DPRD Wajo Bakal Panggil Dishub untuk Bahas Kebocoran PAD Parkir
Senin, 22 Juni 2020 - 13:55 WIB
loading...
Anggota Komisi III DPRD Wajo, Mustafa. Foto: Sindonews/Reza Pahlevi
A
A
A
WAJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo , bakal memanggil Dinas Perhubungan (Dishub), terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi parkir yang diduga mengalami kebocoran.
Hal tersebut diungkapkan oleh, Anggota Komisi III DPRD Wajo , Mustafa. Ia mengatakan, pengelolaan retribusi parkir sebagai penunjang PAD dinilai tidak transparan, sebab saat rapat bersama mitra kerja Komisi III, Dishub tidak mampu menggambarkan secara rinci realisasi PAD dari sektor retribusi parkir.
Baca Juga: Proyek Jalan di Kecamatan Sajoangin Disebut Asal Jadi, Batu Tidak Ditanam
"Aneh juga Dishub sebagai pengelola distribusi parkir tidak mempunyai data realisasi ini berbahaya, sebab kalau tidak transparan PAD akan mengalami kebocoran," ujarnya, Senin (22/06/20).
Tidak hanya itu, sistem pengelolaan parkir yang melibatkan koordinator dalam mengelola distribusi parkir, menjadi pertanyaan.
"Saya kurang paham koordinator yang dimaksud, apakah pegawai Dishub sendiri atau swasta. Dishub seharusnya punya perencanaan matang dalam mengelolah retribusi parkir, dan itu sangat simpel, berapa jumlah titik, berapa target dan berapa realisasinya," jelasnya anggota DPRD Wajo dari Fraksi Gerindra.
Baca Juga: Legislator Wajo Kritik Kinerja Direktur RSUD Siwa Tangani Pandemi Covid-19 (ADV)
Hal tersebut diungkapkan oleh, Anggota Komisi III DPRD Wajo , Mustafa. Ia mengatakan, pengelolaan retribusi parkir sebagai penunjang PAD dinilai tidak transparan, sebab saat rapat bersama mitra kerja Komisi III, Dishub tidak mampu menggambarkan secara rinci realisasi PAD dari sektor retribusi parkir.
Baca Juga: Proyek Jalan di Kecamatan Sajoangin Disebut Asal Jadi, Batu Tidak Ditanam
"Aneh juga Dishub sebagai pengelola distribusi parkir tidak mempunyai data realisasi ini berbahaya, sebab kalau tidak transparan PAD akan mengalami kebocoran," ujarnya, Senin (22/06/20).
Tidak hanya itu, sistem pengelolaan parkir yang melibatkan koordinator dalam mengelola distribusi parkir, menjadi pertanyaan.
"Saya kurang paham koordinator yang dimaksud, apakah pegawai Dishub sendiri atau swasta. Dishub seharusnya punya perencanaan matang dalam mengelolah retribusi parkir, dan itu sangat simpel, berapa jumlah titik, berapa target dan berapa realisasinya," jelasnya anggota DPRD Wajo dari Fraksi Gerindra.
Baca Juga: Legislator Wajo Kritik Kinerja Direktur RSUD Siwa Tangani Pandemi Covid-19 (ADV)
(agn)
Lihat Juga :
