Pj Gubernur Akmal Malik Segera Lakukan Perampingan OPD di Sulbar
Minggu, 19 Juni 2022 - 08:32 WIB
loading...
Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik. Foto/Istimewa
A
A
A
MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik sementara menyusun rencana resizing atau perampingan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar . Perampingan OPD dilakukan agar kerja pemerintah lebih cepat dan efektif.
Akmal Malik menuturkan, ada beberapa kondisi yang menjadi alasan dilakukannya perampingan jumlah OPD. Seperti hasil penilaian kinerja terhadap OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri sebagai pelaksana, hingga tinjauan terhadap kondisi kapasitas fiskal daerah.
Baca Juga: Pj Gubernur Sulbar dan Kepala Konsuler Jepang Bahas Potensi Investasi
"Berkaca pada Provinsi Gorontalo yang memiliki kapasitas fiskal hampir sama dengan Sulbar, tapi hanya memiliki 29 OPD yang menangani urusan. Sementara, Sulbar saat ini memiliki 36 OPD. Jumlah ini terlalu gemuk," kata Akmal Malik , Minggu (19/6/2022).
Selain itu, berdasarkan hasil sementara evaluasi yang telah dilakukan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal menyebutkan dari beberapa indikator penilaian menunjukkan kinerja perangkat daerah beberapa masih jauh dari yang diharapkan.
Akmal Malik menuturkan, ada beberapa kondisi yang menjadi alasan dilakukannya perampingan jumlah OPD. Seperti hasil penilaian kinerja terhadap OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri sebagai pelaksana, hingga tinjauan terhadap kondisi kapasitas fiskal daerah.
Baca Juga: Pj Gubernur Sulbar dan Kepala Konsuler Jepang Bahas Potensi Investasi
"Berkaca pada Provinsi Gorontalo yang memiliki kapasitas fiskal hampir sama dengan Sulbar, tapi hanya memiliki 29 OPD yang menangani urusan. Sementara, Sulbar saat ini memiliki 36 OPD. Jumlah ini terlalu gemuk," kata Akmal Malik , Minggu (19/6/2022).
Selain itu, berdasarkan hasil sementara evaluasi yang telah dilakukan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal menyebutkan dari beberapa indikator penilaian menunjukkan kinerja perangkat daerah beberapa masih jauh dari yang diharapkan.
Lihat Juga :
