Disorot Dewan, TKSK di Makassar Tak Lagi Dilibatkan Data Warga Miskin
loading...
Keberadaan dan kinerja TKSK disorot DPRD Makassar, yang belakangan akhirnya diputuskan oleh Dinsos untuk tak lagi melibatkannya dalam pendataan warga miskin. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bekerja di bawah Dinas Sosial (Dinsos) Makassar disinyalir menjadi salah satu penyebab pendataan warga miskin tidak maksimal. Keberadaan dan kinerjanya pun disorot oleh DPRD Makassar.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Yeni Rahman, mengungkapkan regulasi terkait TKSK perlu direvisi sebab menjadi sumber masalah kekacauan data warga penerima bantuan.
"Ini memang perlu kita revisi karena ini sumber masalah. TKSK itu rata-rata ibu-ibu dan kalau ibu-ibu yang mendata, terlalu besar conflict interest-nya. Kalau dia tidak suka dengan satu orang, dia tidak mau data," kata dia.
"Jadi kalau saya, kalau memang memungkinkan dan ada regulasinya, kita berdayakan saja anak muda. Karena kalau anak muda itu tidak ada dendam-dendamnya, tidak pakai baper (bawa perasaan)," imbuh Yeni.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, TKSK yang diterjunkan ke lapangan juga seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk mengedukasi warga. Namun yang terjadi, tidak jarang TKSK justru bertindak memperkaya diri sendiri.
"Lucunya memang pendata TKSK itu rata-rata orang yang masih kurang kapasitasnya. Padahal harusnya mereka itu juga memberikan edukasi. Bukan untuk memperkaya diri. Memang dikatakan TKSK itu tidak punya gaji tapi lebih banyak tipnya. Ini fakta di lapangan," tuturnya.
Oleh karena itu, Yeni meminta ketegasan Dinas Sosial terkait hal ini dengan meminta petunjuk dari Kementerian Sosial. Selain itu, data warga miskin juga turut disorot olehnya. Menurutnya, dari tahun ke tahun data kemiskinan selalu bermasalah. Menurutnya, hal ini disebabkan lantaran adanya beragam persepsi terkait kategori miskin.
"Kita harus punya kesepahaman bersama yang mana masuk kategori miskin. Karena kalau berdasarkan bps itu beda, berdasarkan agama juga beda. Tetapi karena kita berada di Makassar, ini harus clear. Yang mana dikatakan miskin sehingga masyarakat di bawah tidak saling ribut," tuturnya.
"Kalau memang nanti ada datanya, jangan hanya sampai di Dinsos. Kalau perlu di setiap kelurahan itu dipasang. Jadi semua bisa menilai dan mengawasi," tandas Yeni.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Yeni Rahman, mengungkapkan regulasi terkait TKSK perlu direvisi sebab menjadi sumber masalah kekacauan data warga penerima bantuan.
"Ini memang perlu kita revisi karena ini sumber masalah. TKSK itu rata-rata ibu-ibu dan kalau ibu-ibu yang mendata, terlalu besar conflict interest-nya. Kalau dia tidak suka dengan satu orang, dia tidak mau data," kata dia.
"Jadi kalau saya, kalau memang memungkinkan dan ada regulasinya, kita berdayakan saja anak muda. Karena kalau anak muda itu tidak ada dendam-dendamnya, tidak pakai baper (bawa perasaan)," imbuh Yeni.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, TKSK yang diterjunkan ke lapangan juga seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk mengedukasi warga. Namun yang terjadi, tidak jarang TKSK justru bertindak memperkaya diri sendiri.
"Lucunya memang pendata TKSK itu rata-rata orang yang masih kurang kapasitasnya. Padahal harusnya mereka itu juga memberikan edukasi. Bukan untuk memperkaya diri. Memang dikatakan TKSK itu tidak punya gaji tapi lebih banyak tipnya. Ini fakta di lapangan," tuturnya.
Oleh karena itu, Yeni meminta ketegasan Dinas Sosial terkait hal ini dengan meminta petunjuk dari Kementerian Sosial. Selain itu, data warga miskin juga turut disorot olehnya. Menurutnya, dari tahun ke tahun data kemiskinan selalu bermasalah. Menurutnya, hal ini disebabkan lantaran adanya beragam persepsi terkait kategori miskin.
"Kita harus punya kesepahaman bersama yang mana masuk kategori miskin. Karena kalau berdasarkan bps itu beda, berdasarkan agama juga beda. Tetapi karena kita berada di Makassar, ini harus clear. Yang mana dikatakan miskin sehingga masyarakat di bawah tidak saling ribut," tuturnya.
"Kalau memang nanti ada datanya, jangan hanya sampai di Dinsos. Kalau perlu di setiap kelurahan itu dipasang. Jadi semua bisa menilai dan mengawasi," tandas Yeni.
Lihat Juga :
