Demo 4 Elemen Mahasiswa di Palembang Ricuh, Ancam Gelar Aksi Lanjutan
Senin, 11 April 2022 - 15:20 WIB
loading...
Aksi empat elemen mahasiswa di Palembang berlangsung ricuh saat menyuarakan aspirasi menolak jabatan presiden 3 periode.Foto/Dede F
A
A
A
PALEMBANG - Demonstrasi ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan di Simpang Lima DPRD Sumsel, Senin (11/4/2022) siang, berakhir ricuh.
Dalam aksi tersebut, tuntutan ribuan mahasiswa masih cenderung sama dengan demo beberapa hari sebelumnya, yakni menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, serta menolak kenaikan harga bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM) serta menolak PPN naik 11 persen.
Baca juga: Sepekan Puasa, Polisi Ringkus 44 Tersangka Narkoba dan Sita 12 Kg Sabu
Diketahui, ada lima kelompok aksi mahasiswa dengan titik tuju ke DPRD Sumsel, yang mulai bergerak dari kampung UIN Raden Fatah Palembang dan kampus Muhammadiyah Palembang.
Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah Palembang, dengan tuntutan menolak penundaan Pemilu 2024, serta menolak perpanjangan masa jabatan Presiden. Lalu menolak kenaikan haga bahan pokok, bahan bakar minyak, dan menolak pemindahan IKN Nusantara.
Sedangkan mahasiswa dari BEM Nusantara yang bermula dari lapangan UIN Raden Fatah Palembang dengan tuntutan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, harga barang pokok, dan PPN sebanyak 11 persen.
Kelompok aksi lain, yakni dari Cipayung Plus Kota Palembang dengan titik kumpul di kantor Gubernur Sumsel juga menjelaskan tuntutan senada dengan aksi mahasiswa lainnya. Yakni menolak penundaan Pemilu 2024, serta kenaikan harga bahan pokok.
Mereka juga meminta usut tuntas dan copot oknum menteri yang terlibat dalam pengusulan 3 periode jabatan Presiden. Tuntutan lain menolak pemindahan IKN Nusantara, sekaligus menolak kriminalisasi aktivis.
Kelompok keempat yakni perkumpulan gerakan kebangsaan DPW PGK Sumsel dan DPD PGK Kota Palembang, pelaksanaan aksi juga menuju ke gedung DPRD Sumsel, dengan tuntutan menolak penundaan Pemilu 2024, mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok, mendesak pemerintahan memberikan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat, sekaligus membatalkan omnibus law.
Ada juga rencana aksi aliansi mahasiswa se-Sumsel dengan tujuan DPRD Sumsel, dengan isu tuntutan yakni menolak penundaan pemilu 2024 serta menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tiga periode.
"Kami minta DPRD Sumsel mendorong dan menyepakati seluruh tuntutan kami. Sejumlah tuntutan itu juga akan kami kawal hingga terpenuhi seluruhnya, jika tidak kami akan menggelar aksi lagi dengan massa yg lebih banyak," ujar Ketua BEM Nusantara, Rangga.
Dalam aksi tersebut, tuntutan ribuan mahasiswa masih cenderung sama dengan demo beberapa hari sebelumnya, yakni menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, serta menolak kenaikan harga bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM) serta menolak PPN naik 11 persen.
Baca juga: Sepekan Puasa, Polisi Ringkus 44 Tersangka Narkoba dan Sita 12 Kg Sabu
Diketahui, ada lima kelompok aksi mahasiswa dengan titik tuju ke DPRD Sumsel, yang mulai bergerak dari kampung UIN Raden Fatah Palembang dan kampus Muhammadiyah Palembang.
Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah Palembang, dengan tuntutan menolak penundaan Pemilu 2024, serta menolak perpanjangan masa jabatan Presiden. Lalu menolak kenaikan haga bahan pokok, bahan bakar minyak, dan menolak pemindahan IKN Nusantara.
Sedangkan mahasiswa dari BEM Nusantara yang bermula dari lapangan UIN Raden Fatah Palembang dengan tuntutan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, harga barang pokok, dan PPN sebanyak 11 persen.
Kelompok aksi lain, yakni dari Cipayung Plus Kota Palembang dengan titik kumpul di kantor Gubernur Sumsel juga menjelaskan tuntutan senada dengan aksi mahasiswa lainnya. Yakni menolak penundaan Pemilu 2024, serta kenaikan harga bahan pokok.
Mereka juga meminta usut tuntas dan copot oknum menteri yang terlibat dalam pengusulan 3 periode jabatan Presiden. Tuntutan lain menolak pemindahan IKN Nusantara, sekaligus menolak kriminalisasi aktivis.
Kelompok keempat yakni perkumpulan gerakan kebangsaan DPW PGK Sumsel dan DPD PGK Kota Palembang, pelaksanaan aksi juga menuju ke gedung DPRD Sumsel, dengan tuntutan menolak penundaan Pemilu 2024, mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok, mendesak pemerintahan memberikan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat, sekaligus membatalkan omnibus law.
Ada juga rencana aksi aliansi mahasiswa se-Sumsel dengan tujuan DPRD Sumsel, dengan isu tuntutan yakni menolak penundaan pemilu 2024 serta menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tiga periode.
"Kami minta DPRD Sumsel mendorong dan menyepakati seluruh tuntutan kami. Sejumlah tuntutan itu juga akan kami kawal hingga terpenuhi seluruhnya, jika tidak kami akan menggelar aksi lagi dengan massa yg lebih banyak," ujar Ketua BEM Nusantara, Rangga.
(msd)
Lihat Juga :
