Pengamat Apresiasi Langkah Demokrat Usulkan Kurnia Dibanding Wirya

MAKASSAR - Partai Demokrat mengusulkan nama Harry Kurnia Pakambanan sebagai PAW Abdi Asmara di DPRD Makassar yang meninggal tahun lalu. Hal ini sesuai surat dengan Nomor 004/DPC.PD.MKS/II/2022 yang sudah dikirimkan ke sekretariat dewan.

“Berdasarkan surat tersebut, maka dengan ini kami dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Makassar, mengusulkan Harry Kurnia Pakambanan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Makassar untuk mengganti Almarhum Abdi Asmara,” bunyi surat yang beredar tersebut.

Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan partainya memiliki aturan AD/ART, Juknis dan Juklak. Termasuk dalam mekanisme PAW anggota dewan.

"Orang yang punya hak di PAW, kami akan berikan haknya. Namun ketika orang itu ada masalah hukum, kami pasti akan mengkaji terlebih dahulu. Karena ini kan sudah ada putusan inkrah," kata ARA sapaannya.

Berdasarkan hasil perolehan suara, peraih suara terbanyak kedua setelah Abdi Asmara ialah Ali Wirya. Dia mengantongi 1.263 suara pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu.

Hanya saja, Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, melalui putusan Mahkamah Agung. Ia kemudian dijatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp10 miliar.

Karena alasan inilah yang membuat Demokrat Makassar tak mengusulkan nama Ali Wirya. "Kami harus mengambil langkah-langkah organisasi dan semuanya pasti akan ke situ," kunci Ara.

Pengamat Politik Sulsel, Firdaus Muhammad mengapresiasi langkah Partai Demokrat yang mengusulkan Harry Kurnia, ketimbang Ali Wirya.

"Untuk sementara sudah tepat. Karena dibanding memaksakan yang bersoal secara hukum, itu efeknya ke partai dan ke DPR," kata Firdaus saat dihubungi terpisah kemarin.

Firdaus melanjutkan, memang pengusulan nama PAW merupakan hak sepenuhnya partai. Namun jika salah pilih nama, maka bisa membangun citra buruk bagi masyarakat.

"Logikanya kan pemilik suara kedua setelah Abdi Asmara (yang harusnya diusulkan). Tapi kan ada persoalan hukum, jadi pertimbangannya sudah sangat rasional," ungkapnya.

Mau bagaimana pun lanjut Firdaus, parpol pasti membutuhkan citra di masyarakat. Sehingga kebijakan diambil yang menyangkut publik, memang perlu pertimbangan dan kehati-hatian.

"Partai itu kan tetap butuh pencitraan. Jadi yang harus dijaga citranya partai dan marwah legislatif nantinya," paparnya.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin Makassar ini menyampaikan Demokrat juga mesti meyakinkan ke publik, bahwa nama yang diusulkan memiliki kompetensi. Atau minimal tidak cacat secara politik.

"Jadi minimal dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memahami tugas di DPRD. Termasuk baik relasinya dengan teman-teman media. Intinya butuh orang yang care dengan persoalan publik dan terbebas dari persoalan hukum," tandasnya.