PMK Cepat Menyebar, Pemkot Tanjungpinang Tidak Terima Sapi dari Luar Kepri

TANJUNGPINANG - Mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK), Pemkot Tanjungpinang, tidak menerima sapi dari luar Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini juga diberlakukan untuk kebutuhan hewan kurban.



Pelarangan masuknya sapi dari luar Provinsi Kepri ini, ditegaskan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma. "Kita harus satu suara, sementara ini tidak terima dahulu pasokan sapi dari luar Provinsi Kepri," katanya, Kamis (23/6/2022.



Ia menyebutkan, saat ini wabah PMK sudah menyebar di 19 provinsi, 208 kabupaten dan kota. Meski Provinsi Kepri, masih berstatus bebas penyakit pada hewan ternak itu, namun tentunya tetap menjadi perhatian khusus Pemkot Tanjungpinang.



Hal ini, menurutnya, agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengkonsumsi daging sapi apalagi menjelang Idul Adha. Dia juga menyampaikan kepada masyarakat, bahwa sapi yang masuk ke Tanjungpinang adalah hasil peliharaan peternak di wilayah Kepri. "Sapi didatangkan dari peternak di Natuna, dan Anambas," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Tanjungpinang, Yoni Fadri menyebutkan, ketersediaan hewan kurban saat ini mencapai 918 ekor, di mana 650 telah terjual dan 268 belum terjual.

Perkiraan kebutuhan hewan ternak di Tanjungpinang, dengan memperhatikan jumlah masjid yang mencapai 180 masjid, dan diperkirakan setiap masjid memotong lima ekor hewan, maka jumlah kebutuhan hewan kurban mencapai sebanyak 900 ekor sapi.



Sedangkan musala yang ada sebanyak 132, dan diperkirakan membutuhkan 100 ekor sapi. "Jadi asumsi kebutuhan sapi kurban diperkirakan 850 sampai 1.000 ekor. Kita (DP3) juga ada 27 ekor sapi yang akan dilelang, delapan ekor untuk kurban, sisanya bisa digunakan untuk sapi potong," ungkapnya.

Secara terpisah, Sekretaris Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Kepri, Berry mengapresiasi Pemkot Tanjungpinang, yang secara cepat dan aktif membentuk satgas PMK, meskipun belum ada hewan ternak yang tertular. "Mudah-mudahan adanya tim satgas ini semakin memperkuat komunikasi antar sektoral," ucapnya.

Terkait pemeriksaan dan pengawasan hewan kurban, katanya, PDHI siap membantu apabila dinas membutuhkan tambahan dokter untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum dipotong. Ia menyatakan PMK ini tidak ada obatnya, jalan satu-satunya yaitu vaksinasi terhadap hewan ternak yang rentan.

Dia turut menjelaskan bahwa PMK ini tidak menular ke manusia, melainkan hanya kepada hewan yang rentan seperti sapi, kambing, kerbau, domba, dan satwa liar lainnya seperti rusa. "Kita perlu antisipasi penularan PMK terhadap hewan ternak, karena mengakibatkan kerugian ekonomi bagi para peternak," katanya.