Usulan 3 Pemekaran Provinsi Papua Disahkan DPR, Ini Kata Tokoh Agama Jayapura
Senin, 11 April 2022 - 10:34 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Nabire Mencekam, Demo Tolak DOB Berujung Bentrok 5 Polisi Terluka
Oleh karena itu, dengan luasnya Papua dengan pembagian lima wilayah adatnya, maka pemekaran menjadi pertimbangan serius.
"Dari dasar itu, pemerintah pusat menyutujui, bahwa pendekatan melalui wilayah adat itu adalah strategi yang dapat dilakukan. Saya juga melihat ini sesuai amanat UU Otsus soal keberpihakan kepada orang asli Papua. Lalu, pendekatan wilayah adat ini direalisasikan dengan DOB," ucapnya.
Dengan kondisi ini, Pdt. Albert Yoku meminta semua pihak, khususnya masyarakat Papua yang masih menolak DOB untuk tidak berfikir sempit, dan jangan ada kelompok yang mempolitisasikan DOB.
Lima wilayah adat di Papua yakni Tabi, Seireri, Animha, La Pago dan Mee Pago, memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk kemudian dikelola sendiri.
"Saran saya mari kita lihat kebaikan hati pemerintah pusat. Toh nanti kalau sudah jadi, masyarakat sendiri yang menikmati. Kita semua sudah tahu, jika lima wilayah adat ini semua memiliki potensi baik SDA maupun SDM. Banyak sudah kaum intelektual, eksekutif, legislatif baik DPR maupun MPR, kader partai dan ketokohan lain, jadi jangan semua bertumpuk di satu provinsi," ucapnya.
Dia menjelaskan bahwa jika kondisinya bertumpuk di satu provinsi, maka yang terjadi adalah daerah di kawasan tersebut yang berkembang. Hal ini terjadi di Provinsi Papua, di mana kota dan kabupaten Jayapura saja yang berkembang, sementara daerah lain tidak.
"Maka jangan semua menumpuk di sini. Jangan hanya kota dan kabupaten Jayapura yang berkembang. Namun kampung-kampung kita yang lain di wilayah adat itu juga bisa maju," tandasnya.
Oleh karena itu, dengan luasnya Papua dengan pembagian lima wilayah adatnya, maka pemekaran menjadi pertimbangan serius.
"Dari dasar itu, pemerintah pusat menyutujui, bahwa pendekatan melalui wilayah adat itu adalah strategi yang dapat dilakukan. Saya juga melihat ini sesuai amanat UU Otsus soal keberpihakan kepada orang asli Papua. Lalu, pendekatan wilayah adat ini direalisasikan dengan DOB," ucapnya.
Dengan kondisi ini, Pdt. Albert Yoku meminta semua pihak, khususnya masyarakat Papua yang masih menolak DOB untuk tidak berfikir sempit, dan jangan ada kelompok yang mempolitisasikan DOB.
Lima wilayah adat di Papua yakni Tabi, Seireri, Animha, La Pago dan Mee Pago, memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk kemudian dikelola sendiri.
"Saran saya mari kita lihat kebaikan hati pemerintah pusat. Toh nanti kalau sudah jadi, masyarakat sendiri yang menikmati. Kita semua sudah tahu, jika lima wilayah adat ini semua memiliki potensi baik SDA maupun SDM. Banyak sudah kaum intelektual, eksekutif, legislatif baik DPR maupun MPR, kader partai dan ketokohan lain, jadi jangan semua bertumpuk di satu provinsi," ucapnya.
Dia menjelaskan bahwa jika kondisinya bertumpuk di satu provinsi, maka yang terjadi adalah daerah di kawasan tersebut yang berkembang. Hal ini terjadi di Provinsi Papua, di mana kota dan kabupaten Jayapura saja yang berkembang, sementara daerah lain tidak.
"Maka jangan semua menumpuk di sini. Jangan hanya kota dan kabupaten Jayapura yang berkembang. Namun kampung-kampung kita yang lain di wilayah adat itu juga bisa maju," tandasnya.
Lihat Juga :
