Wagub Banten Minta Tambahan Kuoata Bansos Ditambah
Selasa, 23 Juni 2020 - 23:57 WIB
loading...
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan perlu ditambahkan kuota bantuan sosial pemerintah pusat kepada Provinsi Banten. (Foto/SINDOnews/Teguh Mahardika)
A
A
A
SERANG - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan perlu ditambahkan kuota bantuan sosial pemerintah pusat kepada Provinsi Banten.
Hal disampaikan saat menyambut Ketua DPR Puan Maharani dalam acara pembagian bantuan sosial tunai Kementerian Sosial tahun 2020 di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/6/2020).
Turut dalam rombongan Ketua DPR, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. "Penambahan kuota penerima bantuan sosial tunai ini sangat diperlukan saat ini kaitannya dengan kondisi pandemi Covid 19," kata dia. (BACA JUGA: Pasien COVID-19 Meninggal di Bandung Lebih Banyak Terjadi Sebelum PSBB)
Menurut Wagub, wilayah Kabupaten Tangerang termasuk daerah di Banten yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Hal itu mengingat, Kabupaten Tangerang adalah wilayah industri.
Nah,dengan adanya pandemi Covid-19 ini banyak industri yang mengurangi aktivitasnya sehingga berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja.
Wagub menerangkan, Pemprov Banten memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap resiko sosial sebagai akibat wabah COVID-19.
Alokasi awal sampai saat ini telah mencapai 421.177 kepala keluarga (KK) yang terdampak COVID-19 di Provinsi Banten. Jumlah penerima JPS tersebut, kata Wagub, berasal dari data Non DTKS (Diluar Data Terpadu kesejahteraan sosial).
"Namun termasuk dalam kelompok masyarakat rentan terhadap resiko sosial sebagai akibat wabah COVID 19," imbuhnya. (BACA JUGA: Survei Solo Raya Polling, Duet Gibran-Purnomo Bisa Menang Telak)
Puan Maharani sendiri dalam sambutannya mengaku, kehadirannya adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR. "DPR mempunyai tugas pengawasan. Jadi kami ingin memastikan, apakah anggaran negara yang sekian rupiah itu sampai dengan benar dan tepat kepada masyarakat sebagaimana dimaksudkan oleh pemerintah," katanya.
Hal disampaikan saat menyambut Ketua DPR Puan Maharani dalam acara pembagian bantuan sosial tunai Kementerian Sosial tahun 2020 di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/6/2020).
Turut dalam rombongan Ketua DPR, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. "Penambahan kuota penerima bantuan sosial tunai ini sangat diperlukan saat ini kaitannya dengan kondisi pandemi Covid 19," kata dia. (BACA JUGA: Pasien COVID-19 Meninggal di Bandung Lebih Banyak Terjadi Sebelum PSBB)
Menurut Wagub, wilayah Kabupaten Tangerang termasuk daerah di Banten yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Hal itu mengingat, Kabupaten Tangerang adalah wilayah industri.
Nah,dengan adanya pandemi Covid-19 ini banyak industri yang mengurangi aktivitasnya sehingga berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja.
Wagub menerangkan, Pemprov Banten memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap resiko sosial sebagai akibat wabah COVID-19.
Alokasi awal sampai saat ini telah mencapai 421.177 kepala keluarga (KK) yang terdampak COVID-19 di Provinsi Banten. Jumlah penerima JPS tersebut, kata Wagub, berasal dari data Non DTKS (Diluar Data Terpadu kesejahteraan sosial).
"Namun termasuk dalam kelompok masyarakat rentan terhadap resiko sosial sebagai akibat wabah COVID 19," imbuhnya. (BACA JUGA: Survei Solo Raya Polling, Duet Gibran-Purnomo Bisa Menang Telak)
Puan Maharani sendiri dalam sambutannya mengaku, kehadirannya adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR. "DPR mempunyai tugas pengawasan. Jadi kami ingin memastikan, apakah anggaran negara yang sekian rupiah itu sampai dengan benar dan tepat kepada masyarakat sebagaimana dimaksudkan oleh pemerintah," katanya.
(vit)
Lihat Juga :
