Survei: 81% Masyarakat Puas dengan Kinerja Polda Sumut

JAKARTA - Lembaga survei Etos Institute merilis survei pendapat masyarakat tentang kinerja kepolisian di wilayah hukum Polda Sumatera Utara (Sumut) . Hasilnya 81% masyarakat Sumut puas dengan kinerja kepolisian, 11% merasa tidak puas, dan sisanya tidak menjawab.

"Survei dilakukan dengan 2.000 responden yang tersebar di 25 kabupaten di Sumut," kata Humas Etos, Ferlita Novianty dalam rilis survei di RA Hotel, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selata, Selasa (21/6/2022).

Menurut Novi, kepuasan publik terhadap jajaran kepolisian di Sumut terkerek kinerja humas yang dianggap maksimal. Disusul kinerja propam yang makin meningkat, dan ketiga karena kinerja cepat Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut.

Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia (SPI) Fonda Tangguh dalam acara yang sama menyebut Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak sebagai salah satu dari 3 polisi hebat. Dua nama yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal.

"Menariknya, pernyataan tiga polisi hebat ini tidak hanya berbunyi kencang di media. Mereka bertiga menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan tindakan nyata di lapangan. Puluhan hingga ratusan anggota Polri berani dipecat ketiganya demi menyelamatkan wajah institusi kepolisian," kata Fonda.

Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang sebagai panelis diskusi menegaskan tingginya kepuasan publik pada Polda Sumut ditentukan typical leadership yang kini di bawah komando Irjen Panca. Saut mengatakan, Irjen Panca adalah mantan bawahannya di KPK yang tidak diragukan lagi integritasnya.

Saut pun berharap kinerja baik yang dicatatkan Irjen Panca di Polda Sumut terus ditingkatkan dan menginspirasi polda-polda lain. Ia memberikan apresiasi atas prestasi Irjen Panca meskipun di tengah tantangan dan isu rendahnya gaji dan tunjangan aparat kepolisian.

Direktur Eksekutif Lemkapi yang juga mantan Komisioner Kompolnas, Edi Hasibuan menyoroti soal anggaran di Polri . Edi mengaku prihatin dengan gaji polisi yang tergolong rendah, apalagi dibanding dengan pegawai di KPK.

Dia khawatir, bila gaji dan tunjangan yang rendah justru bakal membuka kesempatan penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu dia mendorong adanya peningkatan anggaran Polri. Termasuk untuk peningkatan gaji dan tunjangan serta anggaran penyidikan demi meningkatkan mutu pelayanan.