Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Peranginangin Jadi Tersangka Kepemilikan Satwa Dilindungi
Kamis, 09 Juni 2022 - 20:11 WIB
loading...
Bupati Langkat Nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin jadi tersangka kepemilikan satwa dilindungi yang ditangani Balai Penegakkan KLHK Wilayah Sumatera Utara. Foto/SINDOnews/Sutikno
A
A
A
MEDAN - Bupati Langkat Nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin alias Cana kembali menjadi tersangka. Cana jadi tersangka kepemilikan satwa dilindungi yang ditangani Balai Penegakkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera Utara.
Diketahui sebelumnya cana tekah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK, kemudian kasus tindak pidana perdagangan orang pada praktik kerangkeng manusia yang ditangani Kepolisian.
Baca juga: Ini Penampakan Kerangkeng Manusia yang Dibangun Bupati Langkat
Kepala Balai Gakum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan mengatakan penetapan Cana sebagai tersangka diilakukan setelah pihaknya melaksanakan gelar perkara bersama Balai Besar KSDA Sumut dan Polda Sumut pada Rabu, (8/6/2022).
"Iya benar, sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Subhan kepada MPI, Kamis (9/6/2022).
Saat ini, kata Subhan, tersangka Cana merupakan tahanan KPK dalam perkara tindak pidana korupsi. Sehingga Penyidik Balai Gakkum KLHK akan berkoordinasi dengan KPK RI untuk dapat melanjutkan pemeriksaannya sebagai tersangka.
"Tersangka TRP kini terancam dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta," jelasnya.
Baca juga: Bupati Langkat Nonaktif Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kerangkeng Manusia
Kasus kepemilikan satwa dilindungi ini bermula ketika petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam mendapat perintah untuk melakukan pengambilan satwa liar di rumah pribadi Cana di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 25 Januari 2022 lalu.
Saat itu dari rumah Cana ditemukan 1 ekor orangutan Sumatera, 1 ekor elang brontok fase terang, 2 ekor beo, 2 ekor jalak Bali dan 1 ekor monyet hitam Sulawesi.
Pada saat dilakukan konfirmasi dengan penanggung jawab satwa, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang sehingga keseluruhan satwa tersebut diamankan dan dibawa oleh petugas.
Terhadap barang bukti berupa 1 ekor elang brontok fase terang, 2 ekor beo, 2 ekor jalak bali dan 1 ekor monyet hitam Sulawesi telah direhabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa Sibolangit. Sedangkan 1 ekor orangutan Sumatera direhabilitasi di Pusat Karantina Orangutan Sumatera.
Selanjutnya Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera melakukan penyidikan lebih lanjut untuk menentukan tersangka dari pada kasus ini.
"Saat ini, penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera masih terus berkoordinasi dengan Polda Sumut untuk menyempurnakan berkas perkara. Ini merupakan hasil kolaborasi antara Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera dengan Balai Besar KSDA Sumut serta POLDA Sumut dalam memberantas kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi Undang-Undang,” pungkas Subhan.
Diketahui sebelumnya cana tekah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK, kemudian kasus tindak pidana perdagangan orang pada praktik kerangkeng manusia yang ditangani Kepolisian.
Baca juga: Ini Penampakan Kerangkeng Manusia yang Dibangun Bupati Langkat
Kepala Balai Gakum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan mengatakan penetapan Cana sebagai tersangka diilakukan setelah pihaknya melaksanakan gelar perkara bersama Balai Besar KSDA Sumut dan Polda Sumut pada Rabu, (8/6/2022).
"Iya benar, sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Subhan kepada MPI, Kamis (9/6/2022).
Saat ini, kata Subhan, tersangka Cana merupakan tahanan KPK dalam perkara tindak pidana korupsi. Sehingga Penyidik Balai Gakkum KLHK akan berkoordinasi dengan KPK RI untuk dapat melanjutkan pemeriksaannya sebagai tersangka.
"Tersangka TRP kini terancam dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta," jelasnya.
Baca juga: Bupati Langkat Nonaktif Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kerangkeng Manusia
Kasus kepemilikan satwa dilindungi ini bermula ketika petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam mendapat perintah untuk melakukan pengambilan satwa liar di rumah pribadi Cana di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 25 Januari 2022 lalu.
Saat itu dari rumah Cana ditemukan 1 ekor orangutan Sumatera, 1 ekor elang brontok fase terang, 2 ekor beo, 2 ekor jalak Bali dan 1 ekor monyet hitam Sulawesi.
Pada saat dilakukan konfirmasi dengan penanggung jawab satwa, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang sehingga keseluruhan satwa tersebut diamankan dan dibawa oleh petugas.
Terhadap barang bukti berupa 1 ekor elang brontok fase terang, 2 ekor beo, 2 ekor jalak bali dan 1 ekor monyet hitam Sulawesi telah direhabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa Sibolangit. Sedangkan 1 ekor orangutan Sumatera direhabilitasi di Pusat Karantina Orangutan Sumatera.
Selanjutnya Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera melakukan penyidikan lebih lanjut untuk menentukan tersangka dari pada kasus ini.
"Saat ini, penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera masih terus berkoordinasi dengan Polda Sumut untuk menyempurnakan berkas perkara. Ini merupakan hasil kolaborasi antara Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera dengan Balai Besar KSDA Sumut serta POLDA Sumut dalam memberantas kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi Undang-Undang,” pungkas Subhan.
(shf)
Lihat Juga :
