LMPP Kukar Dukung Kinerja Kepala Otorita IKN
Rabu, 23 Maret 2022 - 23:42 WIB
loading...
Ketua LMPP Kukar Apin Dermawan. Foto: Istimewa
A
A
A
KUKAR - Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara (LMPP Kukar) Apin Dermawan mengapresiasi keputusan pemerintah pusat dan DPR RI yang telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Terlebih saat ini, IKN sudah memiliki Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN.
"Penetapan Kepala dan Wakil Badan Otorita IKN oleh Presiden Jokowi, yakni Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe merupakan figur yang tepat dan ahli di bidangnya dalam tata ruang kawasan ibu kota dan transportasi," kata Apin kepada wartawan, Rabu (23/3/2022).
Baca juga: Nyaris Celaka Akibat Kapalnya Karam, Bupati Kukar Diselamatkan Warga Batu Dinding
Karena saat ini sudah ada dua sosok yang paling bertanggungjawab atas proyek besar negara, sehingga Apin menilai pemerintah bisa lebih cepat dalam menjalankan misi besar tersebut.
"Badan Otorita IKN harus bergerak cepat dengan membentuk struktur di bawahnya, dengan pilihan orang-orang yang tepat yamg menguasai masalah lapangan, karena persoalan utama yang akan dihadapi Pimpinan Badan Otorita IKN tidak hanya masalah bagaimana membangun infrastruktur. Namun juga membereskan komplain ganti rugi lahan warga yang ada di kawasan IKN, mengingat banyaknya tumpang tindih kepemilikan lahan," papar Apin.
Dia juga mengharapkan para kepala otorita IKN bisa bergerak cepat, mulai dengan berkonsultasi pimpinan lembaga kementrian terkait, dan aparat penegak hukum (Polri, KPK, Kejaksaan) untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan kebocoran anggaran.
Tak hanya itu saja, ia juga meminta agar masyarakat lokal perlu dilibatkan, tentunya adalah mereka yang memiliki skill atau kemampuan, profesionalitas dan integritas.
"Tidak ada salahnya, pimpinan Badan Otorita IKN melibatkan tokoh masyarakat lokal yang profesional dan punya integritas yang kuat untuk duduk di struktur unit pelaksana Badan Otorita IKN, sehingga memudahkan dalam penyelesaian masalah yang berkembang di masyarakat," tandasnya.
Lebih lanjut, Apin menyebut bahwa Kalimantan Timur memiliki segudang kelebihan, sehingga dianggap tepat menjadi lokasi IKN baru menggantikan Jakarta.
Baca: Pelindo IV-Perusda Kukar Jalin Kerja Sama Pandu dan Tunda Kapal
"Karena faktor tinjauan letak geografis wilayah Kaltim yang strategis di tengah-tengah kepulauan Indonesia, kaya sumber daya alam dan mineral," paparnya.
Lebih lanjut, LMPP Kukar berharap, dengan dibangunnya IKN di Kaltim, peran Pemda Kukar harus lebih optimal dalam mengantisipasi dan mengelola wilayahnya, termasuk daerah penyangga ibukota Nusantara, di mana pasti akan muncul problem sosial dan ekonomi, seiring meningkatnya jumlah warga pendatang di wilayah IKN dan sekitarnya.
"Oleh sebab itu, Kabupaten Kukar sebagai wilayah penyangga, perlu prioritaskan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan infrastruktur pertanian menjadi agenda utama di RAPBD," tandasnya.
"Bahkan kalau perlu, mulai dipikirkan kawasan pemukiman baru dan kawasan pengelolaan limbah sampah, yang mana bukan lagi sebagai tempat Tempat Pembuangan Akhir/TPA, namun sudah disiapkan melalui proses industri daur ulang sampah," pungkasnya.
Terlebih saat ini, IKN sudah memiliki Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN.
"Penetapan Kepala dan Wakil Badan Otorita IKN oleh Presiden Jokowi, yakni Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe merupakan figur yang tepat dan ahli di bidangnya dalam tata ruang kawasan ibu kota dan transportasi," kata Apin kepada wartawan, Rabu (23/3/2022).
Baca juga: Nyaris Celaka Akibat Kapalnya Karam, Bupati Kukar Diselamatkan Warga Batu Dinding
Karena saat ini sudah ada dua sosok yang paling bertanggungjawab atas proyek besar negara, sehingga Apin menilai pemerintah bisa lebih cepat dalam menjalankan misi besar tersebut.
"Badan Otorita IKN harus bergerak cepat dengan membentuk struktur di bawahnya, dengan pilihan orang-orang yang tepat yamg menguasai masalah lapangan, karena persoalan utama yang akan dihadapi Pimpinan Badan Otorita IKN tidak hanya masalah bagaimana membangun infrastruktur. Namun juga membereskan komplain ganti rugi lahan warga yang ada di kawasan IKN, mengingat banyaknya tumpang tindih kepemilikan lahan," papar Apin.
Dia juga mengharapkan para kepala otorita IKN bisa bergerak cepat, mulai dengan berkonsultasi pimpinan lembaga kementrian terkait, dan aparat penegak hukum (Polri, KPK, Kejaksaan) untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan kebocoran anggaran.
Tak hanya itu saja, ia juga meminta agar masyarakat lokal perlu dilibatkan, tentunya adalah mereka yang memiliki skill atau kemampuan, profesionalitas dan integritas.
"Tidak ada salahnya, pimpinan Badan Otorita IKN melibatkan tokoh masyarakat lokal yang profesional dan punya integritas yang kuat untuk duduk di struktur unit pelaksana Badan Otorita IKN, sehingga memudahkan dalam penyelesaian masalah yang berkembang di masyarakat," tandasnya.
Lebih lanjut, Apin menyebut bahwa Kalimantan Timur memiliki segudang kelebihan, sehingga dianggap tepat menjadi lokasi IKN baru menggantikan Jakarta.
Baca: Pelindo IV-Perusda Kukar Jalin Kerja Sama Pandu dan Tunda Kapal
"Karena faktor tinjauan letak geografis wilayah Kaltim yang strategis di tengah-tengah kepulauan Indonesia, kaya sumber daya alam dan mineral," paparnya.
Lebih lanjut, LMPP Kukar berharap, dengan dibangunnya IKN di Kaltim, peran Pemda Kukar harus lebih optimal dalam mengantisipasi dan mengelola wilayahnya, termasuk daerah penyangga ibukota Nusantara, di mana pasti akan muncul problem sosial dan ekonomi, seiring meningkatnya jumlah warga pendatang di wilayah IKN dan sekitarnya.
"Oleh sebab itu, Kabupaten Kukar sebagai wilayah penyangga, perlu prioritaskan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan infrastruktur pertanian menjadi agenda utama di RAPBD," tandasnya.
"Bahkan kalau perlu, mulai dipikirkan kawasan pemukiman baru dan kawasan pengelolaan limbah sampah, yang mana bukan lagi sebagai tempat Tempat Pembuangan Akhir/TPA, namun sudah disiapkan melalui proses industri daur ulang sampah," pungkasnya.
(hsk)
Lihat Juga :
