Pemkot Surabaya Diduga Sembunyikan Data Korban Meninggal PDP

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menjadi sorotan publik. Penyebabnya selama berbulan-bulan menulis data kematian pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 hanya berhenti di angka tiga orang saja.

Padahal di daerah mana pun jumlah PDP ini hampir sama yang meninggal dengan jumlah konfirmasi positif. Yakni, tembus ratusan orang. (Baca juga: Banyak Data Konfirmasi Covid-19 Tak Valid Dikembalikan ke Pemprov )

Apalagi di Kota Surabaya dimana jumlah kasus positif sudah mencapai 4.771 pada Senin (22/6) malam. Sementara yang sembuh sudah 1.631 orang dan meninggal akibat positif COVID-19, 359 orang.

Seorang jurnalis senior Ahmad Arif menyoroti hal ini melalui akun twitter miliknya. "Kira-kira bu Risma tahu nggak ya, ada 676 PDP dan 43 ODP di Kota Surabaya yg telah meninggal (data Minggu, 22/6)? Karena yg dilaporkan di laman resmi Gugus Jatim hanya ada 3 PDP meninggal," tulisnya.

Dalam tweet-nya Ahmad Arif kembali menjelaskan bahwa dalam sehari ada 20 PDP meninggal di rumah sakit Surabaya. "Yang jelas hasil test belum keluar atau belum dites sudah meninggal. Artinya apa? Tes masih kurang," tegasnya. “Kalau selisih satu atau dua mungkin salah input, kalau ratusan,” tanyanya.

Tidak lama berselang akun Twitter Pemkot Surabaya, Bangga Surabaya kemudian melakukan klarifikasi dan mengakui ada kesalahan. Dengan menulis jika PDP COVID-19 meninggal sebanyak 386 orang.

"Kami memohon maaf telah terjadi kesalahan penyampaian informasi data PDP meninggal dan ODP meninggal di website lawan COVID-19," tulis twitter Bangga Surabaya, Senin (22/6).

Terkait data ini juga sebelumnya Pemkot Surabaya mengklaim paling faktual. Bahkan, pemkot pernah berani menuding instansi lain di atasnya seperti Pemprov Jatim tak begitu akurat dan ada selisih hingga 50 persen lebih. Namun, ini juga dibantah oleh pemprov yang menyatakan data susah sesuai by name dan by address.

Media ini kemudian melakukan konfirmasi terhadap Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya M Fikser. Namun untuk yang kesekian kalinya telepon serta pesan singkat yang dikirim tidak berbalas.

Adanya dugaan manipulasi data ini juga disoroti oleh salah satu redaktur media opini Ajeng Rizka di Mojok.co.

Menurut dia, sementara belakangan ini banyak pemerintah daerah yang seolah berlomba-lomba meraih status zona hijau di daerah masing-masing. Terlepas dari motif politik dan kaitannya dengan Pilkada, zona hijau sama sekali bukan sebuah prestasi.

"Angka PDP meninggal seringkali diabaikan dengan memanfaatkan jeda hasil swab test dan seolah jumlah kasus yang sedikit menjadi pelipur lara masyarakat. Asal suatu daerah sudah zona hijau, lalu semua kembali bersenang-senang, berkegiatan seperti biasa, dan abai protokol kesehatan," tulis dia.