Pengelolaan Venue PON Papua Akan Dilakukan BUMD, Perda Disiapkan

"Kami sama-sama dengan komisi V DPRP sempat melakukan studi ke Jakarta dan Palembang. Kami mendapatkan draft Jakabaring Sport City (JSC) yang dikelola BUMD. Venue yang dikelola BUMD ya Jakabaring, dan kami sudah dapatkan draftnya. Nah, berbicara BUMD maka perlu dapat kepastian hukum dalam bentuk Perda. Ini yang kita dorong segera," jelasnya.

Dikatakan, pentahapan untuk Perda pengelolaan venue oleh BUMD, saat ini masih pada tahap kajian naskah akademik yang dilakukan oleh Universitas Cenderawasih, termasuk pemberkasan sementara berjalan. Baca juga: PON XX Usai, Papua Dapat Hibah Tempat Olahraga Senilai Rp1,3 Triliun

"Nah Perda ini saya sudah laporkan ke Pak Sekda Provinsi Papua dan proses pembahasannya akan dibahas pada sidang non APBD pada APBD Perubahan tahun ini Oktober atau September. Tahapan akademik sudah dibantu Uncen dan sudah disusun draftnya mengikuti JSC. Kami juga berkoordinasi terus dengan Komisi V DPRP untuk membantu proses Perda ini. Kami butuh dukungan politik untuk itu," jelasnya.

Dia mengakui bahwa internal pemerintah masih ada pro kontra, antara BUMD atau BLUD. "Kalau BLUD ini pemerintah lepas tangan, sementara kondisi kita tidak seperti itu, karena tidak ada aktivitas ekonomi di sekitar venue. Yang sukses venue dikelola BLUD adalah GBK. Dengan kondisi venue saat ini, menurut kajian kami BUMD yang tepat," pungkasnya.