Ranperda Pilkades Serentak di Maros Segera Rampung, Ini Poin-poin Perubahannya
Kamis, 21 April 2022 - 17:03 WIB
loading...
Ranperda Pilkades Serentak di Kabupaten Maros dilaporkan segera rampung. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAROS - Ranperda Pilkades Serentak di Kabupaten Maros dilaporkan segera rampung. Hingga kini, pihak pansus terus bekerja agar payung hukum pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa dapat segera tuntas.
Ketua Pansus Ranperda Pilkades , Abidin Said, mengungkapkan hingga saat ini pihaknya telah enam kali melakukan pembahasan ranperda tersebut. Bahkan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke kementerian guna membahas poin-poin ranperda. Sejauh ini, poin-poin ranperda makin mengerucut.
Baca Juga: Chaidir Harap Pilkades di Maros Sudah Berbasis Elektronik
"Salah satu isi poinnya, apabila jumlah bakal calon kepala desa lebih dari lima orang, maka diadakan seleksi tambahan. Itu untuk menggugurkan hingga mencapai lima orang, “ kata dia, Kamis (21/4/2022).
Selanjutnya, untuk penduduk yang berdomisili luar desa pun kini dapat mencalonkan menjadi kepala desa. Hal tersebut berbeda dengan ranperda pilkades lalu.
“Dulu yang boleh mencalonkan diri hanya orang yang berasal dari desa yang bersangkutan. Tapi sekarang sudah tidak dibatasi lagi. Bahkan yang berasal dari Papua pun boleh mencalonkan, nanti setelah terpilih baru dibuatkan pernyataan untuk menetap,” jelasnya.
Kemudian, jika sebelumnya ada maksimal umur 60 tahun, sekarang tidak ada lagi. Asalkan, kata Abidin, berumur minimal 25 tahun dan sehat, bisa mencalonkan diri menjadi kepala desa.
Dia menilai pemilihan kepala desa nantinya akan banyak yang mencalonkan karena umur bakal calon tidak lagi dibatasi untuk maksimalnya. “Bisa jadi banya pensiunan dan purnawirawan yang bisa masuk,” imbuhnya.
Sementara untuk ijazah, pihaknya juga mempertanyakan batasan ijazah tatkala melakukan kunjungan ke kementrian.
“Ijazah juga dulu kita pertanyakan waktu ke kementrian, mengapa kepala desa boleh berijazah SMP, sedangkan perangkatnya berijazah SMA. Namun pertimbangannya kepala desa tidak sama dengan lurah, yang diutamakan kepala desa itu bersahaja dan karismatik,” bebernya.
Terkait money politik, Mantan Camat Moncongloe itu menilai masih menjadi persoalan di desa. Sebenarnya dalam prinsip pemilihan kan harus jujur dan adil, artinya tidak boleh ada money politik.
Baca Juga: 17 Desa di Kabupaten Maros Gelar Pilkades Tahun Depan
Selanjutnya juga akan dibuatkan sanksi pidana bagi pihak yang akan menganggu pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ketua Komisi I DPRD Maros itu berujar bahwa ranperda ini dibuat agar pilkades mampu berjalan lancar, aman, dan tertib.
“Dan yang paling penting pemilihan kepala desa bisa berjalan dengan jujur dan adil,” ucapnya.
Saat ini, kata dia, tahapan ranperda pemilihan kepala desa sudah pada tahapan pemantapan. “Berikutnya kita akan konsultasi dengan pihak provinsi, tahap fasilitasi di provinsi dan provinsi mengevaluasi, setelah itu baru diparipurnakan,” tutupnya.
Ketua Pansus Ranperda Pilkades , Abidin Said, mengungkapkan hingga saat ini pihaknya telah enam kali melakukan pembahasan ranperda tersebut. Bahkan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke kementerian guna membahas poin-poin ranperda. Sejauh ini, poin-poin ranperda makin mengerucut.
Baca Juga: Chaidir Harap Pilkades di Maros Sudah Berbasis Elektronik
"Salah satu isi poinnya, apabila jumlah bakal calon kepala desa lebih dari lima orang, maka diadakan seleksi tambahan. Itu untuk menggugurkan hingga mencapai lima orang, “ kata dia, Kamis (21/4/2022).
Selanjutnya, untuk penduduk yang berdomisili luar desa pun kini dapat mencalonkan menjadi kepala desa. Hal tersebut berbeda dengan ranperda pilkades lalu.
“Dulu yang boleh mencalonkan diri hanya orang yang berasal dari desa yang bersangkutan. Tapi sekarang sudah tidak dibatasi lagi. Bahkan yang berasal dari Papua pun boleh mencalonkan, nanti setelah terpilih baru dibuatkan pernyataan untuk menetap,” jelasnya.
Kemudian, jika sebelumnya ada maksimal umur 60 tahun, sekarang tidak ada lagi. Asalkan, kata Abidin, berumur minimal 25 tahun dan sehat, bisa mencalonkan diri menjadi kepala desa.
Dia menilai pemilihan kepala desa nantinya akan banyak yang mencalonkan karena umur bakal calon tidak lagi dibatasi untuk maksimalnya. “Bisa jadi banya pensiunan dan purnawirawan yang bisa masuk,” imbuhnya.
Sementara untuk ijazah, pihaknya juga mempertanyakan batasan ijazah tatkala melakukan kunjungan ke kementrian.
“Ijazah juga dulu kita pertanyakan waktu ke kementrian, mengapa kepala desa boleh berijazah SMP, sedangkan perangkatnya berijazah SMA. Namun pertimbangannya kepala desa tidak sama dengan lurah, yang diutamakan kepala desa itu bersahaja dan karismatik,” bebernya.
Terkait money politik, Mantan Camat Moncongloe itu menilai masih menjadi persoalan di desa. Sebenarnya dalam prinsip pemilihan kan harus jujur dan adil, artinya tidak boleh ada money politik.
Baca Juga: 17 Desa di Kabupaten Maros Gelar Pilkades Tahun Depan
Selanjutnya juga akan dibuatkan sanksi pidana bagi pihak yang akan menganggu pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ketua Komisi I DPRD Maros itu berujar bahwa ranperda ini dibuat agar pilkades mampu berjalan lancar, aman, dan tertib.
“Dan yang paling penting pemilihan kepala desa bisa berjalan dengan jujur dan adil,” ucapnya.
Saat ini, kata dia, tahapan ranperda pemilihan kepala desa sudah pada tahapan pemantapan. “Berikutnya kita akan konsultasi dengan pihak provinsi, tahap fasilitasi di provinsi dan provinsi mengevaluasi, setelah itu baru diparipurnakan,” tutupnya.
(tri)
Lihat Juga :
