Babarsari Jogja Rusuh, JCW Minta Proses Hukum Transparan
Selasa, 05 Juli 2022 - 16:26 WIB
loading...
Jogja Police Watch (JPW) meminta Kepolisian transparan untuk mengusut tuntas kekerasan yang terjadi di kawasan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Jogja. Foto/MPI/Erfan Erlin
A
A
A
SLEMAN - Jogja Police Watch (JPW) meminta kepada Kepolisian untuk mengusut tuntas kekerasan dan bentrokan yang terjadi di kawasan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Jogja, Sabtu (2/7/2022) yang berlanjut pada Senin (47/2022). Polisi diminta untuk transparan dalam kasus ini.
Kepala Divisi Humas JPW, Baharrudin Kamba mengatakan pihaknya mengecam segala tindakan kekerasan dalam bentuk dan alasan apa pun. Karena jika sesuatu hal diselesaikan dengan cara kekerasan, maka tidak akan menyelesaikan masalah hukum tetapi justru menambah persoalan hukum yang baru.
Baca juga: Jogja Mencekam! 2 Kelompok Bentrok, Karaoke di Babarsari Rusak
Menurutnya, kasus ini harus diusut tuntas siapapun yang terlibat harus diproses hukum secara adil, transparan dan profesional. Kepolisian sebagai alat negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme dan anarkisme oleh dan terhadap siapa pun.
"Sekali lagi negara tidak boleh kalah dengan preman," tandasnya.
Kamba menandaskan perlu ada pencegahan dini agar kasus serupa tidak terulang kembali. Dapat berupa responsif atau kepekaan dari aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian (bagian intelijen) terhadap potensi terjadinya konflik massa tidak hanya di daerah Seturan, Babarsari, Depok, Sleman tetapi di daerah atau tempat lainnya.
Pihak kepolisian pasti sudah punya data dan informasi terkait daerah maupun lokasi di DIY yang berpotensi baik skala besar sedang maupun rendah terjadinya konflik atau bentrokan massa apalagi di tempat-tempat hiburan malam.
Baca juga: Jogja Kembali Mencekam! 6 Motor dan Balai Pertemuan di Babarsari Dibakar Massa
Di samping itu, Kepala Daerah yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota harapannya rutin melakukan dialog atau komunikasi khususnya terhadap para mahasiswa maupun pelajar dari luar daerah karena setiap perkumpulan pasti ada paguyubannya masing-masing dan ada sesepuhnya yang dituakan jadi panutan.
"Kehadiran kepala daerah itu sangat diperlukan," tambahnya.
Dia meminta Pemerintah daerah setempat agar secara rutin untuk melakukan razia terhadap operasional tempat hiburan nalam yang ada di wilayah DIY. Jika melanggar aturan, dia meminta ditindak tegas.
"Siapa pun dan darimana asal kita harus menjunjung tinggi yang namanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," tegasnya.
Kepala Divisi Humas JPW, Baharrudin Kamba mengatakan pihaknya mengecam segala tindakan kekerasan dalam bentuk dan alasan apa pun. Karena jika sesuatu hal diselesaikan dengan cara kekerasan, maka tidak akan menyelesaikan masalah hukum tetapi justru menambah persoalan hukum yang baru.
Baca juga: Jogja Mencekam! 2 Kelompok Bentrok, Karaoke di Babarsari Rusak
Menurutnya, kasus ini harus diusut tuntas siapapun yang terlibat harus diproses hukum secara adil, transparan dan profesional. Kepolisian sebagai alat negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme dan anarkisme oleh dan terhadap siapa pun.
"Sekali lagi negara tidak boleh kalah dengan preman," tandasnya.
Kamba menandaskan perlu ada pencegahan dini agar kasus serupa tidak terulang kembali. Dapat berupa responsif atau kepekaan dari aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian (bagian intelijen) terhadap potensi terjadinya konflik massa tidak hanya di daerah Seturan, Babarsari, Depok, Sleman tetapi di daerah atau tempat lainnya.
Pihak kepolisian pasti sudah punya data dan informasi terkait daerah maupun lokasi di DIY yang berpotensi baik skala besar sedang maupun rendah terjadinya konflik atau bentrokan massa apalagi di tempat-tempat hiburan malam.
Baca juga: Jogja Kembali Mencekam! 6 Motor dan Balai Pertemuan di Babarsari Dibakar Massa
Di samping itu, Kepala Daerah yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota harapannya rutin melakukan dialog atau komunikasi khususnya terhadap para mahasiswa maupun pelajar dari luar daerah karena setiap perkumpulan pasti ada paguyubannya masing-masing dan ada sesepuhnya yang dituakan jadi panutan.
"Kehadiran kepala daerah itu sangat diperlukan," tambahnya.
Dia meminta Pemerintah daerah setempat agar secara rutin untuk melakukan razia terhadap operasional tempat hiburan nalam yang ada di wilayah DIY. Jika melanggar aturan, dia meminta ditindak tegas.
"Siapa pun dan darimana asal kita harus menjunjung tinggi yang namanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
