Pemerintah Diminta Segera Fungsikan PPI Bonto Bahari Maros
Selasa, 16 Juni 2020 - 19:29 WIB
loading...
Muzayyin Arif saat berada di PPI Bonto Bahari Maros. Foto: Istimewa
A
A
A
MAROS - Wakil Ketua DPRD Sulsel , Muzayyin Arif melakukan kunjungan ke Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari di Dusun Sabang, Desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Selasa (16/6/2020).
Kedatangan Muzayyin tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa, PPI Bonto Bahari belum difungsikan sejak dibangun 8 tahun lalu.
Dia berharap aset pemerintah itu bisa difungsikan untuk aktivitas nelayan. Apalagi Kabupaten Maros menurutnya adalah salah satu daerah yang menjadi penyangga pangan untuk Makassar.
"Kita desak pemerintah provinsi aktifkan pelabuhan yang mangkrak sejak 8 tahun lalu itu," kata Muzayyin.
Baca juga: Dewan Harap Ekosistem Gojek Terus Berkontribusi bagi Ekonomi Sulsel
Menurut informasi yang berkembang, kata Muzayyin, pengelolaan pelabuhan perikanan itu baru dipindahtangankan sejak tahun lalu dari kabupaten ke Pemprov Sulsel . Olehnya itu, Muzayyin berharap PPI Bonto Bahari bisa mendapat perhatian dari pemerintah Sulsel.
"Sayang sekali kalau pelabuhan itu hanya jadi tempat balapan motor dan kumpul muda mudi. Tidak bisa pelabuhan perikanan dibiarkan mangkrak begini," tegasnya.
Legislator PKS Sulsel itu menilai, jika pengelolaan PPI ini bisa dimaksimalkan dengan baik, maka nelayan yang biasa melaut akan sangat terbantu.
"Selama ini, nelayan menambatkan perahunya di pinggir-pinggir sungai. Kalau air lagi surut maka kapal tidak bisa keluar, harus menunggu air naik untuk bisa keluar," ungkapnya.
Baca juga: Bekas Terminal Bakal Dibangun Jadi Mal Pelayanan Publik di Maros
Dalam kunjungannya itu, Muzayyin ditemani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel, Sukaf S Latief bersama beberapa pejabat DKP Sulsel dan Kepala UPT PPI Bonto Bahari.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf S Latief menyampaikan, belum digunakannya PPI Bonto Bahari secara maksimal lantaran masih membutuhkan pemecah ombak. Kondisi PPI Bonto Bahari menurutnya hampir sama dengan PPI yang lain. Mereka semua mengharapkan bantuan pembangunan water breakatau pemecah ombak.
"Saat ini kami akan bangun break water di PPI Beba, Takalar. Kalau PPI Bonto Bahari sudah punya desainnya kita coba bantu," sebutnya.
Sementara itu, warga Pa'jukungan, Akbar sangat mendukung agar PPI Bonto Bahari bisa difungsikan secara maksimal untuk aktivitas nelayan. Keberadaan dermaga akan membantu peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Bontoa dan nelayan Kabupaten Maros.
"Potensi perikanan akan makin berkembang jika pelabuhan dimanfaatkan dan ujungnya kesejahteraan nelayan Maros," harap Akbar.
Di PPI Bonto Bahari juga terdapat teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar. Namun, teknologi yang diharapkan bisa menghasilkan air bersih tersebut tidak berfungsi.
PPI Bonto Bahari dibangun oleh Pemkab Maros tahun 2011 di masa pemerintahan Bupati Hatta Rahman. Anggaran pembangunan sekitar Rp40 miliar. Rencananya pelabuhan perikanan itu jadi pendaratan ikan sebagai salah satu syarat terbentuknya kawasan percontohan Minapolitan di Kabupaten Maros.
Kedatangan Muzayyin tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa, PPI Bonto Bahari belum difungsikan sejak dibangun 8 tahun lalu.
Dia berharap aset pemerintah itu bisa difungsikan untuk aktivitas nelayan. Apalagi Kabupaten Maros menurutnya adalah salah satu daerah yang menjadi penyangga pangan untuk Makassar.
"Kita desak pemerintah provinsi aktifkan pelabuhan yang mangkrak sejak 8 tahun lalu itu," kata Muzayyin.
Baca juga: Dewan Harap Ekosistem Gojek Terus Berkontribusi bagi Ekonomi Sulsel
Menurut informasi yang berkembang, kata Muzayyin, pengelolaan pelabuhan perikanan itu baru dipindahtangankan sejak tahun lalu dari kabupaten ke Pemprov Sulsel . Olehnya itu, Muzayyin berharap PPI Bonto Bahari bisa mendapat perhatian dari pemerintah Sulsel.
"Sayang sekali kalau pelabuhan itu hanya jadi tempat balapan motor dan kumpul muda mudi. Tidak bisa pelabuhan perikanan dibiarkan mangkrak begini," tegasnya.
Legislator PKS Sulsel itu menilai, jika pengelolaan PPI ini bisa dimaksimalkan dengan baik, maka nelayan yang biasa melaut akan sangat terbantu.
"Selama ini, nelayan menambatkan perahunya di pinggir-pinggir sungai. Kalau air lagi surut maka kapal tidak bisa keluar, harus menunggu air naik untuk bisa keluar," ungkapnya.
Baca juga: Bekas Terminal Bakal Dibangun Jadi Mal Pelayanan Publik di Maros
Dalam kunjungannya itu, Muzayyin ditemani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel, Sukaf S Latief bersama beberapa pejabat DKP Sulsel dan Kepala UPT PPI Bonto Bahari.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf S Latief menyampaikan, belum digunakannya PPI Bonto Bahari secara maksimal lantaran masih membutuhkan pemecah ombak. Kondisi PPI Bonto Bahari menurutnya hampir sama dengan PPI yang lain. Mereka semua mengharapkan bantuan pembangunan water breakatau pemecah ombak.
"Saat ini kami akan bangun break water di PPI Beba, Takalar. Kalau PPI Bonto Bahari sudah punya desainnya kita coba bantu," sebutnya.
Sementara itu, warga Pa'jukungan, Akbar sangat mendukung agar PPI Bonto Bahari bisa difungsikan secara maksimal untuk aktivitas nelayan. Keberadaan dermaga akan membantu peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Bontoa dan nelayan Kabupaten Maros.
"Potensi perikanan akan makin berkembang jika pelabuhan dimanfaatkan dan ujungnya kesejahteraan nelayan Maros," harap Akbar.
Di PPI Bonto Bahari juga terdapat teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar. Namun, teknologi yang diharapkan bisa menghasilkan air bersih tersebut tidak berfungsi.
PPI Bonto Bahari dibangun oleh Pemkab Maros tahun 2011 di masa pemerintahan Bupati Hatta Rahman. Anggaran pembangunan sekitar Rp40 miliar. Rencananya pelabuhan perikanan itu jadi pendaratan ikan sebagai salah satu syarat terbentuknya kawasan percontohan Minapolitan di Kabupaten Maros.
(luq)
Lihat Juga :
