Aksi Bersama Cegah Stunting Berpotensi Turunkan Angka di 8 Provinsi Percontohan

JAKARTA - Aksi bersama cegah stunting yang melibatkan pemerintah pusat, daerah serta lembaga masyarakat dan pihak swasta berhasil menurunkan angka stunting pada sejumlah daerah di Indonesia. Keberhasilan kerja sama lintas sektoral ini terlihat dari penurunan persentase angka kasus stunting di beberapa daerah, di antaranya di kabupaten Tulungagung, kabupaten Kotawaringin Timur, kabupaten Magetan, dan kabupaten Kudus.

Paparan hasil intervensi pada beberapa daerah ini disajikan dalam acara seminar online bersama Habibie Institue for Public Policy and Government (HIPPG), pada Rabu, 2 Maret 2022 lalu. Kegiatan seminar ini terselenggara atas kerja sama HIPPG dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Seminar bertema “Aksi Bersama Cegah Stunting Melalui Kebijakan Dan Mekanisme Penggunaan Anggaran Daerah Dan Desa Di 14 Kabupaten” tersebut dihadiri oleh Dr. drg Widya Leksmanawati, SpOrt., MM, Direktur Executive HIPPG, Ir. Budiono Subambang, MPM, Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Paudah, M.Si Direktur Fasilitasi Pengmbangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Bina Pemerintah Desa dan berlangsung secara daring.

Dr. drg Widya Leksmanawati, SpOrt., MM, Direktur Executive HIPPG, menyampaikan bahwa Habibie Institute for Public Policy and Government (HIPPG) mengajak lintas sektor untuk turut andil dan peduli dalam upaya menekan angka stunting.

“ Program Aksi Bersama Cegah Stunting (ACS) pilot project ini pada enam bulan pertama akan memberikan beberapa sumber protein hewani seperti yang telah dilakukan di Pandeglang, yaitu mengutamakan susu berkalori tinggi dan telur. Nantinya, keberhasilan dari pilot project yang berlokasi di 14 desa ini akan direplikasi ke seluruh desa di Indonesia”, ungkap Widya Leksmanawati.

Secara terperinci, Direktur Eksekutif HIPPG tersebut mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 8 provinsi yang menjadi wakil wilayah percontohan, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

Dari 8 provinsi tersebut, terdapat 2.687 desa yang masuk kategori stunting. Selanjutnya, setelah melalui beberapa tahap pendataan, sebanyak 14 desa nantinya akan menjadi lokasi pilot project.

Ir. Budiono Subambang, MPM, Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, berharap program Aksi Cegah Stunting ini dapat menjadi pedoman bagi daerah lainnya dalam pencegahan stunting.

“Diantara isu terkait stunting yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana daerah menetapkan daerah untuk percepatan stunting, bagaimana mengubah perilaku masyarakat dalam hal edukasi kesadaran pemenuhan gizi seimbang, dan rendahnya dukungan sosial,” imbuh Budiono Subambang.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penyelenggara dari program percepatan penurunan stunting ini adalah kementerian, lembaga pemerintah daerah, tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa yang bersama-sama secara vertikal maupun horisontal melibatkan dunia usaha, pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya mengisi ruang-ruang yang sesuai dengan kemampuan.