Konsep Metaverse Butuh Kajian, Pemkot Makassar Dinilai Tergesa-gesa
Selasa, 15 Maret 2022 - 19:19 WIB
loading...
Pemkot Makassar dinilai terlalu tergesa-gesa ingin menerapkan konsep metaverse tanpa kajian mendalam secara menyeluruh. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tahun 2022 yang berlangsung sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari (15-16/3/2022). Dalam rakorsus itu, Pemkot Makassar mengusung konsep metaverse dengan menjadikan sistem Sombere and Smart City sebagai platform.
Konsep metaverse itu menuai sorotan. Pemkot Makassar dinilai terlalu dini dan belum siap, sehingga kebijakan itu dinilai tergesa-gesa untuk diimplementasikan. Harusnya terlebih dulu memantapkan persiapan, termasuk melakukan kajian dengan melibatkan ahlinya.
Pengamat Teknologi Informasi (IT) Universitas Hasanuddin, Indrabayu, mengatakan teknologi VR yang digadang-gadang oleh Pemkot Makassar belum tentu merujuk pada konsep metaverse yang sesungguhnya.
"Ada variabel teknologi lain yang harus dilihat. Memang betul metaverse itu ada virtual reality, tapi tidak semua semua virtual reality itu masuk metaverse," katanya.
Baca Juga: Pengamat Teknologi Informasi Soroti Konsep Metaverse Pemkot Makassar
Dia menilai pemerintah kota terlalu tergesa dalam mengusung konsep metaverse ini. Seharusnya, Pemkot melaksanakan kajian atau forum group discussion dengan melibatkan para ahli di bidangnya.
"Metaverse itu mempertimbangkan banyak hal, masalah storagenya seperti apa, itu komputasi luar biasa. Belum lagi masalah security. Banyak sekali variabel bukan cuma vertual realitynya," beber dia.
Hal lain yang perlu dilakukan adalah menghadirkan pakar hukum. Sebab, metaverse merupakan cerminan dari kehidupan yang dijalani saat ini.
"Metaverse itu seperti dunia kita, saat ini. Ada orang menipu, bahkan pelecehan seksual bisa saja terjadi. Maka orang hukum harus hadir di metaverse .
"Jadi itu bukan cuma masalah teknologinya. Ada variabel budaya, ada variabel sosial. Ada variabel pendidikan, banyak aspek yang kena. Harusnya FGD dulu," imbuh dia.
Dia menilai, pemerintah kota terkesan tergesa-gesa dalam menerapkan metaverse. Padahal, banyak aspek yang harus diperhatikan sebelum mengarah ke sana.
"Jangan berlomba-lomba, tapi bagaimana pelayanan, bagaimana support ke masyarakat supaya masyarakat lebih adem, lebih nyaman kepada pemerintahnya. Setiap OPD punya sosial media, tapi apakah itu sering dikunjungi masyarakat? Artinya ada yang salah, ada digital yang tidak dipahami oleh teman-teman mungkin sehingga masyarakat tidak mengunjungi itu," tuturnya.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan Pemkot sudah memiliki sistem teknologi informasi yang nantinya akan didukung dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Paltform tersebut sisa dibenahi dan big data akan diperbarui.
Dengan menjalankan ekosistem metaverse di sistem pemerintahan, kata Danny, terobosan ini memungkinkan masyarakat untuk mendapat akses layanan publik di ruang virtual dari mana saja dan kapan saja. Hal ini menjadi salah satu strategi paling baik dan cepat untuk membangun identitas kota atau city branding.
"Siapa yang memiliki city branding yang kuat, maka akan jadi magnet yang kuat sehingga ekonomi akan tertarik di sini. Kami akan ukur nanti dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi," katanya.
Dalam rakorsus ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membeberkan sejumlah rancangan program terkait tupoksinya yang disandingkan dengan konsep metaverse. Rata-rata, mereka akan memanfaatkan teknologi virtual reality (VR) dalam program-programnya.
Baca Juga: OnMeta Siap Luncurkan Ekosistem Metaverse di Indonesia
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) misalnya, salah satu program yang akan diusung adalah simulasi tanggap bencana dengan menggunakan VR. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat langsung kekuatan sebuah gedung, bagaimana tempat berlindung, jalur evakuasi seperti apa, hingga rute evakuasi.
Kalau selama ini simulasi hanya secara real. Kalau VR, bisa disimulasikan semua sehingga ketika terjadi bencana, masyarakat sudah tahu cara yang dilakukan untuk menyelamatkan diri," ungkap Kepala Pelaksana BPBD, Achmad Hendra Hakamuddin.
Di sisi lain, Dinas Pariwisata akan memanfaatkan konsep metaverse untuk melakukan promosi yang bertujuan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Moh. Roem berujar, dengan teknologi VR, siapapun bisa melihat Makassar dari manapun, bisa menjelajahi setiap sudut kota, hingga melihat kuliner-kuliner khas Makassar secara virtual.
"Dari situ, siapapun bisa melihat Makassar dari tempat lain tapi terasa seperti nyata. Kalau mau dapat experience yang benar-benar nyata, langsung datang ke Makassar," ungkapnya.
Konsep metaverse itu menuai sorotan. Pemkot Makassar dinilai terlalu dini dan belum siap, sehingga kebijakan itu dinilai tergesa-gesa untuk diimplementasikan. Harusnya terlebih dulu memantapkan persiapan, termasuk melakukan kajian dengan melibatkan ahlinya.
Pengamat Teknologi Informasi (IT) Universitas Hasanuddin, Indrabayu, mengatakan teknologi VR yang digadang-gadang oleh Pemkot Makassar belum tentu merujuk pada konsep metaverse yang sesungguhnya.
"Ada variabel teknologi lain yang harus dilihat. Memang betul metaverse itu ada virtual reality, tapi tidak semua semua virtual reality itu masuk metaverse," katanya.
Baca Juga: Pengamat Teknologi Informasi Soroti Konsep Metaverse Pemkot Makassar
Dia menilai pemerintah kota terlalu tergesa dalam mengusung konsep metaverse ini. Seharusnya, Pemkot melaksanakan kajian atau forum group discussion dengan melibatkan para ahli di bidangnya.
"Metaverse itu mempertimbangkan banyak hal, masalah storagenya seperti apa, itu komputasi luar biasa. Belum lagi masalah security. Banyak sekali variabel bukan cuma vertual realitynya," beber dia.
Hal lain yang perlu dilakukan adalah menghadirkan pakar hukum. Sebab, metaverse merupakan cerminan dari kehidupan yang dijalani saat ini.
"Metaverse itu seperti dunia kita, saat ini. Ada orang menipu, bahkan pelecehan seksual bisa saja terjadi. Maka orang hukum harus hadir di metaverse .
"Jadi itu bukan cuma masalah teknologinya. Ada variabel budaya, ada variabel sosial. Ada variabel pendidikan, banyak aspek yang kena. Harusnya FGD dulu," imbuh dia.
Dia menilai, pemerintah kota terkesan tergesa-gesa dalam menerapkan metaverse. Padahal, banyak aspek yang harus diperhatikan sebelum mengarah ke sana.
"Jangan berlomba-lomba, tapi bagaimana pelayanan, bagaimana support ke masyarakat supaya masyarakat lebih adem, lebih nyaman kepada pemerintahnya. Setiap OPD punya sosial media, tapi apakah itu sering dikunjungi masyarakat? Artinya ada yang salah, ada digital yang tidak dipahami oleh teman-teman mungkin sehingga masyarakat tidak mengunjungi itu," tuturnya.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan Pemkot sudah memiliki sistem teknologi informasi yang nantinya akan didukung dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Paltform tersebut sisa dibenahi dan big data akan diperbarui.
Dengan menjalankan ekosistem metaverse di sistem pemerintahan, kata Danny, terobosan ini memungkinkan masyarakat untuk mendapat akses layanan publik di ruang virtual dari mana saja dan kapan saja. Hal ini menjadi salah satu strategi paling baik dan cepat untuk membangun identitas kota atau city branding.
"Siapa yang memiliki city branding yang kuat, maka akan jadi magnet yang kuat sehingga ekonomi akan tertarik di sini. Kami akan ukur nanti dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi," katanya.
Dalam rakorsus ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membeberkan sejumlah rancangan program terkait tupoksinya yang disandingkan dengan konsep metaverse. Rata-rata, mereka akan memanfaatkan teknologi virtual reality (VR) dalam program-programnya.
Baca Juga: OnMeta Siap Luncurkan Ekosistem Metaverse di Indonesia
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) misalnya, salah satu program yang akan diusung adalah simulasi tanggap bencana dengan menggunakan VR. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat langsung kekuatan sebuah gedung, bagaimana tempat berlindung, jalur evakuasi seperti apa, hingga rute evakuasi.
Kalau selama ini simulasi hanya secara real. Kalau VR, bisa disimulasikan semua sehingga ketika terjadi bencana, masyarakat sudah tahu cara yang dilakukan untuk menyelamatkan diri," ungkap Kepala Pelaksana BPBD, Achmad Hendra Hakamuddin.
Di sisi lain, Dinas Pariwisata akan memanfaatkan konsep metaverse untuk melakukan promosi yang bertujuan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Moh. Roem berujar, dengan teknologi VR, siapapun bisa melihat Makassar dari manapun, bisa menjelajahi setiap sudut kota, hingga melihat kuliner-kuliner khas Makassar secara virtual.
"Dari situ, siapapun bisa melihat Makassar dari tempat lain tapi terasa seperti nyata. Kalau mau dapat experience yang benar-benar nyata, langsung datang ke Makassar," ungkapnya.
(tri)
Lihat Juga :
