RUU KIA tentang Cuti 6 Bulan Jangan Sampai Menjadi Beban Bagi Perusahaan

BANDUNG - Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), menuai banyak reaksi masyarakat. Di antaranya datang dari COO PT Infinitie Berkah Energi, Rinawati Prihatiningsih.

Wanita yang juga menjabat sebagai WKU Bidang Litbang dan Ketenagakerjaan DPP IWAPI ini mengungkapkan, kebijakan cuti 6 bulan bisa menjadi pedang bermata dua bagi perempuan pekerja.

"Di satu sisi untuk melindungi pekerjaan dan hak-hak reproduksi perempuan. Tetapi di sisi lain, menimbulkan anggapan kehamilan sebagai beban organisasi atau perusahaan," katanya, Senin (27/6/2022).



Menurutnya, tidak semua perusahaan mampu menjalankan kebijakan ini. Hal ini bisa mendorong sikap diskriminatif dalam perekrutan, serta promosi perempuan di tempat kerja.

"Lalu, pengusaha akan cenderung merekrut perempuan berdasarkan usia dan status perkawinannya, tidak merekrut perempuan yang memiliki atau berencana untuk memiliki anak dalam waktu dekat," sambungnya.

Dirinya pun khawatir, peran reproduksi wanita dapat mempengaruhi biaya dan kinerja perusahaan.



"Dukungan terhadap RUU KIA ini akan mengalir bila dibuat sepanjang untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan ibu dan anak, serta tidak kontra produktif bagi perempuan," sambungnya.

Menurutnya, perlu kajian yang lebih serius terkait kebijakan cuti melahirkan 6 bulan dan skema jaminan sosial, di mana beban dari cuti ini tidak hanya ditanggung pemberi kerja saja, tetapi pengusaha, karyawan dan pemerintah.