Hadiri Musrenbang Kabupaten, Chaidir Harap Konsisten Pembangunan

MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten Tahun 2022 digelar di Gedung Serbaguna Maros, Kamis (24/3/2022).

Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengatakan, kegiatan ini sebagai langkah penyusunan RKPD Kabupaten Maros tahun 2023. Dirinya sangat mengapresiasi peserta yang turut hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD ini.



"Hadir di tempat ini mencerminkan tingginya komitmen untuk senantiasa melakukan koordinasi. Ini juga bentuk cerminan bahwa kita mengedepankan persatuan dalam menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Maros secara bersama-sama," katanya.

Chaidir mengungkapkan, hasil akhir perencanaan pembangunan tahunan berupa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023 diharap benar-benar bisa aspiratif, partisipatif, dan akomodatif. Penyusunan RKPD tahun 2023 harus lebih cermat dan terintegrasi, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat secara tepat.

"Forum diskusi untuk menyelaraskan kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan. Ini momen yang sangat strategis bagi kita untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis," ungkapnya.

Output dari musrenbang ungkap Chaidir , diharap dapat menjadi media pembentukan komitmen dan konsisten antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Tentunya berbasis pada Money Follos Program. Money follows program adalah pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional, perioritas daerah dan juga perioritas desa, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat," jelasnya.



Chaidir juga menyebutkan beberapa prioritas pembangunan diantaranya, peningkatan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM masyarakat yang berdaya saing.

Selain itu, pemda juga melakukan peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional serta kondusivitas wilayah.