Anggota DPRD Indramayu Dalang Bentrok Lahan Tebu Jatitujuh Dituntut 12 Tahun Penjara
Kamis, 12 Mei 2022 - 22:06 WIB
loading...
Sidang terhadap anggota DPRD Indramayu, Taryadi yang menjadi terdakwa karena mendalangi bentrok petani di Lahan Tebu Jatitujuh. Taryadi dituntut hukuman 12 tahun penjara. Foto/MPI/Andrian Supendi
A
A
A
INDRAMAYU - Anggota DPRD Indramayu, Taryadi yang menjadi terdakwa karena mendalangi bentrok petani di Lahan Tebu Jatitujuh hingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia dituntut hukuman 12 tahun penjara.
Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu dalam sidang di Pengadilan Negeri Indramayu, Kamis (12/5/2022).
Baca juga: Bentrok 2 Kelompok Petani di Majalengka, 24 Pelaku Diamankan Salah Satunya Anggota DPRD
Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Indramayu, M Ichsan menjelaskan, beberapa hal yang memberatkan Taryadi sehingga dituntut 12 tahun hukuman penjara salah satunya dikarenakan terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
"Hal-hal yang memberatkan terdakwa di antaranya adalah telah meresahkan masyarakat dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, kemudian terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Selain itu, terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang seharusnya menjadi tauladan pada masyarakat, namun kenyataannya malah sebaliknya," paparnya.
Taryadi dijerat Pasal 170 ayat (2) ke-3 tentang penyalahgunaan kekuasaan atau memberikan kesempatan dan sarana dengan sengaja menghancurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan menggunakan kekerasan bersama terhadap orang atau kekerasan mengakibatkan maut.
Oleh karena itu Taryadi dituntut pidana hukuman selama 12 tahun penjara.
Baca juga: Tiduri PNS Selingkuhan hingga Punya Anak, Suami Polwan Briptu Suci Dicopot dari Jabatannya
M Ichsan juga menegaskan, bahwa suasana proses sidang Taryadi yang selama ini selalu dipenuhi oleh massa yang pendukung terdakwa tidak mempengaruhi jaksa penuntut umum dalam memberi tuntutan.
"Tidak mempengaruhi, kalau dibilang ramai bukan hanya dari pihak pelaku. Sebenarnya pihak korban juga resah, hanya saja karena mereka mempercayakan kepada aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Indramayu, sehingga tidak membuat kerumunan," ungkapnya.
Sedangkan Badan Hukum dan Pengamanan Partai Daerah, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Ahmad Yani yang menjadi kuasa hukum terdakwa pada perkara tersebut merasa keberatan dengan tuntutan dari JPU.
"Tuntutan JPU sangat berat, karena disatu sisi beliau juga pejuang buat masyarakat, walaupun notabenenya substansif seperti itu. Tapi kita biarkan agar mekanisme hukum berjalan karena JPU juga punya hak," tuturnya.
Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Indramayu, Wimmi D Simarmata, mengungkapkan bahwa sidang perkara dengan terdakwa Taryadi akan dilanjutkan 2 minggu kedepan.
"Sidang perkara dengan terdakwa Taryadi akan dilanjutkan 2 minggu kedepan yaitu pada Rabu 22 Mei 2022 dengan agenda Pledoi atau pembelaan," ujarnya.
Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu dalam sidang di Pengadilan Negeri Indramayu, Kamis (12/5/2022).
Baca juga: Bentrok 2 Kelompok Petani di Majalengka, 24 Pelaku Diamankan Salah Satunya Anggota DPRD
Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Indramayu, M Ichsan menjelaskan, beberapa hal yang memberatkan Taryadi sehingga dituntut 12 tahun hukuman penjara salah satunya dikarenakan terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
"Hal-hal yang memberatkan terdakwa di antaranya adalah telah meresahkan masyarakat dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, kemudian terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Selain itu, terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang seharusnya menjadi tauladan pada masyarakat, namun kenyataannya malah sebaliknya," paparnya.
Taryadi dijerat Pasal 170 ayat (2) ke-3 tentang penyalahgunaan kekuasaan atau memberikan kesempatan dan sarana dengan sengaja menghancurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan menggunakan kekerasan bersama terhadap orang atau kekerasan mengakibatkan maut.
Oleh karena itu Taryadi dituntut pidana hukuman selama 12 tahun penjara.
Baca juga: Tiduri PNS Selingkuhan hingga Punya Anak, Suami Polwan Briptu Suci Dicopot dari Jabatannya
M Ichsan juga menegaskan, bahwa suasana proses sidang Taryadi yang selama ini selalu dipenuhi oleh massa yang pendukung terdakwa tidak mempengaruhi jaksa penuntut umum dalam memberi tuntutan.
"Tidak mempengaruhi, kalau dibilang ramai bukan hanya dari pihak pelaku. Sebenarnya pihak korban juga resah, hanya saja karena mereka mempercayakan kepada aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Indramayu, sehingga tidak membuat kerumunan," ungkapnya.
Sedangkan Badan Hukum dan Pengamanan Partai Daerah, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Ahmad Yani yang menjadi kuasa hukum terdakwa pada perkara tersebut merasa keberatan dengan tuntutan dari JPU.
"Tuntutan JPU sangat berat, karena disatu sisi beliau juga pejuang buat masyarakat, walaupun notabenenya substansif seperti itu. Tapi kita biarkan agar mekanisme hukum berjalan karena JPU juga punya hak," tuturnya.
Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Indramayu, Wimmi D Simarmata, mengungkapkan bahwa sidang perkara dengan terdakwa Taryadi akan dilanjutkan 2 minggu kedepan.
"Sidang perkara dengan terdakwa Taryadi akan dilanjutkan 2 minggu kedepan yaitu pada Rabu 22 Mei 2022 dengan agenda Pledoi atau pembelaan," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
