Gawat! Natuna Siaga Listrik, Bupati: Investasi dan Penguatan Pertahanan Bisa Terhambat
Rabu, 06 April 2022 - 13:43 WIB
loading...
Kondisi Pulau Bunguran, ibu kota dari Natuna, Kepri gelap karena pasokan listrik belum memadai sehingga bisa berimbas terhadap investasi dan penguatan pertahanan. Foto/MPI/Alfie Al Rasyid
A
A
A
NATUNA - Pasokan listrik di Pulau Bunguran yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) belum memadai. Hal ini bisa berimbas terhadap peluang investasi untuk memulihkan ekonomi tersebut.
Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan, program pemerintah tidak bisa berjalan tanpa didukung oleh infrastruktur yang paling mendasar seperti listrik dan air. Saat ini listrik di Natuna dalam kondisi siaga, yakni memiliki potensi padam karena cadangan operasi lebih kecil dari satu unit terbesar.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Mengancam, Masyarakat Natuna Diminta Waspada
“Sekarang daya listrik di Pulau Bunguran ini 8 Megawatt. Kemarin ada pihak investor yang mau gunakan listrik 1 Megawatt. Dengan kondisi siaga, tak mungkin terpenuhi,” ujar Wan Siswandi.
Pemkab Natuna terus mengupayakan pasokan listrik di Natuna terpenuhi agar tidak menghambat investasi. Termasuk dengan meminta bantuan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pertahanan.
Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan, program pemerintah tidak bisa berjalan tanpa didukung oleh infrastruktur yang paling mendasar seperti listrik dan air. Saat ini listrik di Natuna dalam kondisi siaga, yakni memiliki potensi padam karena cadangan operasi lebih kecil dari satu unit terbesar.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Mengancam, Masyarakat Natuna Diminta Waspada
“Sekarang daya listrik di Pulau Bunguran ini 8 Megawatt. Kemarin ada pihak investor yang mau gunakan listrik 1 Megawatt. Dengan kondisi siaga, tak mungkin terpenuhi,” ujar Wan Siswandi.
Pemkab Natuna terus mengupayakan pasokan listrik di Natuna terpenuhi agar tidak menghambat investasi. Termasuk dengan meminta bantuan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pertahanan.
Lihat Juga :
