Polemik PAW Anggota DPRD Waropen Picu Polemik, Begini Penjelasan PBB
Kamis, 18 Desember 2025 - 15:20 WIB
loading...
Keputusan DPP PBB terkait PAW anggota DPRD Kabupaten Waropen Nixon Yenusi menuai sorotan publik. Foto/SindoNews
A
A
A
PAPUA - Keputusan DPP Partai Bulan Bintang (PBB) terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Waropen Nixon Yenusi menuai sorotan publik. Sejumlah konstituen menilai penerbitan SK PAW tersebut tidak memenuhi asas keadilan dan prosedur internal partai.
Polemik mencuat karena SK PAW diterbitkan tanpa didahului Surat Peringatan III (SP-3). Padahal, pihak yang diberhentikan disebut telah menunjukkan itikad baik dengan membayar sebagian kewajiban infaq hingga sekitar Rp200 juta, juga telah dilakukan secara bertahap sekitar Rp7 juta per bulan.
Selain itu, dana hibah partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen disebut telah digunakan oleh pengurus DPC sesuai peruntukannya, namun tidak pernah diverifikasi secara transparan sebelum keputusan PAW ditetapkan. Keputusan ini dinilai mengabaikan mandat pemilih Pemilu 14 Februari 2024 dan berpotensi menimbulkan kegaduhan politik di daerah.
Baca juga: DPRD Kabupaten Waropen Diminta Hentikan Proses PAW Nixon Yenusi
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yuri Kemal Fadhlullah menegaskan Nixon Yenusi telah mengetahui persoalan yang menjadi dasar keputusan DPP PBB dan dipersilakan untuk menempuh mekanisme Mahkamah Partai jika keberatan terhadap putusan Partai.
Polemik mencuat karena SK PAW diterbitkan tanpa didahului Surat Peringatan III (SP-3). Padahal, pihak yang diberhentikan disebut telah menunjukkan itikad baik dengan membayar sebagian kewajiban infaq hingga sekitar Rp200 juta, juga telah dilakukan secara bertahap sekitar Rp7 juta per bulan.
Selain itu, dana hibah partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen disebut telah digunakan oleh pengurus DPC sesuai peruntukannya, namun tidak pernah diverifikasi secara transparan sebelum keputusan PAW ditetapkan. Keputusan ini dinilai mengabaikan mandat pemilih Pemilu 14 Februari 2024 dan berpotensi menimbulkan kegaduhan politik di daerah.
Baca juga: DPRD Kabupaten Waropen Diminta Hentikan Proses PAW Nixon Yenusi
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yuri Kemal Fadhlullah menegaskan Nixon Yenusi telah mengetahui persoalan yang menjadi dasar keputusan DPP PBB dan dipersilakan untuk menempuh mekanisme Mahkamah Partai jika keberatan terhadap putusan Partai.
(cip)
Lihat Juga :
