Cari Solusi, Polda Papua Hadirkan Tokoh Pro dan Kontra DOB di FGD
Kamis, 28 April 2022 - 08:52 WIB
loading...
A
A
A
"Kami dari kepolisian menyampaikan bahwa pro dan kontra dalam kebijakan itu hal yang biasa. Namun kita dapat menyikapi dan menyampaikan bagaimana sudut pandang kita semua terhadap adanya kebijakan ini," kata Kompol Sujono.
Dirinya berharap, FGD yang diselenggarakan dapat menghasilkan solusi. Semua pihak yang hadir bisa menyampaikan argumennya, namun mesti dengan acuan data yang valid, sehingga diskusi benar-benar mendapat hasil.
Dosen Universitas Cendrawasih Prof Dr Melkias Hetharia, menyebut jika Otsus menekankan pada asas afirmasi, sehingga berbeda dengan daerah lain. Namun pertanyaannya apakah afirmasi itu berlaku selamanya.
"Orang Papua harusnya bisa bersaing. Otsus harus ada masa berlakunya, jangan seterusnya. Nanti kita bisa terbuai dan tidak mampu bersaing. Kita harus mampu, Papua harus bisa, Otsus ini jangan lagi lama-lama ada di Papua, itulah sebabnya ada UU keuangan dalam Otsus sampai tahun 2020, namun ternyata di Papua saat ini PAD masih rendah sehingga Otsus diperpanjang dan direvisi," ucapnya.
APBD Provinsi Papua Rp14 triliun, dana Otsus sekitar Rp8 triliun, Dana DPA hanya Rp6 triliun. Kenyataanya di kabupaten kota hanya sekita Rp300-Rp600 miliar saja dana yang diterima.
Dirinya berharap, FGD yang diselenggarakan dapat menghasilkan solusi. Semua pihak yang hadir bisa menyampaikan argumennya, namun mesti dengan acuan data yang valid, sehingga diskusi benar-benar mendapat hasil.
Dosen Universitas Cendrawasih Prof Dr Melkias Hetharia, menyebut jika Otsus menekankan pada asas afirmasi, sehingga berbeda dengan daerah lain. Namun pertanyaannya apakah afirmasi itu berlaku selamanya.
"Orang Papua harusnya bisa bersaing. Otsus harus ada masa berlakunya, jangan seterusnya. Nanti kita bisa terbuai dan tidak mampu bersaing. Kita harus mampu, Papua harus bisa, Otsus ini jangan lagi lama-lama ada di Papua, itulah sebabnya ada UU keuangan dalam Otsus sampai tahun 2020, namun ternyata di Papua saat ini PAD masih rendah sehingga Otsus diperpanjang dan direvisi," ucapnya.
APBD Provinsi Papua Rp14 triliun, dana Otsus sekitar Rp8 triliun, Dana DPA hanya Rp6 triliun. Kenyataanya di kabupaten kota hanya sekita Rp300-Rp600 miliar saja dana yang diterima.
Lihat Juga :
