Cegah Penyebaran Paham Radikal Terorisme, BNPT Gelar Silaturahmi di Pemalang

PEMALANG - Penguatan wawasan kebangsaan perlu terus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan terorisme.

Hal tersebut dikatakan Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayjen TNI Nisan Setiadi saat silahturahmi dan dialog kebangsaan di Kantor Bupati Pemalang, Selasa (15/3/2022).



"Salah satu cara BNPT untuk membangun sinergi, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yakni dengan silaturahmi dan dialog kebangsaan ini," ungkap Nisan Setiadi.

Silaturahmi dilakukan bersama Forkopimda, tokoh adat, agama, masyarakat serta civitas academica dan pelajar dalam rangka menangkal paham radikal terorisme untuk Indonesia damai, aman dan sejahtera.

Dia menambahkan, upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme dan terorisme harus dibangun dengan kekuatan bersama dengan konsep penanggulangan yang bersifat pentahelix. Di mana semua elemen seperti pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha dan media harus bersinergi dan berkolaborasi dalam menanggulangi problem ini secara bersama-sama.

"Pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta membuat kebijakan dan melaksanakan program dalam rangka penanggulangan terorisme yang bersifat semesta," kata alumni Akmil 1988 ini.


Ajang silaturahmi dan dialog kebangsaan seperti ini menurutnya tentu saja bertujuan penting untuk membangun kolaborasi dan sinergi berbagai elemen dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.

"Pertemuan yang sangat berharga kali ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinegri antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kita agar tercipta daya tangkal masyarakat khususnya di Kabupaten Pemalang dalam rangka menanggulangi permasahalan intoleransi, radikalisme dan terorisme," tutur Nisan.

Mantan Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Danpussenarhanud) Kodiklatad ini berharap dengan diadakannya silaturahmi dan dialog ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat membentuk kelompok satuan tugas atau forum koordinasi yang menangani terkait pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme.

"Sesuai Perpres Nomor 7 Tahun 2021 yaitu tentang RAN PE diperlukan pembentukan satgas. Saya juga mengharapkan Kabupaten Pemalang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang ideologi, di mana selain ideologi Pancasila itu tidak diperbolehkan berkembang di sini," jelas mantan Kabinda Sulawesi Selatan dan Gorontalo ini.

Dirinya juga menyampaikan tentang perlunya peran serta dari pemerintah daerah dalam menuntaskan permasalahan terorisme dengan membuat aturan semacam Peraturan Daerah (Perda).

"Harapan saya di Pemalang ini ada Perda tentang penanggulangan intoleransi dan radikalisme. Dengan adanya aturan ini, ruang gerak untuk menyebarkan ideologi radikalisme akan otomatis tertutup," ujarnya.

Terkait hal itu, Nisan berharap agar masyarakat Kabupaten Pemalang memiliki awereness terhadap bahayanya virus radikalisme dan terorisme.

"Seperti kita tahu kalau Kabupaten Pemalang jadi salah satu kota basis lahirnya anggota terorisme, yaitu Dulmatin yang sekarang sudah tidak ada dan Umar Patek yang sekarang masih menjadi warga binaan pemasyarakatan di Surabaya," sambungnya.

Agar tidak bertambahnya warga Pemalang yang menjadi teroris seperti Dulmatin dan Umar Patek, Nisan berharap seluruh stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dimulai dari sejak dini.

"Terutama dalam dunia pendidikan, harapan saya di lembaga pendidikan ditingkat SD, SMP, SMA ada penanaman nilai-nilai Pancasila supaya masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi agar ideologi radikal terorisme bisa kita deteksi lebih awal," pungkasnya.

Dalam kesempatan ini pula, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menyampaikan apresiasinya kepada BNPT karena telah berkenan melakukan silaturahmi dan dialog wawasan kebangsaan bersama seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang.

Menurutnya kegiatan ini menjadi wujud nyata para pemandu kepentingan di Pemalang bersama BNPT dalam rangka menangkal perkembangan paham radikalisme dan terorisme.

"Semoga kehadiran BNPT dapat memberikan suntikan motivasi dan inspirasi bagi kami terutama terkait upaya upaya yang harus dilakukan agar radikalisme dan terorisme tidak dapat berkembang di Kabupaten Pemalang," sambungnya.

Bupati menyebut, upaya menangkal perkembangan paham sesat ini bukanlah pekerjaan yang mudah. "Diperlukan kesabaran ekstra, ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan dalam mengatasi persoalan ini karena sifatnya yang berkaitan langsung dengan prinsip dan pandangan yang diyakini seseorang," ujarnya.

Mukti merespons harapan BNPT agar Kabupaten Pemalang untuk membuat Perda tentang penanggulangan intoleransi dan terorisme. Menurutnya hal tersebut akan segera diformulasikan.

"Ini masukan yang bagus untuk kami. Tentunya akan kami realisasikan, secepatnya akan kami bahas, kami godok bagaimana isinya Perda tersebut. Nanti kami minta Bakesbangpol untuk melakukan kajian teknisnya," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani sebagai narasumber kegiatan Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan.

Arsul Sani mendukung penuh strategi dan usaha yang dilakukan BNPT terkait pengembangan program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di Pemalang yang merupakan program pemberdayaan mitra deradikalisasi (mantan napi terorisme) dan penyintas atau korban tindak pidana terorisme.

"Terkait program pengembangan KTN, saya kira hal itu bisa kita buat di Pemalang. Karena kalau persoalannya ketersediaan tanah, tadi saya juga telah menyampaikan kepada Pak Bupati agar hal ini bisa disambut dengan baik dan dipikirkan dengan serius."

"Saya kira ini akan memberikan manfaat untuk pencegahan sekaligus pengendalian radikal terorisme di Pemalang," ujarnya.