Warga Papua Tolak Pembentukan DOB, Anggota DPD RI: Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

JAKARTA - Anggota DPD RI dari Provinsi Papua, Otopianus P Tebai mengatakan masyarakat Papua menolak pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Aspirasi tersebut diperoleh setelah menggelar reses di daerah pemilihan.

"Saya banyak menampung aspirasi masyarakat terkait penolakan pemekaran Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pengunungan Tengah Papua, Provinsi Papua Selatan. Hampir semua elemen di Papua menyampaikan hal yang sama soal penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB)," kata Otopianus dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).



Lebih lanjut, Otopianus mengatakan bahwa hasil penyerapan aspirasi tersebut sudah disampaikan pada pembukaan Sidang Paripurna DPD RI.

Langkah tersebut, kata dia, sesuai tupoksi sebagai anggota DPD RI Dapil Papua. Otopianus menjelaskan penolakan terhadap masyarakat terkait pemekaran provinsi karena masyarakat belum siap.

Menurut dia, masyarakat lebih cenderung mendorong untuk mempersiapkan pendidikan seperti pendikan formal dan pendidikan informal agar warga Papua memiliki sumber daya manusia yang baik.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat termasuk aspirasi yang menolak pembentukan DOB di Papua.

"Saya berharap kepada pemerintah untuk mengutamakan pendidikan dan kesehatan," ujarnya.



Dia mengakui pemekaran memang sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan. Akan tetapi pemerintah harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat, khususnya ketersediaan sumber daya mausia dan lain-lain.

"Kalau SDM belum memadai maka sebaiknya utamakan pembangunan aspek pendidikan dan kesehatan. Jangan paksakan pemekaran daerah," tandasnya.

Otopianus juga menyinggung aksi unjuk rasa di Kabupaten Yahukimo serta aksi damai di beberapa daerah, di antaranya Paniai, Dogiyai, Wamena, dan di Jayapura yang dinilainya merupakan bentuk aspirasi biasa.

"Sejauh masyarakat tidak anarkistis, maka diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan jangan dihentikan paksa. Kalau dihentikan paksa jelas pasti terjadi ricuh," katanya.

"Kami ini perwakilan daerah sehingga pemerintah juga harus melibatkan dan mendengar kami sebagai anggota DPD RI. Kami tahu betul soal kebutuhan atau persoalan daerah kami, dan juga sudah diamankan oleh konstitusi," tuturnya.

Dia berharap pemerintah mencari solusi untuk percepatan pembangunan Papua. Antara lain fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua.

"Perlu memperhatikan aspirasi dari masyarakat juga karena semua itu baik adanya," katanya.