Konsep Metaverse Butuh Kajian, Pemkot Makassar Dinilai Tergesa-gesa

"Metaverse itu seperti dunia kita, saat ini. Ada orang menipu, bahkan pelecehan seksual bisa saja terjadi. Maka orang hukum harus hadir di metaverse .

"Jadi itu bukan cuma masalah teknologinya. Ada variabel budaya, ada variabel sosial. Ada variabel pendidikan, banyak aspek yang kena. Harusnya FGD dulu," imbuh dia.

Dia menilai, pemerintah kota terkesan tergesa-gesa dalam menerapkan metaverse. Padahal, banyak aspek yang harus diperhatikan sebelum mengarah ke sana.

"Jangan berlomba-lomba, tapi bagaimana pelayanan, bagaimana support ke masyarakat supaya masyarakat lebih adem, lebih nyaman kepada pemerintahnya. Setiap OPD punya sosial media, tapi apakah itu sering dikunjungi masyarakat? Artinya ada yang salah, ada digital yang tidak dipahami oleh teman-teman mungkin sehingga masyarakat tidak mengunjungi itu," tuturnya.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan Pemkot sudah memiliki sistem teknologi informasi yang nantinya akan didukung dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Paltform tersebut sisa dibenahi dan big data akan diperbarui.

Dengan menjalankan ekosistem metaverse di sistem pemerintahan, kata Danny, terobosan ini memungkinkan masyarakat untuk mendapat akses layanan publik di ruang virtual dari mana saja dan kapan saja. Hal ini menjadi salah satu strategi paling baik dan cepat untuk membangun identitas kota atau city branding.

"Siapa yang memiliki city branding yang kuat, maka akan jadi magnet yang kuat sehingga ekonomi akan tertarik di sini. Kami akan ukur nanti dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi," katanya.

Dalam rakorsus ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membeberkan sejumlah rancangan program terkait tupoksinya yang disandingkan dengan konsep metaverse. Rata-rata, mereka akan memanfaatkan teknologi virtual reality (VR) dalam program-programnya.