Pimpinan DPRD Sulsel Sayangkan 'Pengusiran' Perwakilan PT Vale saat RDP
loading...
Perwakilan Direktur PT Vale Indonesia tampak hadir dalam rapat dengar pendapat alias RDP sebelum diminta meninggalkan forum tersebut. Pelaksanaan RDP digelar di ruang Komisi D DPRD Sulsel, Kamis (24/3/2022). Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulsel , Ni'matullah, angkat bicara terkait 'pengusiran' perwakilan PT Vale Indonesia saat rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Komisi D DPRD Sulsel, Kamis (24/3/2022).
Ulla-sapaan akrabnya, menyampaikan apa yang pada RDP, termasuk dinamika yang sudah biasa terjadi. Namun perihal 'pengusiran' pihak PT Vale Indonesia dari RDP ditegaskannya tidak mengatasnamakan instansi DPRD Sulsel.
"Itu bukan DPRD mengusir. Tapi dinamika di RDP. Jangan pengusiran atau penolakan itu dijadikan sikap institusi. Itu keliru, karena kami belum bersikap di DPRD," kata Ulla saat ditemui di DPRD Sulsel.
Ia menjelaskan RDP di komisi sejatinya masih tahapan awal. Belum ada kesimpulan yang bisa diambil. Untuk itu, pihaknya menyayangkan 'pengusiran' PT Vale saat RDP.
"Karena semua RPD harus melaporkan hasilnya ke pimpinan. Nanti kita bahas ke dalam. Pimpinan akan meminta komisi D melampirkan apa hasil rapatnya. Kita bahas bersama pimpinan fraksi dan yang lainnya," ujarnya.
Menurut Ulla, setiap perusahaan juga memiliki tupoksi. Mengutus seseorang sesuai bidangnya. Apalagi yang dipersoalkan Komisi D ialah limbah kayu dan limbah industri PT Vale Indonesia.
"Kalau PT Vale mengirim orang yang bertanggung jawab dalam kasus yang diundangkan, tentu dia akan mengutus orang yang berkaitan dengan soal itu," paparnya.
Calon Ketua Demokrat Sulsel ini pun meminta Komisi D untuk tidak membangun opini buruk ke publik. Seolah-olah DPRD Sulsel bermusuhan dengan PT Vale Indonesia.
Ulla-sapaan akrabnya, menyampaikan apa yang pada RDP, termasuk dinamika yang sudah biasa terjadi. Namun perihal 'pengusiran' pihak PT Vale Indonesia dari RDP ditegaskannya tidak mengatasnamakan instansi DPRD Sulsel.
"Itu bukan DPRD mengusir. Tapi dinamika di RDP. Jangan pengusiran atau penolakan itu dijadikan sikap institusi. Itu keliru, karena kami belum bersikap di DPRD," kata Ulla saat ditemui di DPRD Sulsel.
Ia menjelaskan RDP di komisi sejatinya masih tahapan awal. Belum ada kesimpulan yang bisa diambil. Untuk itu, pihaknya menyayangkan 'pengusiran' PT Vale saat RDP.
"Karena semua RPD harus melaporkan hasilnya ke pimpinan. Nanti kita bahas ke dalam. Pimpinan akan meminta komisi D melampirkan apa hasil rapatnya. Kita bahas bersama pimpinan fraksi dan yang lainnya," ujarnya.
Menurut Ulla, setiap perusahaan juga memiliki tupoksi. Mengutus seseorang sesuai bidangnya. Apalagi yang dipersoalkan Komisi D ialah limbah kayu dan limbah industri PT Vale Indonesia.
"Kalau PT Vale mengirim orang yang bertanggung jawab dalam kasus yang diundangkan, tentu dia akan mengutus orang yang berkaitan dengan soal itu," paparnya.
Calon Ketua Demokrat Sulsel ini pun meminta Komisi D untuk tidak membangun opini buruk ke publik. Seolah-olah DPRD Sulsel bermusuhan dengan PT Vale Indonesia.
Explore More