DPRD Sulsel Dukung Sikap Gubernur Ganti Pj Wali Kota Makassar
Kamis, 25 Juni 2020 - 14:33 WIB
loading...
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulsel Selle Ks Dalle. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Sikap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang tiba-tiba mengganti P enjabat (Pj) Wali Kota Makassar Yusran Jusuf dianggap Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulsel cukup beralasan, lantaran beberapa kinerjanya dinilai tidak sejalan.
Ketua Komisi A Pemerintahan Selle Ks Dalle menyebut, kredibilitas pemerintah di mata masyarakat yang menurun belakangan adalah hasil kegagalan Pj Wali Kota Yusran Jusuf dalam mengedukasi masyarakatnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Makassar Diganti, Pelantikan Digelar Besok
Selle menyebut, sejumlah kasus seperti penolakan rapid test, hingga penjemputan paksa jenazah adalah bentuk dari kurangnya kredibilitas itu.
"Ini sampai jadi sorotan di media nasional, (karna) ini yang menurut saya fatal sekali, dan kalau bicara itu kegagalan pemerintah dalam berkomunikasi secara baik dengan masyarakat," ujar Legislator Demokrat tersebut (25/6/2020).
Selain itu Yusran juga dianggap gagal memahami regulasi yang dibangun oleh pusat, sehingga beberapa kebijakan dianggapnya kerap tak beriringan.
Semisal kata dia, sikapnya yang dianggap condong ke ekonomi dibanding penanganan COVID-19 sendiri, yang dari segala aspek memang tidak bisa dikesampingkan.
"Ekonomi memang penting, tapi pengendalian wabah yang mesti dikedepankan, karena belum dicabut keputusan presiden no 12 tentang penetapan bencana nasional non alam, sehingga fokus pemerintah mesti ke situ, jadi banyak yang sesalkan kemarin pak Pj ini terlalu cepat mengambil keputusan" katanya.
Saat ini Makasaar menurut Selle, butuh Pj Wali Kota yang betul-betul bisa bekerja sesuai kapasitasnya selaku Penjabat, tidak bersikap layaknya defenitif. Paling tidak bisa menyelesaikan tiga persoalan yaitu mengkonsolidasi ASN untuk fokus melayani masyarakat, dan tidak terlibat politik praktis, yang kedua adalah menyuksekan Pilkada, karena adanya persoalan COVID-19 hal ini menjadi bentuk ketiga dari kinerja PJjWali Kota tersebut.
Meski tidak menyebutkan secara pasti, penggantian tersebut dianggap sudah tepat, secara implisit dirinya cukup sepakat dengan kebijakan yang diambil Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Baca Juga: Pelantikan Pj Wali Kota Makassar, BKPSDM: Kita Cuma Disuruh Siap-siap
"Ini tidak lazim sebenarnya, tetapi karena sudah menjadi keputusan, menurut saya ini kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas segala-galanya," pungkasnya.
Sementara itu di tingkat DPRD Kota Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Kasrudi saat justru menilai sikap Gubernur terkesan terburu-buru dan tidak mendasar.
"Ini baru satu bulan lebih 12 hari, sementara inikan juga masih masa transisi, kalau alasan COVID-19 itu tidak mendasar," ujar legislator Gerindra tersebut (25/6/2020)
Kasrudi melanjutkan bahwa yang dirugikan saat inj justru adalah masyarakat dengan adanya masa transisi pergantian Pj Wali Kota.
Baca Juga: Yusran Jusuf Legowo Dicopot dari Pj Wali Kota Makassar
Ketua Komisi A Pemerintahan Selle Ks Dalle menyebut, kredibilitas pemerintah di mata masyarakat yang menurun belakangan adalah hasil kegagalan Pj Wali Kota Yusran Jusuf dalam mengedukasi masyarakatnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Makassar Diganti, Pelantikan Digelar Besok
Selle menyebut, sejumlah kasus seperti penolakan rapid test, hingga penjemputan paksa jenazah adalah bentuk dari kurangnya kredibilitas itu.
"Ini sampai jadi sorotan di media nasional, (karna) ini yang menurut saya fatal sekali, dan kalau bicara itu kegagalan pemerintah dalam berkomunikasi secara baik dengan masyarakat," ujar Legislator Demokrat tersebut (25/6/2020).
Selain itu Yusran juga dianggap gagal memahami regulasi yang dibangun oleh pusat, sehingga beberapa kebijakan dianggapnya kerap tak beriringan.
Semisal kata dia, sikapnya yang dianggap condong ke ekonomi dibanding penanganan COVID-19 sendiri, yang dari segala aspek memang tidak bisa dikesampingkan.
"Ekonomi memang penting, tapi pengendalian wabah yang mesti dikedepankan, karena belum dicabut keputusan presiden no 12 tentang penetapan bencana nasional non alam, sehingga fokus pemerintah mesti ke situ, jadi banyak yang sesalkan kemarin pak Pj ini terlalu cepat mengambil keputusan" katanya.
Saat ini Makasaar menurut Selle, butuh Pj Wali Kota yang betul-betul bisa bekerja sesuai kapasitasnya selaku Penjabat, tidak bersikap layaknya defenitif. Paling tidak bisa menyelesaikan tiga persoalan yaitu mengkonsolidasi ASN untuk fokus melayani masyarakat, dan tidak terlibat politik praktis, yang kedua adalah menyuksekan Pilkada, karena adanya persoalan COVID-19 hal ini menjadi bentuk ketiga dari kinerja PJjWali Kota tersebut.
Meski tidak menyebutkan secara pasti, penggantian tersebut dianggap sudah tepat, secara implisit dirinya cukup sepakat dengan kebijakan yang diambil Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Baca Juga: Pelantikan Pj Wali Kota Makassar, BKPSDM: Kita Cuma Disuruh Siap-siap
"Ini tidak lazim sebenarnya, tetapi karena sudah menjadi keputusan, menurut saya ini kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas segala-galanya," pungkasnya.
Sementara itu di tingkat DPRD Kota Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Kasrudi saat justru menilai sikap Gubernur terkesan terburu-buru dan tidak mendasar.
"Ini baru satu bulan lebih 12 hari, sementara inikan juga masih masa transisi, kalau alasan COVID-19 itu tidak mendasar," ujar legislator Gerindra tersebut (25/6/2020)
Kasrudi melanjutkan bahwa yang dirugikan saat inj justru adalah masyarakat dengan adanya masa transisi pergantian Pj Wali Kota.
Baca Juga: Yusran Jusuf Legowo Dicopot dari Pj Wali Kota Makassar
(agn)
Lihat Juga :
