Menko PMK Tegaskan Tak Ada Dana Haji untuk Infrastruktur, Pemerintah Justru Nomboki

Senin, 23 Mei 2022 - 11:16 WIB
loading...
Menko PMK Tegaskan Tak...
Menko PMK uhadjir Effendy tegaskan pemerintah mensubsidi ongkos haji.Foto/ist
A A A
MALANG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan pemerintah selama ini kerap kali nombok atau mensubsidi ongkos haji . Ongkos ibadah haji disebut Muhadjir disubsidi pemerintah hampir setengahnya lebih.

"Jadi pemerintah selalu mensubsidi karena biaya haji itu sekitar sebetulnya nilainya di atas Rp 70 juta, bahkan Rp 80 juta sekian, jadi sebetulnya masyarakat harus diberi pemahaman bahwa pemerintah selalu mensubsidi untuk ongkos haji," ucap Muhadjir Effendy saat di Malang, Minggu malam (22/5/2022).

Baca juga: Mencekam! Bentrok 2 Perguruan Silat Pecah di Madiun, Massa Saling Serang Pakai Batu

Muhadjir mengakui, saat ini dana haji tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) melainkan melalui badan pengelola sendiri bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Maka ketika subsidi itu tak cukup BPKH sendiri juga harus mencarikan sumber dana lain untuk membantu subsidi pembiayaan haji, yang diberikan oleh pemerintah.

"BPKH itu dan BPKH berusaha untuk menutup itu melalui investasi, diinvestasikan tapi itu sangat tidak cukup belum bisa mengcover kekurangan biaya haji itu," ujarnya.

Di sisi lain, setiap tahun sebetulnya ongkos haji mengalami kenaikan, di samping pemerintah harus menanggung beban inflasi dari pembayaran ongkos haji. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mencontohkan ongkos ibadah haji yang dibayar lima tahun lalu dengan saat ini secara ekonomi berbeda, pasalnya dana yang dibayarkan tersebut harus terkena dampak inflasi.

"Sekarang ini inflasi pun nggak terhitung dengan ongkos haji yang tidak secara periodik tidak ada kenaikan, itu menyebabkan pemerintah menanggung beban inflasi," kata dia.



Maka Muhadjir menegaskan, tak benar bila ada informasi ongkos dana haji digunakan pemerintah pusat untuk pembangunan sejumlah infrastruktur. Alhasil demi mengurangi besarnya subsidi, ia sempat memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo agar membahas lebih lanjut mengevaluasi ongkos dana haji setiap tahunnya.

"Tidak benar ada isu uang haji ada dipakai untuk membangun infrastruktur itu tidak ada. Malah kita selama ini nomboki ini," tandasnya.
(msd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
TNI Hidupkan Desa yang...
TNI Hidupkan Desa yang Lama 'Mati Suri' di Pedalaman Jambi
Turun ke Lapangan, Danrem...
Turun ke Lapangan, Danrem 042/Gapu Pastikan TMMD Tepat Sasaran
Konser Hey Slank di...
Konser Hey Slank di Malang: Gebrakan Social Movements ala HS
Infrastruktur Terputus,...
Infrastruktur Terputus, Ary Buraen Turun Tangan dan Dorong Pemda Kupang Bergerak Cepat
Gubernur Sultra Dukung...
Gubernur Sultra Dukung Pembinaan Atlet, Revitalisasi Infrastruktur Olahraga Dianggarkan
Rampung Dibangun, Jembatan...
Rampung Dibangun, Jembatan Modular Kodim 0208/Asahan Buka Akses Dua Desa Silau Laut
Menteri PU Tinjau IPTC,...
Menteri PU Tinjau IPTC, Nindya Karya Dukung Penambahan Fasilitas Atlet Difabel
Diserbu 3.800 Pengunjung,...
Diserbu 3.800 Pengunjung, PINDEX 2026 Disambut Antusias
Respons Permintaan Tinggi,...
Respons Permintaan Tinggi, Telkom Akselerasi Ekspansi Kapasitas NeutraDC Batam
Rekomendasi
The Rain Ajak Pengunjung...
The Rain Ajak Pengunjung PRJ 2026 Bernostalgia lewat Lagu 'Di Perantauan'
Mutasi TNI: Marsdya...
Mutasi TNI: Marsdya M. Khairil Lubis Jabat Dansesko TNI, Marsda Muzafar Jadi Pangkogabwilhan II
Indonesia Raih Komitmen...
Indonesia Raih Komitmen Pendanaan AIIB USD17 Miliar, Bukti Kepercayaan pada Fiskal RI
Berita Terkini
Akses Masuk Kawasan...
Akses Masuk Kawasan GBK Dibatasi Jelang Eksekusi Hotel Sultan
Jelang Eksekusi Hotel...
Jelang Eksekusi Hotel Sultan, Spanduk Penolakan hingga Kawat Berduri Terpasang di Sekitar Lokasi
3.161 Personel Gabungan...
3.161 Personel Gabungan Disiagakan Jelang Eksekusi Hotel Sultan Hari Ini
Muktamar ke-35 NU, Syaifuloh...
Muktamar ke-35 NU, Syaifuloh Yusuf Sebut Gus Salam Layak Jadi Ketum PBNU
BMKG: Indonesia Bagian...
BMKG: Indonesia Bagian Selatan Makin Kering, Musim Kemarau Meluas
BMKG Catat 612 Gempa...
BMKG Catat 612 Gempa Susulan Guncang Sulteng usai Gempa Besar M6,7
Infografis
Tak Ada Lagi Alasan...
Tak Ada Lagi Alasan Tunda Penangkapan ICC kepada Netanyahu
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved