Gencar Lakukan Reformasi Birokrasi, Pemprov Jabar Klaim Hemat Anggaran 30 Persen

Rabu, 15 Juni 2022 - 14:17 WIB
loading...
Gencar Lakukan Reformasi Birokrasi, Pemprov Jabar Klaim Hemat Anggaran 30 Persen
Pemprov Jabar gencar melaksanakan reformasi birokrasi dalam struktur organisasi birokrasinya. Foto/Ilustrasi/Dok
A A A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat gencar melaksanakan reformasi birokrasi dalam struktur organisasi birokrasinya. Kali ini, Pemprov Jabar akan kembali melaksanakan penyesuaian reformasi birokrasi fase kedua pada jabatan fungsional.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Jabar Punya Informasi (JAPRI) tentang Penyederhanaan Birokrasi yang digelar di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (14/6/2022) kemarin.



Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, jumlah jabatan fungsional yang akan disesuaikan pada fase kedua ini sebanyak 1.368 jabatan eselon III dan IV. Baca juga: Stafsus Menkumham Ingatkan Pentingnya Implementasi Reformasi Birokrasi

Dia menuturkan, penyegaran birokrasi fase kedua ini semula dijadwalkan pada 31 Mei 2022. Namun, karena satu dan lain hal, pelaksanaan diundur beberapa pekan ke depan.

"Pada 31 Desember 2021 kita sudah menyelesaikan penilaian birokrasi fase pertama di Jawa Barat kurang lebih 345 jabatan. Rencananya ada penyegaran birokrasi fase kedua tahun ini. Kemungkinan dilaksanakan minggu ini atau minggu depan. Jumlahnya ada 1.368, jadi lebih banyak lagi," kata Setiawan dalam keterangan resminya, Rabu (15/6/2022).

Setiawan berharap, melalui penyegaran ini, struktur kepegawaian Pemprov Jabar akan lebih lengkap. Adapun penyesuaian jabatan fungsional ini akan dibuka hingga Desember 2022.

"Tadi disampaikan melalui instruksi Mendagri, seandainya ada jabatan-jabatan fungsional yang masih belum pas, maka diberikan kesempatan sampai dengan akhir Desember 2022 untuk disesuaikan kembali sesuai dengan kompetensi masing-masing," papar Setiawan.

Dia juga mengatakan, pada reformasi birokrasi ini, selain penyederhanaan jabatan eselon IV dan sebagian eselon III, juga akan ada jabatan baru yang khusus menggantikan fungsi administrator dan pengelolaan keuangan.

"Ada jenis jabatan baru yang memang akan menggantikan fungsi-fungsi administrator pengelolaan keuangan, namanya Kabag TU (Kepala Bagian Tata Usaha) di masing-masing biro," tuturnya.Baca juga: Tingkatkan Reformasi Birokrasi, Chaidir Terapkan Sistem Merit Manajemen ASN
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2411 seconds (10.101#12.26)