, serta memberi peluang bangkitnya paham komunisme," ujar Habib Mahdi saat diwawancarai SINDOnews.
Aksi ini juga, lanjut Habib Mahdi, sebagai bentuk penolakan atas bangkitnya kembali paham komunisme, Ieninisme dan semua bentuk paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
"Menolak segala bentuk penyimpangan terhadap ruh dasar Negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, termasuk peraturan perundang-undangan yang substansinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," lanjutnya. (Baca: Dua Gubernur Sepakat Bangun Jalan Baru Sumsel-Bengkulu )
Lihat Juga :
