Disorot Dewan, TKSK di Makassar Tak Lagi Dilibatkan Data Warga Miskin
Kamis, 16 Juni 2022 - 15:32 WIB
loading...
Keberadaan dan kinerja TKSK disorot DPRD Makassar, yang belakangan akhirnya diputuskan oleh Dinsos untuk tak lagi melibatkannya dalam pendataan warga miskin. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bekerja di bawah Dinas Sosial (Dinsos) Makassar disinyalir menjadi salah satu penyebab pendataan warga miskin tidak maksimal. Keberadaan dan kinerjanya pun disorot oleh DPRD Makassar.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Yeni Rahman, mengungkapkan regulasi terkait TKSK perlu direvisi sebab menjadi sumber masalah kekacauan data warga penerima bantuan.
Baca Juga: Rakor Program Penanganan Fakir Miskin, Ini Pesan Sekprov Sulsel
"Ini memang perlu kita revisi karena ini sumber masalah. TKSK itu rata-rata ibu-ibu dan kalau ibu-ibu yang mendata, terlalu besar conflict interest-nya. Kalau dia tidak suka dengan satu orang, dia tidak mau data," kata dia.
"Jadi kalau saya, kalau memang memungkinkan dan ada regulasinya, kita berdayakan saja anak muda. Karena kalau anak muda itu tidak ada dendam-dendamnya, tidak pakai baper (bawa perasaan)," imbuh Yeni.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, TKSK yang diterjunkan ke lapangan juga seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk mengedukasi warga. Namun yang terjadi, tidak jarang TKSK justru bertindak memperkaya diri sendiri.
"Lucunya memang pendata TKSK itu rata-rata orang yang masih kurang kapasitasnya. Padahal harusnya mereka itu juga memberikan edukasi. Bukan untuk memperkaya diri. Memang dikatakan TKSK itu tidak punya gaji tapi lebih banyak tipnya. Ini fakta di lapangan," tuturnya.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Yeni Rahman, mengungkapkan regulasi terkait TKSK perlu direvisi sebab menjadi sumber masalah kekacauan data warga penerima bantuan.
Baca Juga: Rakor Program Penanganan Fakir Miskin, Ini Pesan Sekprov Sulsel
"Ini memang perlu kita revisi karena ini sumber masalah. TKSK itu rata-rata ibu-ibu dan kalau ibu-ibu yang mendata, terlalu besar conflict interest-nya. Kalau dia tidak suka dengan satu orang, dia tidak mau data," kata dia.
"Jadi kalau saya, kalau memang memungkinkan dan ada regulasinya, kita berdayakan saja anak muda. Karena kalau anak muda itu tidak ada dendam-dendamnya, tidak pakai baper (bawa perasaan)," imbuh Yeni.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, TKSK yang diterjunkan ke lapangan juga seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk mengedukasi warga. Namun yang terjadi, tidak jarang TKSK justru bertindak memperkaya diri sendiri.
"Lucunya memang pendata TKSK itu rata-rata orang yang masih kurang kapasitasnya. Padahal harusnya mereka itu juga memberikan edukasi. Bukan untuk memperkaya diri. Memang dikatakan TKSK itu tidak punya gaji tapi lebih banyak tipnya. Ini fakta di lapangan," tuturnya.
Lihat Juga :
