Mantan Pimpinan HTI Bangka Belitung Sebut Ajaran Pengusung Khilafah Harus Diperangi

Kamis, 23 Juni 2022 - 21:11 WIB
loading...
Mantan Pimpinan HTI Bangka Belitung Sebut Ajaran Pengusung Khilafah Harus Diperangi
Mantan pimpinan HTI Bangka Belitung, Ayik Heriansyah menegaskan ajaran dan narasi khilafah sebagai sistem yang wajib diterapkan di Indonesia keliru dan haram. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Mantan pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bangka Belitung, Ayik Heriansyah menegaskan ajaran dan narasi khilafah sebagai sistem yang wajib diterapkan di Indonesia keliru dan haram.

“Justru ajaran khilafah yang mereka bawa itu hukumnya haram, kenapa haram? Karena mendirikan khilafah diatas khilafah itu enggak boleh, haram itu hukumya, itu bughat (pemberontakan). Dan bughat hukumnya adalah diperangi,” tegas Ayik Heriansyah dalam keterangannya, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Di Markas Khilafatul Muslimin, Polisi Temukan Buku Khilafah, NII, dan ISIS

Dia menyebut memerangi para pengasong ideologisasi khilafah adalah perintah agama dalam menjaga terwujudnyamaqasyidsyariah.

Ia melanjutkan, sejatinya bentuk atau sistem pemerintahan Indonesia yang ada saat ini sudah termasuk kekhilafahan, karena sudah mengangkat dan memilih pemimpinnya yaitu Presiden sebagai Kepala Negara.

Sehingga kelompok yang konsisten menginginkan khilafah seperti yang mereka pahami dan yakini haruslah menerima fakta bahwa mereka adalah kelompok yang harus diperangi.

“Apakah sistem pemerintahan yang sekarang sudah termasuk khilafah? Jawabannya sudah, karena sudah ada pemimpinnya yaitu Presiden. Kalau mereka konsisten dan ngotot ingin khilafah seperti yang mereka mau, mereka harus terima bahwa mereka itu diperangi, mendirikan khalifah diatas khalifah itu haram,” jelasnya.

Baca juga: Kibarkan Bendera Khilafah, Abdul Qadir Hasan Baraja Ditangkap di Lampung

Direktur Eksekutif Center for Narrative Radicalism and Cyber Terrorism (CNRCT) ini menilai, ideologi khilafah yang dibawa oleh kelompok pengusungnya telah mengalami penyimpangan makna yang menyesatkan.

Sehingga menjadi sebuah sistem pemerintahan yang khusus guna mendeligitimasi terhadap pemerintahan yang sah saat ini.

“Khilafah didefinisikan dengan aktifitas atau amal untuk memilih seorang pemimpin, namun khilafah itu diselewengkan. Agar masyarakat menolak pemerintah yang ada, kemudian memperjuangkan pemimpin kelompoknya untuk menjadi penguasa, ini politik,” ujar Ayik.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1403 seconds (10.55#12.26)