Kedatangan 500 TKA, Wagub Sultra Minta Tenaga Kerja Lokal Diperhatikan
loading...
Wagub Sultra Lukman Abunawas meminta kepada dua perusahaan, PT VDNI dan OSS dapat memperhatikan dan mengutamakan tenaga kerja local di sekitar tambang. Foto/iNews TV/Febriyono Tamenk
A
A
A
KENDARI - Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas meminta kepada dua perusahaan, PT VDNI dan OSS dapat memperhatikan dan mengutamakan tenaga kerja lokal di sekitar tambang. Hal itu terkait polemik kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) di Sultra.
Sebanyak 156 TKA gelombang pertama pun telah tiba di Sultra pada Selasa malam (23/6/2020). Kedatangan ratusan TKA asal China tersebut untuk bekerja di dua perusahaan pemurnian nikel di Morosi, Konawe , Sultra. (Baca juga: 156 TKA China Tiba, Kerusuhan Pecah di Dekat Bandara Haluoleo)
Wagub berharap kedatangan 500 TKA itu nantinya dapat membawa dampak positif bagi ribuan tenaga kerja lokal, di mana dalam 1 tenaga kerja asing di dampingi 7-10 tenaga kerja lokal. (Baca juga: 500 TKA China Tenaga Ahli di Konawe Kerjakan Proyek 33 Tungku)
Kedua perusahaan itu merupakan proyek strategis nasional yang telah di atur oleh pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah Sultra tetap mendukung program tersebut dengan catatan perusahaan tidak mengabaikan keberadaan tenaga kerja lokal.
Sebanyak 156 TKA gelombang pertama pun telah tiba di Sultra pada Selasa malam (23/6/2020). Kedatangan ratusan TKA asal China tersebut untuk bekerja di dua perusahaan pemurnian nikel di Morosi, Konawe , Sultra. (Baca juga: 156 TKA China Tiba, Kerusuhan Pecah di Dekat Bandara Haluoleo)
Wagub berharap kedatangan 500 TKA itu nantinya dapat membawa dampak positif bagi ribuan tenaga kerja lokal, di mana dalam 1 tenaga kerja asing di dampingi 7-10 tenaga kerja lokal. (Baca juga: 500 TKA China Tenaga Ahli di Konawe Kerjakan Proyek 33 Tungku)
Kedua perusahaan itu merupakan proyek strategis nasional yang telah di atur oleh pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah Sultra tetap mendukung program tersebut dengan catatan perusahaan tidak mengabaikan keberadaan tenaga kerja lokal.
(shf)
Explore More