DPRD Palopo Dukung Tuntutan Mahasiswa Tolak IKN dan Jabatan Presiden 3 Periode
Senin, 11 April 2022 - 21:31 WIB
loading...
A
A
A
Wakil Ketua DPRD Palopo, Abdul Salam, dari Fraksi Nasdem mengambil alih dan mempertegas sikap mereka, mendukung 7 hal yang menjadi tuntutan mahasiswa, di antaranya menolak proyek IKN dan menolak penambahan masa jabatan Presiden.
Baca juga:Demo 11 April, Mahasiswa Mulai Kepung Kantor Wali Kota dan DPRD Palopo
"Bismillahirrahmanirrahim, kami dari DPRD Kota Palopo , mewakili teman-teman DPRD Palopo, kami sudah ada tiga pimpinan dan perwakilan fraksi, dengan ini menyatakan bahwa dari 7 tuntutan mahasiswa, dengan tegas, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan bahwa kami setuju dan sepakat dengan tuntutan adik-adik (mahasiswa), untuk semua yang adik-adik cantumkan dalam tuntutannya, sekian dan terima kasih," ucap salam yang diaminkan Ketua DPRD Palopo beserta yang lainnya.
Adapun 7 tuntutan peserta aksi adalah menolak penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden tiga periode, menolak kenaikan BBM dan bahan pokok, evaluasi menteri bermasalah di Kabinet Indonesia Maju.
Selanjutnya, wujudkan reforma agraria sejati dan tolak UU Omnibuslaw, tolak pembangunan infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara), tuntaskan pelanggaran HAM, terakhir mendesak pemerintah penuhi kebutuhan pupuk subsidi.
Baca juga:Demo 11 April, Mahasiswa Mulai Kepung Kantor Wali Kota dan DPRD Palopo
"Bismillahirrahmanirrahim, kami dari DPRD Kota Palopo , mewakili teman-teman DPRD Palopo, kami sudah ada tiga pimpinan dan perwakilan fraksi, dengan ini menyatakan bahwa dari 7 tuntutan mahasiswa, dengan tegas, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan bahwa kami setuju dan sepakat dengan tuntutan adik-adik (mahasiswa), untuk semua yang adik-adik cantumkan dalam tuntutannya, sekian dan terima kasih," ucap salam yang diaminkan Ketua DPRD Palopo beserta yang lainnya.
Adapun 7 tuntutan peserta aksi adalah menolak penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden tiga periode, menolak kenaikan BBM dan bahan pokok, evaluasi menteri bermasalah di Kabinet Indonesia Maju.
Selanjutnya, wujudkan reforma agraria sejati dan tolak UU Omnibuslaw, tolak pembangunan infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara), tuntaskan pelanggaran HAM, terakhir mendesak pemerintah penuhi kebutuhan pupuk subsidi.
Lihat Juga :
