Gencar Lakukan Reformasi Birokrasi, Pemprov Jabar Klaim Hemat Anggaran 30 Persen

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat gencar melaksanakan reformasi birokrasi dalam struktur organisasi birokrasinya. Kali ini, Pemprov Jabar akan kembali melaksanakan penyesuaian reformasi birokrasi fase kedua pada jabatan fungsional.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Jabar Punya Informasi (JAPRI) tentang Penyederhanaan Birokrasi yang digelar di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (14/6/2022) kemarin.



Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, jumlah jabatan fungsional yang akan disesuaikan pada fase kedua ini sebanyak 1.368 jabatan eselon III dan IV.

Dia menuturkan, penyegaran birokrasi fase kedua ini semula dijadwalkan pada 31 Mei 2022. Namun, karena satu dan lain hal, pelaksanaan diundur beberapa pekan ke depan.

"Pada 31 Desember 2021 kita sudah menyelesaikan penilaian birokrasi fase pertama di Jawa Barat kurang lebih 345 jabatan. Rencananya ada penyegaran birokrasi fase kedua tahun ini. Kemungkinan dilaksanakan minggu ini atau minggu depan. Jumlahnya ada 1.368, jadi lebih banyak lagi," kata Setiawan dalam keterangan resminya, Rabu (15/6/2022).

Setiawan berharap, melalui penyegaran ini, struktur kepegawaian Pemprov Jabar akan lebih lengkap. Adapun penyesuaian jabatan fungsional ini akan dibuka hingga Desember 2022.

"Tadi disampaikan melalui instruksi Mendagri, seandainya ada jabatan-jabatan fungsional yang masih belum pas, maka diberikan kesempatan sampai dengan akhir Desember 2022 untuk disesuaikan kembali sesuai dengan kompetensi masing-masing," papar Setiawan.

Dia juga mengatakan, pada reformasi birokrasi ini, selain penyederhanaan jabatan eselon IV dan sebagian eselon III, juga akan ada jabatan baru yang khusus menggantikan fungsi administrator dan pengelolaan keuangan.

"Ada jenis jabatan baru yang memang akan menggantikan fungsi-fungsi administrator pengelolaan keuangan, namanya Kabag TU (Kepala Bagian Tata Usaha) di masing-masing biro," tuturnya.Baca juga: Tingkatkan Reformasi Birokrasi, Chaidir Terapkan Sistem Merit Manajemen ASN

Dia menegaskan, penyederhanaan birokrasi ini tidak berhubungan dengan penghapusan tenaga honorer, maupun pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, terkait pengangkatan PPPK di lingkungan Pemprov Jabar, pihaknya masih melakukan pemetaan sekaligus penghitungan jumlah honorer yang ada dengan pendataan terakurat, agar tenaga honorer dapat terdata dan disesuaikan dengan keahliannya.

"Ini tidak ada kaitannya dengan penghapusan honorer. Ini murni bagaimana menyederhanakan dari jabatan struktural menjadi fungsional. Jadi saat ini kita sedang memetakan seluruh honorer yang ada untuk mengetahui keahliannya itu di mana saja. Jumlah totalnya masih di inventarisir," jelasnya.

Lebih lanjut Setiawan mengatakan, penyederhanaan birokrasi dan perubahan tata kerja di lingkungan Pemprov Jabar mampu menghemat anggaran hingga 30 persen. Menurut Setiawan, penyederhanaan tak cukup hanya dilakukan pada struktur organisasi birokrasi, tetapi juga terhadap cara dan tata kerja aparatur sipil negara (ASN).

"Pemprov Jabar mampu menghemat anggaran hingga 30 persen. Misalnya untuk anggaran makan minum, tempat rapat, perjalanan dinas dan lain-lain, dengan teknologi, itu sekarang bisa dikurangi," terangnya.