Dimarahi DPRD Lantaran TAPD Tak Hadir Bahas LKPj, Bupati Lampura: Saya Akan Panggil Mereka
Sabtu, 23 April 2022 - 10:53 WIB
loading...
Bupati Lampung Utara Budi Utomo menjadi bulan-bulanan anggota DPRD setempat saat sidang paripurna pembahasan LKPj Bupati tahun anggaran 2021, Jumat (22/4/2022). Foto SINDOnews
A
A
A
LAMPUNG UTARA - Bupati Lampung Utara (Lampura) Budi Utomo menjadi bulan-bulanan anggota DPRD setempat saat sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2021, Jumat (22/4/2022). Anggota dewan geram lantaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampura tidak hadir dalam rapat dengan pendapat (hearing) dengan DPRD.
Padahal, menurut dewan, hearing tesebut sangat krusial dalam rangka pembahasan LKPj. Imbas kekesalan itu, pembahasan LKPj ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Baca juga: Melawan saat Disergap, Cikwan Pencuri Pikap di Lampung Utara Terkapar Ditembak
“Kemarin, kami mengundang anak buah, pembantu-pembantu bupati yang tergabung dalam TAPD tidak ada yang datang, hanya diwakilkan Kabid dan Sekrtetaris. Ini yang kami sayangkan. Marwah DPRD tidak dihargai sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah,” ujar Thabrani Rajab, dari Anggota DPRD dari Fraksi PKB.
Dari hasil evaluasi terhadap dokumen LKPj yang diserahkan ke DPRD untuk dibahas, lanjut Thabrani, terdapat ketidaktransparan. Sebab dalam dokumen itu, tidak tercantum capaian kinerja yang dilakukan oleh bupati.
“Karena itu jangan sampai kami yang disalahkan karena tidak membahas LKPj ini. Kami menyerahkan kembali buku LKPj untuk diperbaiki, dan pembahasan ini kita tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” terang Thabrani.
Sebelumnya, Rahmat Hartono juga mengeluarkan kata-kata yang tak kalah menohok. “LKPj ini belum selesai dibahas. Bukan kami yang salah. TAPD sendiri diundang tidak hadir kemarin. Jangan nanti DPRD yang disalah dalam hal ini,” tegas Rahmat Hartono.
Senada dikemukakan, Neki Gunawan dari Fraksi Nasdem. Neki mengakui jika persoalan yang terjadi tak luput dari kesalahan Bupati. “Saya tidak semata-mata menyalahkan TAPD, tapi saya juga menyalahkan bupati. Sebab, tidak ada koordinasi yang baik antara TAPD dan bupati,” tegas Neki.
Sementara itu, Bupati Budi Utomo usai paripurna mengakui, dirinya tidak mengetahui jika TAPD tidak hadir dalam undangan pembahasan LKPj. Bupati mengatakan, dirinya akan panggil para TAPD. Baca juga: Berita Duka, Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahrizal Adhar Meninggal Dunia
“Saya kemarin ada kegiatan bersama gubernur di Bandar Lampung. Dan ternyata kemarin juga ada undangan yang mengundang TAPD. Saya juga tidak dikonfirmasi kenapa TAPD tidak hadir, dan baru tahu tadi (saat paripurna). Saya akan mengumpulkan TAPD guna pembahasan lebih lanjut,” singkatnya.
Padahal, menurut dewan, hearing tesebut sangat krusial dalam rangka pembahasan LKPj. Imbas kekesalan itu, pembahasan LKPj ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Baca juga: Melawan saat Disergap, Cikwan Pencuri Pikap di Lampung Utara Terkapar Ditembak
“Kemarin, kami mengundang anak buah, pembantu-pembantu bupati yang tergabung dalam TAPD tidak ada yang datang, hanya diwakilkan Kabid dan Sekrtetaris. Ini yang kami sayangkan. Marwah DPRD tidak dihargai sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah,” ujar Thabrani Rajab, dari Anggota DPRD dari Fraksi PKB.
Dari hasil evaluasi terhadap dokumen LKPj yang diserahkan ke DPRD untuk dibahas, lanjut Thabrani, terdapat ketidaktransparan. Sebab dalam dokumen itu, tidak tercantum capaian kinerja yang dilakukan oleh bupati.
“Karena itu jangan sampai kami yang disalahkan karena tidak membahas LKPj ini. Kami menyerahkan kembali buku LKPj untuk diperbaiki, dan pembahasan ini kita tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” terang Thabrani.
Sebelumnya, Rahmat Hartono juga mengeluarkan kata-kata yang tak kalah menohok. “LKPj ini belum selesai dibahas. Bukan kami yang salah. TAPD sendiri diundang tidak hadir kemarin. Jangan nanti DPRD yang disalah dalam hal ini,” tegas Rahmat Hartono.
Senada dikemukakan, Neki Gunawan dari Fraksi Nasdem. Neki mengakui jika persoalan yang terjadi tak luput dari kesalahan Bupati. “Saya tidak semata-mata menyalahkan TAPD, tapi saya juga menyalahkan bupati. Sebab, tidak ada koordinasi yang baik antara TAPD dan bupati,” tegas Neki.
Sementara itu, Bupati Budi Utomo usai paripurna mengakui, dirinya tidak mengetahui jika TAPD tidak hadir dalam undangan pembahasan LKPj. Bupati mengatakan, dirinya akan panggil para TAPD. Baca juga: Berita Duka, Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahrizal Adhar Meninggal Dunia
“Saya kemarin ada kegiatan bersama gubernur di Bandar Lampung. Dan ternyata kemarin juga ada undangan yang mengundang TAPD. Saya juga tidak dikonfirmasi kenapa TAPD tidak hadir, dan baru tahu tadi (saat paripurna). Saya akan mengumpulkan TAPD guna pembahasan lebih lanjut,” singkatnya.
(don)
Lihat Juga :
