Gubernur Nurdin Abdullah Serahkan Rapid Test untuk Pemeriksaan 4 Ribu Dosen Unhas
Kamis, 25 Juni 2020 - 12:02 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, rapid test ini penting, terlebih mendekati momentum Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). UTBK merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).
“Momen baik juga, 5 -13 Juli kan UTBK di kampus. Panitianya dosen-dosen, kasihan kalau anak-anak ini mau dites dalam keadaan bagus dan sehat. Tahu-tahu ada pengawas yang kayak gini, jika ada dosen yang misalnya positif, dia tidak boleh jadi panitia,” imbuhnya.
Ia menyampaikan apresiasinya, sebab pemerintah provinsi sangat aktif dengan pencegahan, perawatan pasien dan penanganan Covid-19. Termasuk dengan menyiapkan alat rapid test. “Kita bersyukur untuk itu, ini suatu upaya yang luar biasa,” ucapnya.
Upaya selanjutnya dan telah dijalankan adalah sistem kerja pegawai dilakukan dengan sistem shift. Satu hari bergantian masuk kerja, sehingga tidak terjadi kepadatan di ruangan untuk mengantisipasi penularan Covid-19.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan 5.000 alat rapid test dan alat kesehatan lainnya ke Kemenkum-HAM untuk pemeriksaan warga binaan lapas.
“Momen baik juga, 5 -13 Juli kan UTBK di kampus. Panitianya dosen-dosen, kasihan kalau anak-anak ini mau dites dalam keadaan bagus dan sehat. Tahu-tahu ada pengawas yang kayak gini, jika ada dosen yang misalnya positif, dia tidak boleh jadi panitia,” imbuhnya.
Ia menyampaikan apresiasinya, sebab pemerintah provinsi sangat aktif dengan pencegahan, perawatan pasien dan penanganan Covid-19. Termasuk dengan menyiapkan alat rapid test. “Kita bersyukur untuk itu, ini suatu upaya yang luar biasa,” ucapnya.
Upaya selanjutnya dan telah dijalankan adalah sistem kerja pegawai dilakukan dengan sistem shift. Satu hari bergantian masuk kerja, sehingga tidak terjadi kepadatan di ruangan untuk mengantisipasi penularan Covid-19.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan 5.000 alat rapid test dan alat kesehatan lainnya ke Kemenkum-HAM untuk pemeriksaan warga binaan lapas.
(atk)